BandungBergerak – Ngomong-ngomong soal Kopo, apa kalimat pertama yang terlintas ketika namanya disebut? Kolot di Kopo? Kopo lahir ketika Tuhan sedang rarudet? Atau: Aku sanggup melawan dunia, asal jangan disuruh ke Kopo? Akan ada bermacam-macam jawaban, tapi agaknya tetap ada satu benang merah: Kopo adalah ujian hidup yang nyata bagi warga pinggiran Bandung.

Belakangan, orang beramai-ramai membahasnya. Akmal dengan esai berjudul ”Mendengar Kopo, Mengapa Kita Memilih Putar Balik” mengupas masalah Kopo dari dimensi historis, menelusuri bagaimana Kopo yang pada masa kolonial dibangun sebagai urat nadi distribusi ekonomi kini menyusut menjadi titik kemacetan parah yang melahirkan "kopophobia". Kemudian, ada esai Virliya berjudul ”Sudah Kopo, Cimahi Pula” yang membagikan pengalaman saat berkendara melintasi rute Kopo hingga Cimahi yang menguras energi dan emosi. Ditambah lagi tulisan ”Saya Bersaksi Tidak Ada Macet dan Banjir di Jalan Kopo!” oleh seorang pituin Kopo, Kang Deni, yang memuat satir atas dinamika yang terjadi di kawasan Kopo.

Membaca tiga esai tersebut, saya jadi FOMO, ingin ikutan membahas kawasan yang konon menjadi tempat keluarnya Yajuj-Majuj tersebut. Pertanyaan besarnya: ketika Bandung terus bersolek menjadi daerah wisata yang estetik dan tertata rapi, ketika orang-orang berbondong-bondong mengunjungi Bandung di setiap akhir pekan, mengapa Kopo justru disembunyikan dan dibiarkan begitu saja? Padahal, mungkin saja Kopo adalah wajah Bandung yang sebenar-benarnya: sebuah kawasan urban yang sedang megap-megap, memendam ketimpangan kelas, dan memiliki tata ruang yang dibangun dengan konsep ugal-ugalan.

Kita tahu, Bandung dinobatkan oleh TomTom Traffic Index sebagai kota termacet nomor wahid di Indonesia. Katanya, warga Bandung bisa menghabiskan waktu hingga 108 jam per tahun hanya untuk ngahuleng, mengumpat, dan menahan asam lambung di atas aspal jalan. Saya curiga, penelitian ini dilakukan di Kopo.

Coba bayangkan, perjalanan menempuh jarak satu setengah kilometer saja dari RS Immanuel menuju Miko Mall bisa menghabiskan waktu setara menonton satu babak penuh pertandingan sepak bola. Belum lagi kalau hujan turun dan air menggenang di sepanjang jalan. Lengkap sudah penderitaan warganya. Sial, benar-benar merenggut usia masa muda.

Bukan sekadar kecelakaan geografis atau nasib sial warga pinggiran, persoalan Kopo lebih kompleks dari itu. Semrawutnya kawasan ini adalah desain dari kebijakan tata kota yang diskriminatif. Menggunakan perspektif Splintering Urbanism dari Stephen Graham dan Simon Marvin, kita bisa melihat bagaimana infrastruktur modern sengaja dipisahkan untuk melayani kelas yang memiliki privilese sambil mem-bypass (melewati) kawasan marginal. Kopo adalah jalur arteri penghubung utama yang menanggung beban puluhan ribu orang penglaju setiap harinya, tetapi dibiarkan menjadi anak tiri tanpa fasilitas transportasi massal yang manusiawi.

Ketika kawasan penyangga selatan lain seperti Bojongsoang dan Dayeuhkolot perlahan mulai dilayani armada Metro Jabar Trans (MJT), Kopo dibuat hanya bisa pasrah pada angkot hijau yang rutenya tumpang tindih. Ketidakadilan ini makin tampak dan konyol ketika rute Trans Metro Pasundan Koridor 1, alih-alih masuk membelah Kopo yang merupakan kantong penumpang terbesar, justru melenggang menghindari kemacetan via Tol Soroja. Negara sengaja menutup mata dari kaum pekerja yang sebetulnya paling muak dengan kemacetan sekaligus yang paling butuh transportasi publik.

Kopo pun lantas menjelma menjadi kawasan yang seolah dikutuk oleh kelambatan. Tidak ada yang bisa lari dari jerat kemacetan jika sudah terperosok ke sana. Tengoklah berita tentang Kereta Cepat Whoosh yang terpaksa berhenti mendadak di kilometer 126 jalur layang wilayah Kopo pada Jumat, 3 April 2026 lalu. Penyebabnya puitis: cuaca ekstrem menerbangkan selembar atap seng milik warga hingga masuk ke jalur rel. Demikianlah kereta mutakhir bernilai puluhan triliun rupiah yang mampu melesat 350 kilometer per jam itu nyatanya tidak sanggup juga kalau berhadapan dengan Kopo!

Baca Juga: Mendengar Kopo, Mengapa Kita Memilih Putar Balik
Sudah Kopo, Cimahi Pula
Saya Bersaksi Tidak Ada Macet dan Banjir di Jalan Kopo!

Menolak Romantisasi, Menuntut Hak atas Kota

Bagaimanapun, tata ruang tidak pernah netral. Ia berdiri dari banyak campur tangan kapital dan kekuasaan, seperti yang dijabarkan David Harvey melalui konsepsi Right to the City (Hak atas Kota). APBD disedot untuk mempercantik pusat kota demi validasi turis dan perputaran uang. Sebaliknya, Kopo dibiarkan bopeng karena fungsinya dalam ekosistem metropolis hanyalah sebagai kawasan produksi. Selama sirkulasi ekonomi berjalan dan buruh bisa check-in kerja, negara merasa tak perlu repot memikirkan kenyamanan ruang apalagi kesehatan mental warganya.

Meski kondisinya sangat kacau balau, tampaknya tidak elok juga kalau hanya menjadikan Kopo sebagai samsak masalah. Kopo adalah bagian Bandung juga, dan selama ini ia hanya ditumbalkan sendirian untuk memikul beban berat roda industrialisasi. Jika pusat kota adalah wajah pesolek yang gemar skincare-an, maka Kopo adalah tulang punggung yang rela encok demi memastikan jantung ekonomi seluruh kota tidak berhenti berdetak.

Wajah asli Bandung tidak tersembunyi di kafe-kafe indie beralas batu koral. Kerasnya kota yang sesungguhnya justru terjadi setiap jam pulang kerja di Kopo. Di ruas jalan tersebut, kita bisa menyaksikan daya tahan dan epos kepahlawanan yang autentik. Kita tidak butuh glorifikasi tentang pahlawan-pahlawan berprivilese. Pahlawan sejati di kota ini adalah buruh serabutan, kurir ekspedisi dengan gunungan paket di punggung hingga menyentuh helmnya, dan pedagang asongan yang menolak mati digilas ganasnya jalanan.

Daya tahan warga Kopo ini menakjubkan. Mentalitas mereka setangguh baja, stamina mereka spartan. Mereka bertahan hidup dan diam-diam saling memapah agar tak gila ditelan kota yang kian individualis.

Sepertinya, persoalan Kopo memang tidak akan pernah selesai. Ia tidak akan pernah menjadi estetik. Mungkin, selamanya akan menjadi ruang yang berdebu, macet, dan banjir. Tetapi, dari peluh dan umpatan warga Kopo-lah, kemewahan kota Bandung tetap bisa menyala. Mengakui eksistensi, keringat, dan penderitaan Kopo adalah langkah pertama untuk menuntut keadilan. Sebab, kota ini tidak dibangun semata-mata dari bayang-bayang senyum Tuhan di masa lalu, melainkan dari urat nadi dan daya tahan warga Kopo yang terus-menerus menolak kalah setiap harinya.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB