BandungBergerak – Setiap tanggal 5 Oktober kita memperingati Hari Tentara Nasional Indonesia. Tahun 2026 ini TNI berusia 81 tahun.

Tanggal itu tentu penting bagi para prajurit. Tetapi barangkali tidak ada salahnya jika hari ulang tahun tentara juga menjadi kesempatan bagi orang biasa untuk ikut bertanya-tanya. Bukan soal senjata, bukan soal jumlah pasukan, apalagi soal siapa yang paling kuat. Hanya soal yang sederhana saja: sebenarnya untuk apa tentara ada?

Pertanyaan ini mungkin terdengar naif. Tetapi kadang-kadang pertanyaan yang sederhana justru perlu diulang ketika keadaan mulai berubah.

TNI lahir dari sejarah mempertahankan republik. Ia bukan lahir untuk menjadi penguasa republik.

Tugas utamanya adalah pertahanan negara. Mungkin sesederhana itu. Dan justru karena sederhana, batasnya menjadi penting.

Baca Juga: SUDUT LAIN BANDUNG: Merayakan Bandung, Mempertanyakan Arah Kota
SUDUT LAIN BANDUNG: Mencerdaskan Bangsa, Bukan Menjauhkan Anak dari Dunia
SUDUT LAIN BANDUNG: Merayakan Hari Tani Ketika Reforma Agraria Diuji oleh Kota

Masyarakat Sipil dan Tentara

Bandung dan Cimahi sebenarnya bukan tempat yang asing dengan serdadu.

Cimahi sudah lama dikenal sebagai kota tentara. Sejak zaman Hindia Belanda, kawasan ini dikembangkan sebagai kota garnisun. Pada 1886 mulai dibangun pusat pendidikan militer beserta berbagai fasilitas pendukungnya, dalam perkembangan Bandung yang ketika itu mulai dipersiapkan sebagai calon ibu kota Hindia Belanda.

Sampai sekarang jejak itu masih mudah ditemukan. Pusat pendidikan militer, kesatuan, fasilitas pertahanan dan berbagai bangunan lama menjadi bagian dari wajah Cimahi.

Bandung sendiri punya cerita yang agak berbeda.

Ia tumbuh sebagai kota pendidikan, kampus, seni, kebudayaan, pers, mahasiswa dan berbagai macam gagasan. Orang datang ke Bandung bukan hanya untuk mencari pekerjaan atau berbelanja, tetapi juga untuk belajar, berdiskusi, membuat musik, menulis, berdebat, dan sesekali membuat pemerintah kesal. Barangkali itulah Bandung.

Dan di sebelahnya ada Cimahi dengan sejarah militernya.

Keduanya bertetangga. Tidak perlu dipertentangkan.

Serdadu dan masyarakat sipil toh sudah lama hidup berdampingan. Yang perlu dijaga mungkin bukan jaraknya, melainkan batasnya. Kita pernah punya pengalaman ketika batas itu menjadi kabur.

Orde Baru pernah menempatkan militer tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai kekuatan politik. Kita mengenalnya dengan istilah dwifungsi ABRI.

Reformasi 1998 kemudian mengubah banyak hal.

Tentara tidak dihapus. Negara tetap membutuhkan tentara. Bahkan negara tanpa tentara yang kuat tentu akan menghadapi persoalannya sendiri. Yang berubah adalah tempatnya.

Militer dikembalikan pada fungsi pertahanan dan profesionalismenya. Politik praktis menjadi wilayah sipil.

Setidaknya itulah semangat yang ingin dijaga Reformasi. Karena kalau tentara sudah terlalu dekat dengan kekuasaan, siapa yang menjaga agar tentara tetap menjadi milik negara dan bukan menjadi milik penguasa?

Pertanyaan seperti ini barangkali terdengar kuno. Tetapi bukankah demokrasi memang membutuhkan orang-orang yang mau mengingat hal-hal yang pernah terjadi?

Belakangan ini perdebatan tentang hubungan militer dan ruang sipil kembali ramai setelah perubahan Undang-Undang TNI pada 2025. Ada yang melihat perubahan itu sebagai kebutuhan zaman. Ada pula yang khawatir batas antara tugas militer dan jabatan sipil menjadi semakin longgar.

Perdebatan itu sah. Dan mungkin memang tidak perlu buru-buru diberi jawaban hitam putih. Sebab persoalannya bukan sekadar berapa banyak jabatan sipil yang boleh diisi prajurit aktif. Yang lebih penting adalah kebiasaan seperti apa yang sedang kita bangun.

Kalau sedikit demi sedikit seragam menjadi sesuatu yang biasa hadir dalam berbagai urusan sipil, lama-lama masyarakat bisa menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Padahal ada perbedaan antara membantu masyarakat dan mengatur masyarakat.

Ada perbedaan antara menjaga negara dan mengurus politik. Ada pula perbedaan antara dekat dengan rakyat dan dekat dengan kekuasaan. Perbedaan-perbedaan kecil semacam itu yang kadang justru penting.

Saya teringat Bandung. Kota ini sejak dulu punya kebiasaan yang agak merepotkan: banyak orang suka bertanya.

Mahasiswa bertanya. Seniman bertanya. Wartawan bertanya. Komunitas bertanya. Bahkan warga di warung kopi pun kadang ikut bertanya tentang pemerintah.

Tidak semuanya benar. Tidak semua kritik juga bijaksana. Tetapi selama orang masih boleh bertanya, sebuah kota masih punya kehidupan.

Kebudayaan tumbuh dari kebiasaan semacam itu. Seni tidak selalu datang membawa jawaban. Kadang ia hanya mengajukan pertanyaan yang membuat kita tidak nyaman.

Lagu bisa bertanya. Puisi bisa bertanya. Teater bisa bertanya. Buku bisa bertanya. Bahkan coretan di tembok pun kadang bertanya. Karena itu ruang sipil perlu dijaga.

Bukan karena semua yang keluar dari ruang sipil pasti benar, tetapi karena masyarakat membutuhkan tempat untuk mencoba, keliru, mengkritik dan berbeda pendapat. Kalau semua harus seragam, mungkin lebih mudah diatur. Tetapi belum tentu lebih sehat.

Ada kekhawatiran bahwa semakin kuatnya pendekatan keamanan dalam kehidupan sipil pada akhirnya akan membuat orang belajar menyensor dirinya sendiri.

Tidak ada yang melarang. Tidak ada yang membubarkan. Tidak ada pula yang datang mengetuk pintu.

Tetapi orang mulai berpikir: “Boleh enggak ya ngomong begini?”

“Jangan-jangan nanti dianggap macam-macam.”

“Sudahlah, daripada repot.”

Kalimat terakhir itu barangkali yang paling berbahaya.

“Sudahlah.”

Sebab masyarakat yang terlalu sering mengatakan “sudahlah” lama-lama kehilangan kebiasaan untuk bertanya. Dan kalau kebiasaan bertanya hilang, kebudayaan tinggal menjadi pertunjukan.

Seni menjadi dekorasi. Literasi menjadi kegiatan membaca tanpa keberanian untuk berpikir. Ruang diskusi menjadi tempat orang berkumpul tetapi tidak benar-benar berdiskusi.

Karena itu, HUT TNI sebenarnya bisa dimaknai dengan cara yang sederhana.

Tidak perlu curiga kepada setiap seragam. Tidak perlu pula menganggap tentara sebagai lawan masyarakat sipil.

Serdadu adalah bagian dari republik. Mereka punya tugas. Mereka punya kehormatan. Mereka juga punya risiko yang tidak kecil ketika menjalankan tugas negara. Justru karena itulah fungsi mereka perlu dijaga.

TNI akan semakin kuat kalau ia semakin jelas sebagai alat pertahanan negara.

Bukan alat kekuasaan. Bukan pula bagian dari pertarungan kepentingan elite. Sebab politik kekuasaan selalu berubah.

Hari ini seseorang berada di atas. Besok mungkin orang lain. Tetapi tentara tetap ada.

Kalau tentara ikut masuk terlalu jauh ke dalam pertarungan elite, yang dipertaruhkan bukan hanya politik hari ini. Nama baik institusinya juga ikut dipertaruhkan. Dan pada akhirnya rakyat yang harus hidup dengan akibatnya.

Merenungkan 5 Oktober

Mungkin ini pula yang perlu direnungkan pada setiap 5 Oktober. Kita tidak sedang meminta tentara menjauh dari rakyat. Justru sebaliknya, tentara adalah bagian dari rakyat. Tetapi menjadi bagian dari rakyat tidak berarti harus menjadi bagian dari setiap urusan kekuasaan.

Ada wilayah pertahanan. Ada wilayah pemerintahan. Ada wilayah politik. Ada pula wilayah masyarakat sipil. Masing-masing membutuhkan batas.

Bandung-Cimahi mungkin memberikan gambaran kecil tentang itu.

Di satu sisi ada kota dengan begitu banyak sejarah pendidikan militer. Di sisi lain ada kota yang dikenal dengan kampus, seniman, mahasiswa, komunitas dan orang-orang yang tidak pernah selesai berdebat.

Keduanya bisa hidup berdampingan.

Serdadu dengan disiplin dan garis komandonya. Masyarakat sipil dengan kebebasan bertanyanya.

Tidak harus saling mencurigai. Tidak harus saling meniadakan. Cukup tahu tempat masing-masing.

Sebab negara yang kuat bukan negara yang semua ruangnya dipenuhi kekuasaan. Negara yang kuat justru negara yang setiap kekuatan tahu batasnya.

Mungkin itulah salah satu cara sederhana mengucapkan selamat ulang tahun kepada TNI: semoga semakin kuat sebagai tentara, semakin profesional sebagai alat pertahanan negara, dan semakin jauh dari pusaran kekuasaan.

Mereka yang berseragam mestinya menjaga republik. Bukan ikut menentukan siapa yang berkuasa, apalagi ikut berebut pekerjaan sosial yang sebenarnya bisa dikerjakan warga sipil.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB