BandungBergerak – Terdapat kebiasaan  baru pada antrean SPBU di Bandung: orang-orang tidak lagi hanya melihat angka yang bergerak pada jumlah liter yang mereka isi. Justru pandangan yang tampak pasrah melihat harga bensin yang naik. Hal ini terjadi pada 10 Juni 2026 di mana ada kenaikan harga pertamax dari Rp12.300 per liter naik menjadi Rp16.250 per liter. Lalu hari ini turun harga sedikit  menjadi Rp15.950 yang begitu dirayakan dalam berita-berita. Padahal jika dari harga sebelumnya ada kenaikan sekitar 30 persen. Di negeri ini, penurunan yang sedikit itu tampak dibesar besarkan dibanding dengan kebijakan-kebijakan pahit yang dirasakan masyarakat.

Dua hari setelah kenaikan itu, ribuan mahasiswa turun ke Bundaran HI dengan tajuk yang tidak bisa lebih terang lagi: #MenujuIndonesiaBangkrut. Tuntutannya sederhana, antara lain hentikan pemborosan APBN serta turunkan harga BBM dan kebutuhan pokok.

Jawaban datang sebulan kemudian, 17 Juli 2026 dari panggung panen raya bersama TNI di Malang. Presiden Prabowo Subianto menyindir orang-orang yang tiap bulan meramalkan Indonesia kolaps. “Juni kolaps. Ini sudah Juli,” Ujar Presiden Prabowo. Mereka yang melihat Indonesia gelap dan terus mengatakan Indonesia menuju kebangkrutan, menurut Presiden, mereka sedang memakai kacamata gelap. Orang berani itu harus  optimis dan gembira, sementara yang sedih dipersilakan duduk saja di kamar.

Baiklah, Pak. Ini sudah Oktober. Indonesia memang belum bangkrut. Setidaknya di Senayan.

Setelah tunjangan perumahan dihapus pada Akhir Agustus 2026, gaji para anggota DPR RI yang berkantor di Senayan itu sebesar Rp65.595.730 per bulan. Angka itu disebut merupakan hasil pemangkasan gaji sebelumnya Rp101.000.000 per bulan. Jadi para wakil rakyat ini dikatakan sedang dalam masa diet. Diet yang dapat dipraktikkan masyarakat biasa itu adalah kemewahan dan dapat setidaknya membeli rumah dalam menabung selama 3 bulan.

Jika saya perlu beropini para anggota DPR itu penghasilannya ada, tapi adakah yang mereka hasilkan ?

Sekarang kita lihat banding dari angka. Menurut data yang dihimpun dari Bandung bergerak hasil dari data yang diperoleh BPS, garis kemiskinan  Kota Bandung naik dari yang sebelumnya Rp515.396 per kapita per bulan naik menjadi Rp664.417 pada tahun 2025. Jika gaji anggota Dewan di Senayan Rp65 juta dibagi dengan garis kemiskinan Kota Bandung, hasilnya hampir 99. Artinya gaji bersih satu orang anggota DPR setara dengan 99 orang yang hidup di garis kemiskinan. Jumlah tersebut kurang lebih setara dengan warga di satu gang kecil sekitar  Cicadas.

Jumlah penduduk miskin Kota Bandung kini tercatat 99,12 ribu jiwa. Turun dari tahun sebelumnya. Baik bukan? Tunggu dulu. Data yang sama menunjukkan pekerja lepas melonjak dari 35.566 menjadi 52.020 orang, sementara pekerja yang berusaha sendiri naik dari 293.655 menjadi 323.129 orang. Warga Bandung tidak berarti makin sejahtera. Mereka justru  makin rajin mencari sampingan.

Jadi kalau ada yang bertanya apa yang naik kelas di Bandung, jawabannya jelas: garis kemiskinannya.

Baca Juga: Kuasa Uang dalam Budaya Indonesia dari Dulu Hingga Kini
Kebebasan Berekspresi di Indonesia Terancam oleh Sensor dan Kriminalisasi
Masyarakat Sipil, Bias Kelas, dan Warisan Depolitisasi dalam Otoritarianisme Indonesia

Peyorasi Mengeluh Menjadi Dosa Politik

Masalahnya, di Republik ini angka-angka tadi tidak boleh dibaca sambil cemberut. Bacanya harus sambil tersenyum, karena pesimisme kini berpeyorasi: dari perasaan hati menjadi dosa politik.

Coba susun kronologinya. Pada Juli 2026, Presiden memakai istilah “londo ireng”. Penasihat khusus presiden bidang komunikasi, Hasan Nasbi, lalu menjelaskan bahwa istilah itu ditujukan kepada pihak yang dinilai suka bikin gaduh dan pesimistis terhadap kehidupan bangsa. Pada 18 September 2026 juga, di peringatan ulang tahun PAN, giliran para pakar pengkritik yang kebagian julukan: saking pintarnya jadi goblok. Di bulan yang sama, mereka yang khawatir Indonesia kolaps dipersilakan duduk menonton saja.

Dulu, untuk dicap tidak cinta negara, orang harus menjual rahasia negara. Sekarang cukup mengeluh soal harga Pertamax di grup WhatsApp keluarga. Kalau keluhannya dilengkapi grafik, statusnya berubah menjadi “pakar yang terlalu pintar”.

Para mahasiswa di Bundaran HI pun tidak meminta negara ini runtuh. Mereka hanya meminta harga BBM turun. Yang mereka terima justru: “Juni sudah lewat, ternyata tidak kolaps”. Persoalannya, mereka mewakili kenyataan-kenyataan di masyarakat yang mungkin luput dari penglihatan Senayan dan Istana Presiden.

Antonio Gramsci, pemikir Italia yang menulis dari balik jeruji penjara Mussolini, punya penjelasan untuk gejala ini. Kekuasaan yang paling awet, katanya, bukan yang paling keras memukul. Kekuasaan yang paling awet adalah yang berhasil membuat cara pandangnya terasa seperti akal sehat. Gramsci menyebutnya hegemoni.

Dalam versi lokal, hegemoni tidak datang membawa pentungan. Ia datang membawa kalimat motivasi. Optimisme dijadikan ukuran nasionalisme, sementara kesusahan digeser dari urusan kebijakan menjadi urusan mental. Harga naik? Itu bukan soal APBN, itu soal kacamata. Masyarakat dapurnya tidak mengepul? Mungkin itu kurang bersyukur. Kalau rakyat sampai merasa bersalah karena merasa susah, hegemoninya bekerja dengan sempurna, bahkan tanpa perlu anggaran tambahan.

Harold Lasswell pernah merumuskan politik secara sangat telanjang: siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Rumus itu ternyata berlaku juga untuk perasaan. Yang menerima Rp65,5 juta sebulan mendapat optimisme, gratis dan berlimpah. Tapi masyarakat yang hidupnya menempel di garis kemiskinan mendapat nasihat agar tetap optimis. Bedanya tipis saja: optimisme yang pertama ditopang gaji, optimisme yang kedua ditopang doa.

Pesimisnya Rakyat atas Hasil Realistis Menghitung

Di titik ini perlu ada yang membela kaum pesimis, karena mereka tidak punya juru bicara. Optimisme sebenarnya barang mewah. Ia butuh bantalan yang diantaranya : tabungan, gaji tetap, jaminan bahwa bulan depan masih ada pemasukan. Orang yang memiliki bantalan tersebut dapat santai menunggu masa depan cerah, sebab kalaupun cerahnya telat datang, ia tidak ikut kehujanan. Orang yang hidup menempel di garis kemiskinan tidak punya kemewahan itu. Bagi mereka, satu kali kenaikan harga BBM itu bisa berarti ongkos ojek naik, harga sayur di pasar ikut menyesuaikan, dan uang jajan anak dipangkas.

Maka pesimisme warga bukan penyakit mental. Ia adalah manajemen risiko versi rakyat. Pekerja di Bandung yang beralih menjadi pekerja lepas atau membuka usaha kecil-kecilan bukan sedang memakai kacamata gelap. Mereka sedang berhitung, persis seperti yang seharusnya dilakukan negara sebelum menaikkan harga.

Menuduh mereka pesimis sama saja dengan memarahi orang yang membawa payung karena langit mendung. Yang perlu diperiksa bukan payungnya, apalagi kacamatanya. Yang perlu diperiksa adalah awannya, awan yang dimaksud ialah  kebijakan yang membuat langit di atas mendung.

Jadi,  pendapat Presiden Prabowo itu  benar: Indonesia tidak sedang bangkrut. Indonesia sedang dibagi. Sebagian untuk kas negara, sebagian untuk gaji dan tunjangan, dan sisanya untuk kita, dalam bentuk nasihat agar tetap optimis.

Pemerintah sebenarnya tidak perlu repot melarang rakyat pesimis. Cukup pastikan harga Pertamax, garis kemiskinan, dan gaji wakil rakyat berada dalam kondisi yang stabil. Begitu jarak di antara ketiganya masuk akal, optimisme akan datang sendiri, tanpa perlu disuruh dari atas panggung.

Sampai hari itu tiba. Maaf, izinkan kami tetap duduk di kamar. Bukan karena sedih, Pak. Kami sedang menghitung

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB