SISI SELATAN BANDUNG: Jauh Panggung Seremoni Duta Baca dari Literasi Akar Rumput

BandungBergerak – Sore itu, jempol saya yang biasanya scroll terus–seperti pengelana tanpa tujuan di lini masa–tiba-tiba terhenti di sebuah unggahan Instagram Akun Resmi Paguyuban Duta Baca Kabupaten Bandung. Layar ponsel menampilkan wajah seorang perempuan muda berparas teduh dengan selempang kebanggaan: Susilawati. Ia datang membawa nama Rancabali, tanah dingin tempat kabut kerap turun memeluk kebun teh, melenggang ke panggung Pemilihan Duta Baca Kabupaten Bandung 2026. Tidak tanggung-tanggung, ia sukses mengibarkan panji daerah hingga meraih Juara 1 Putri dan bersiap melangkah menuju tingkat Provinsi Jawa Barat.

Ada rasa bangga yang menyelinap di dada. Sebagai sesama orang Rancabali, melihat seseorang dari tanah kelahiran yang sama melangkah ke panggung publik tentu menghadirkan kehangatan tersendiri. Kendati harus jujur pada diri sendiri, di dunia literasi ini saya adalah orang asing bagi Susilawati, begitu pun sebaliknya. Entah memang ia pendatang baru yang baru menjejakkan kaki di panggung birokrasi literasi atau memang saya yang telat piknik dan kurang update dengan dinamika literasi versi pemerintah.

Namun, di balik rasa bangga yang singgah sekilas, kepala saya langsung dipenuhi oleh gerombolan tanya yang berisik. Terutama ketika membaca kutipan estetis di salindia berikutnya yang berbunyi: "Bagiku literasi bak sebuah jantung... yang menyalakan eksistensi kita agar mampu memanusiakan manusia lainnya." Kalimat yang puitis. Tapi sesampainya jempol menggulir postingan itu, benak saya justru melayang jauh melampaui riuh tepuk tangan, sorot lampu panggung, bingkai foto estetik di perpustakaan, dan kilau mahkota seremonial.

Sejauh mana sebenarnya seorang duta baca mampu menggerakkan literasi sampai ke akar rumput? Ataukah peran mereka tidak lebih dari sekadar pajangan estetis dalam perhelatan formal, sebuah ajang seremonial tahunan belaka, atau bahkan cara birokrasi menghabiskan alokasi anggaran agar laporan tahunan terlihat cantik? Apakah seorang duta baca itu benar-benar representasi hidup dari jiwa literasi itu sendiri, atau jangan-jangan mereka hanya "kacung" kebijakan pemerintah yang dipoles dengan retorika kebudayaan?

Baca Juga: SISI SELATAN BANDUNG: Ciwidey dalam Buku Cerita Anak Lawas
SISI SELATAN BANDUNG: Terkungkung di Zona Nyaman Sinumbra
SISI SELATAN BANDUNG: Dari Kabupaten Menuju Kota

Panggung Megah dan Sunyinya Realitas Bawah

Mari kita letakkan persoalan ini di atas meja yang jernih. Pemilihan Duta Baca, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, saban tahun selalu dikemas dengan megah. Ada selempang kain satin, piala berkilau, juri-juri dari kalangan akademisi atau pejabat dinas, serta pidato-pidato berapi-api tentang pentingnya membudayakan kegemaran membaca di tengah masyarakat.

Secara konsep, gagasan ini mulia. Pemerintah membutuhkan corong, ikon, atau brand ambassador untuk menarik perhatian publik–khususnya generasi muda–agar kembali melirik buku di tengah gempuran algoritma media sosial yang candunya luar biasa. Dalam kerangka inilah, figur-figur seperti Susilawati hadir. Mereka adalah etalase: representasi visual bahwa literasi itu penting, keren, dan layak dirayakan.

Namun, persoalannya tidak berhenti pada selembar selempang dan senyum simetris di depan spanduk dinas. Masalah krusialnya terletak pada jurang pemisah yang menganga lebar antara panggung seremonial dan realitas di akar rumput.

Coba tengok lebih jeli ke sudut-sudut Kabupaten Bandung, jauh dari hingar-bingar kota kabupaten atau gedung-gedung pemerintahan yang sejuk. Di perkampungan-perkampungan pinggiran, di desa-desa yang akses internetnya kembang kempis, atau di lereng-lereng bukit tempat anak-anak petani bertaruh masa depan, apa arti seorang Duta Baca? Apakah mereka tahu siapa Duta Baca Kabupaten Bandung, apalagi mendengar retorika tentang literasi sebagai jantung yang menyalakan eksistensi? Tentu saja tidak. Bagi mereka, membaca bukan soal siapa yang mengenakan selempang paling mewah di Instagram, melainkan bagaimana bisa membeli buku tulis untuk sekolah esok hari atau bagaimana perpustakaan desa tidak berdebu dan digerogoti rayap.

Di sinilah keresahan itu berakar. Ketika seorang Duta Baca hanya sibuk memenuhi undangan seminar formal, berfoto bersama pejabat di gedung-gedung, atau membuat konten aesthetic di media sosial dengan kutipan-kutipan filosofis tanpa pernah menjejakkan kaki di TBM (Taman Bacaan Masyarakat) swadaya yang sekarat di pelosok desa, maka gelar itu kehilangan substansinya. Ia berubah wujud menjadi sekadar kosmetik birokrasi–gincu penampil untuk menutupi wajah kebijakan literasi pemerintah yang sering kali pucat pasi dan miskin kerja nyata.

Pertanyaan kedua yang menggelayut di kepala saya terdengar agak kasar, tetapi jujur: apakah mereka hanya “kacung” pemerintah?

Kata “kacung” tentu bukan untuk merendahkan personal sang duta–seperti halnya Susilawati yang barangkali memiliki niat tulus mendedikasikan diri untuk dunia literasi. Kata itu merujuk pada relasi kuasa. Sering kali, program-program yang melibatkan figur publik muda terjebak dalam birokrasi struktural yang kaku. Mereka digerakkan bukan berdasarkan peta jalan (roadmap) literasi yang solutif dan organik, melainkan disetir oleh proposal kegiatan instansi yang berorientasi pada output laporan pertanggungjawaban (SPJ).

Anggaran turun, acara digelar, piala dibagikan, dokumentasi diunggah ke media sosial dengan takarir manis, lalu selesai. Anggaran terserap, laporan beres, dan para pemangku kepentingan bisa tersenyum puas di akhir tahun anggaran. Sementara itu, akar rumput tetap kering. Masalah mendasar seperti rendahnya daya beli buku, minimnya fasilitas ruang baca publik yang layak di tiap kecamatan, hingga kesejahteraan para penggerak literasi mandiri di desa-desa yang berjuang sendirian tidak pernah benar-benar disentuh oleh kebijakan sistemik.

Jika Duta Baca hanya berfungsi sebagai maskot yang datang memotong pita, tersenyum di baliho pinggir jalan, lalu pulang tanpa meninggalkan warisan gerakan yang berkelanjutan di basis massa, maka ia bukan lagi representasi literasi. Ia adalah buruh simbolik dari sistem birokrasi yang gemar memelihara citra ketimbang menyelesaikan akar masalah.

Literasi, sejatinya, bukanlah barang pameran. Ia adalah proses emansipasi—membebaskan manusia dari belenggu kebodohan, kemiskinan struktural, dan ketertindasan informasi. Bagaimana mungkin emansipasi itu bisa disuarakan secara lantang oleh seseorang yang gerakannya dibatasi oleh koridor birokrasi yang steril, serba formal, dan takut pada kritik?

Menghidupkan Kembali Makna Literasi dari Tanah Rancabali

Kembali pada sosok Susilawati dan pencapaiannya. Saya tetap percaya bahwa di balik setiap anak muda yang berani tampil, selalu ada potensi percikan api kebaikan. Tidak adil jika kita langsung menghakimi bahwa keterlibatan mereka di ajang semacam ini adalah kesia-siaan mutlak. Panggung besar yang mereka raih–terutama hingga tingkat provinsi–sebenarnya adalah sebuah panggung legitimasi. Pertanyaannya tinggal: mau dipakai apa panggung itu?

Panggung besar adalah sebuah amplifier (pengeras suara). Jika Susilawati dan para duta baca lainnya hanya menggunakan pengeras suara itu untuk memuji diri sendiri, mendulang pengikut di media sosial, atau sekadar meramaikan lini masa instansi, maka mereka memang sedang mereduksi diri menjadi pajangan seremoni. Namun, jika pengeras suara itu mereka gunakan untuk menjeritkan persoalan nyata di akar rumput–mengetuk pintu dinas agar lebih peduli pada nasib perpustakaan pelosok, menggalang buku bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk dibaca anak-anak pemulung dan buruh tani atau merangkul para pegiat literasi jalanan yang selama ini berdarah-darah tanpa fasilitas–maka kehadiran mereka menjadi sangat bermakna, selaras dengan indahnya kalimat yang mereka ucapkan sendiri.

Kabupaten Bandung, dengan kontur geografisnya yang luas dan kompleks–dari dataran tinggi Rancabali yang sejuk hingga kawasan industri padat di Majalaya–membutuhkan lebih dari sekadar simbol kecantikan literasi. Kita butuh para pejuang yang mau mengotori sepatu bot mereka oleh lumpur desa, yang mau duduk lesehan mendengarkan keluh kesah anak-anak putus sekolah, dan yang tidak risi berdebat dengan birokrat demi anggaran literasi yang memihak rakyat kecil, bukan memihak proposal seremonial.

Ponsel saya masih menyala. Foto Susilawati dengan selempang kebanggaannya masih terpampang jelas di layar bersama kutipan tentang jantung literasi. Rasa bangga sebagai sesama orang Rancabali itu kini bercampur dengan sebuah harapan yang realistis, dibalut kritik yang menuntut.

Biarlah selempang itu melingkar di bahunya sebagai tanda pengenal. Tapi semoga, di balik kain satin itu, tersimpan nyali dan kesadaran kritis untuk tidak sekadar menjadi boneka panggung birokrasi. Sebab, dunia literasi di akar rumput tidak butuh lebih banyak selempang atau piala berkilau yang hanya menghiasi lemari kaca kantor pemerintahan. Yang dibutuhkan akar rumput adalah air yang menghidupkan, tangan-tangan yang mau merangkul, dan keberanian untuk menuntut perubahan nyata–bukan sekadar seremoni musiman penghabis anggaran.

Jika kelak Susilawati pulang membawa perubahan nyata bagi literasi di Rancabali dan Kabupaten Bandung secara luas, barulah saat itu selempang tersebut benar-benar memiliki harga diri. Tanpa itu, ia hanyalah sehelai kain mahal di atas panggung sandiwara.

 

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB