BandungBergerak – Sebagai seorang guru yang setiap pagi membelah kabut di wilayah perkebunan Bandung Selatan, saya sering mendapati diri saya termangu menatap wajah murid-murid di dalam kelas. Di mata mereka yang lugu, terpancar kedamaian khas anak desa yang dibesarkan oleh udara dingin Sinumbra dan hamparan hijau daun teh yang seolah tak ada ujungnya. Namun, di balik ketenangan visual yang memanjakan itu, ada ganjalan tebal yang selalu menari-nari di pikiran saya setiap kali menyusun lembar penugasan atau memegang spidol di depan papan tulis: masa depan seperti apa yang sebenarnya sedang menanti anak-anak ini? Apakah mereka akan benar-benar merdeka, atau sekadar meneruskan estafet keterkungkungan yang dibungkus oleh rasa nyaman?

Di Sinumbra, orang-orang lahir, tumbuh, dan membesar dari garis keturunan buruh petik. Sejak era kolonial Belanda, kawasan perkebunan ini dirancang bukan sekadar sebagai tempat mencari nafkah, melainkan sebagai sebuah ruang hidup yang tertutup dan serba lengkap. Para komprador dan meneer Belanda memanjakan para pekerja dengan menyediakan fasilitas dasar: rumah tinggal dinas, pasokan listrik, air bersih, tempat berobat, dan sarana ibadah. Tanpa disadari, cetak biru yang ditanamkan sejak ratusan tahun lalu ini membentuk sebuah pola pikir yang mengakar kuat dan diwariskan antargenerasi. Bunyinya sederhana, tapi mematikan: perusahaan adalah sosok orang tua yang serba ada, dan warga adalah anak-anak yang cukup menurut agar hidup mereka tetap selamat dan terjamin.

Mencoba sok-sokan riset, saya kemudian tahu bahwa pola pikir inilah yang disebut sebagai paternalistik. Dampaknya saya saksikan langsung di lingkungan sekolah dan dalam interaksi warga sehari-hari. Anak-anak didik saya tumbuh dalam iklim kebudayaan yang lebih terbiasa patuh pada sosok figur ketimbang bernalar kritis terhadap sebuah aturan atau kebijakan. Dalam memori kolektif masyarakat Sinumbra, sosok pimpinan—entah itu mandor, sinder, pimpinan kebun, atau tokoh lokal yang disegani, dianggap sebagai sosok pelindung dan penjamin keberlangsungan hidup.

Kebiasaan ini membuat masyarakat menjadi sangat canggung, bahkan takut, untuk mengkritisi tata kelola perkebunan atau menuntut hak-hak normatif mereka secara sistematis. Sebuah kebijakan publik atau aturan internal perusahaan yang merugikan sering kali diterima begitu saja tanpa sanggahan. Kepasrahan itu dengan rapi terbungkus oleh rasa segan, rasa tak enak hati, dan utang budi yang sudah mengkristal selama berpuluh-puluh tahun.

Di mata para pelancong, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN), hingga peneliti yang hanya singgah sesaat, kehidupan masyarakat di perkebunan ini kerap diromantisasi sebagai wujud slow living yang tenang, damai, dan bebas dari hiruk-pikuk kota. Yang mereka lihat: kehidupan di perkebunan yang terasa tenang dan tanpa beban. Warga tidak perlu pusing memikirkan biaya sewa rumah atau bingung memikirkan lowongan pekerjaan bagi anak-anak mereka, karena status pekerja kebun biasanya diturunkan begitu saja dari orang tua kepada generasi berikutnya.

Padahal, apa yang mereka sebut sebagai rileks dan lambat itu sebenarnya adalah sebuah zona nyaman yang semu sekaligus mengungkung. Ini bukan sebuah pilihan gaya hidup yang merdeka, melainkan cermin dari keterkungkungan yang sudah mengakar. Ritme hidup yang tampak santai ini lahir karena ruang gerak warga yang memang disempitkan oleh struktur perkebunan. Mereka tak punya banyak pilihan mobilitas, terbiasa menunggu instruksi dari sosok patron, dan terjebak dalam zona nyaman yang perlahan mematikan daya kritis. Sungguh ironis ketika ketidakmampuan untuk melangkah keluar dari bayang-bayang paternalisme kolonial justru disalahartikan oleh orang luar sebagai sebuah keindahan ketenangan hidup!

Baca Juga: SISI SELATAN BANDUNG: Ciwidey dalam Buku Cerita Anak Lawas
SISI SELATAN BANDUNG: Batas Imajiner Kampung Halaman

Mematikan Kesadaran Kritis

Sebagai seorang pendidik yang berhadapan langsung dengan potensi-potensi muda setiap hari, saya melihat harga mahal yang harus dibayar dari kenyamanan pasif ini, yaitu menguapnya daya kritis, hilangnya jiwa kewirausahaan, serta pudarnya keberanian untuk hidup mandiri. Banyak murid saya yang memiliki kecerdasan potensial dan nilai akademis yang cemerlang enggan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi atau sekadar mencoba merantau ke kota besar.

Ketika saya bertanya tentang impian mereka, jawaban yang muncul kerap kali seragam dan begitu bersahaja: ingin menjadi karyawan kebun atau staf administrasi perkebunan agar bisa tetap tinggal di rumah dinas orang tua mereka. Mereka enggan melangkah keluar dari benteng kebun karena diselimuti ketakutan akan kehilangan kenyamanan fasilitas dasar yang telah memanjakan keluarga mereka selama bertahun-tahun. Mereka merasa aman dan terlindungi, padahal secara tidak sadar, posisi menawar (bargaining position) mereka sangat rapuh di hadapan pemilik modal atau pengelola kebijakan.

Lalu, kenyamanan yang semula tampak abadi dan tak tertandingi itu kini mulai retak. Sebagai guru yang hidup dan berbaur di tengah-tengah warga, saya menyaksikan sendiri bagaimana rasa cemas perlahan-lahan merayap dan menyusup ke dalam obrolan di warung-warung kopi ketika BUMN perkebunan yang menaungi Sinumbra mulai dihantam krisis finansial yang hebat. Industri teh nasional kita kini sedang berada dalam kondisi yang amat memprihatinkan. Beban utang perusahaan yang menumpuk dari tahun ke tahun, persaingan ketat dengan komoditas teh impor yang jauh lebih murah, penurunan produktivitas akibat usia tanaman teh yang sudah menua, hingga tuntutan efisiensi dan restrukturisasi BUMN membuat iklim kerja di Sinumbra tak lagi sama seperti dulu. Wacana alih fungsi lahan menjadi kawasan pariwisata, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga pengurangan fasilitas dinas secara perlahan kini menjadi bayangan menakutkan yang terus menghantui keseharian warga.

Saat sang orang tua—yakni perusahaan perkebunan yang selama ini menjadi satu-satunya tempat bersandar—mulai goyah dan kehilangan taringnya, masyarakat Sinumbra mendadak mengalami kegagapan yang luar biasa. Mereka bagaikan anak yang tiba-tiba harus berdiri di kaki sendiri dan dilepas ke dunia luar, padahal semenjak kecil tidak pernah diajari bagaimana caranya berjalan tanpa pegangan. Ketergantungan struktural dan mental yang sudah terbentuk selama berabad-abad membuat mereka bingung, cemas, dan tidak tahu harus berbuat apa ketika jaminan kenyamanan itu mulai dicabut satu per satu dari tangan mereka.

Menyaksikan seluruh dinamika ini dari balik meja guru di ruang pendidik, saya menyadari dengan sangat dalam bahwa tugas saya di sekolah tidak boleh berhenti hanya pada transfer ilmu pengetahuan, mengajarkan tata bahasa, atau menyelesaikan kurikulum. Sinumbra adalah cermin kecil dari bekas luka sejarah dan warisan kolonialisme yang belum sepenuhnya selesai kita sembuhkan. Sistem perkebunan masa lalu mungkin berhasil menciptakan stabilitas dan rasa aman sesaat, tetapi dampaknya fatal: mematikan kesadaran kritis dan membunuh kemandirian sebuah generasi.

Membiarkan murid-murid saya terus menggantungkan nasib pada sosok patron, belas kasihan figur pimpinan, atau kejayaan masa lalu perkebunan hanya akan melanggengkan lingkaran keterkungkungan yang sama. Di atas pundak para pendidik di wilayah perkebunan inilah, tugas besar itu kini dipertaruhkan: keberanian untuk membimbing anak-anak untuk keluar dari kungkungan mentalitas kolonial, mengajarkan mereka membaca kebijakan secara rasional dan kritis, serta menanamkan keyakinan yang kokoh bahwa masa depan mereka yang cerah berada di genggaman tangan mereka sendiri. Bukan di bawah bayang-bayang kejayaan perkebunan teh yang mulai meredup.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB