BandungBergerak - Demonstrasi Agustus-September 2025, yang diwarnai represi aparat hingga menelan korban jiwa, menyita perhatian kalangan akademik dan kelompok agama. Aksi turun ke jalan dinilai karena ketidakpuasan publik pada kebijakan-kebijakan tidak berpihak pada rakyat.

Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) dalam siaran pers bertajuk Seruan Moral Pimpinan Perguruan Tinggi, menilai dalam situasi tersebut eksekutif dan legislatif alih-alih menunjukkan sikap empati dan kepemimpinan yang visioner dan berpihak kepada rakyat, justru malah mempertontonkan sikap arogan dan ketidakacuhan.

APTIK menyatakan, program pembangunan yang dicanangkan pemerintah yang seharusnya menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan, malah menjadi proyek yang berpihak pada kepentingan oligarki dan elite. Sebaliknya, rakyat merasakan kebijakan-kebijakan yang memberatkan, seperti kenaikkan pajak bumi dan bangunan di berbagai daerah, rangkap jabatan menteri dan wakil menteri, serta penegakkan hukum yang menjadi alat politik.

“Di sisi lain, kebijakan anggaran dalam APBN justru sangat berpihak pada TNI dan kepolisian yang mendapat porsi APBN terbesar di kementerian dan lembaga,” kata pernyataan resmi APTIK.

APTIK menyerukan agar para pemegang kekuasaan di eksekutif, legislatif, aparat penegak hukum kepolisian, serta TNI selalu menjunjung tinggi moralitas dan mandat konstitusional bangsa. Institusi negara diingatkan untuk tidak bertindak represif. Berikut ini tuntuan APTIK:

Eksekutif dan legislatif berpihak kepada rakyat. Pemerintah dan DPR didesak memperbaiki kebijakan-kebijakannya agar berpihak pada kepentingan rakyat demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah dan DPR diminta menjunjung tinggi martabat demokrasi: Demokrasi harus selalu dilindungi dari praktik-praktik kekerasan dan intimidasi. Kebebasan berpendapat, berserikat, dan berekspresi harus dihormati sebagai pilar utama demokrasi.

DPR dan pemerintah, termasuk presiden, diminta segera membuka dialog yang transparan dan berdampak dengan elemen-elemen masyarakat yang berdemonstrasi.

Desakan serupa disampaikan Forum Guru Besar Insan Cita. Forum yang beranggotakan 88 akademikus alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menyatakan, menilai kekecewaan massa berpotensi meluas jika pemerintah dan DPR tidak menunjukkan sikap keberpihakan terhadap rakyat.

“Momentum ini seharusnya dimanfaatkan Presiden untuk melakukan perbaikan segera,” ungkap pernyataan resmi Forum Guru Besar Insan Cita.

Forum Guru Besar Insan Cita menyodorkan solusi, yaitu  menghentikan kekerasan aparat pada demonstran, mereformasi Polri dengan segera mengganti pimpinan, menata ulang kabinet, mempercepat pengesahan UU Perampasan Aset, mengembalikan KPK sebagai lembaga independen, dan mencabut UU Cipta Kerja.

“Kami menyerukan Presiden dan DPR untuk segera merespons dengan langkah nyata, baik dalam bentuk quick win maupun solusi berkelanjutan, demi mencegah kerusakan lebih dalam dan mewujudkan keadilan sosial,” seru forum.

Kampus Bersuara

Menghadapi situasi yang terjadi di Indonesia, sejumlah kampus di Indonesia menyampaikan pernyataan sikapnya. Kamis, 4 September 2025, kampus Universitas Padjadjaran (Unpad) mengeluarkan Maklumat Makalangan yang disampaikan rektor dan sivitas akademika.

Jajaran rektor, guru besar, hingga mahasiswa, bergantian membacakan maklumat tersebut. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, Rektor Unpad, mengungkapkan seluruh sivitas Unpad berduka atas peristiwa yang dialami masyarakat. Dia juga menyesalkan terjadinya sikap represif aparat terhadap massa aksi.

“Kami juga menyesalkan terjadinya intimidasi dan tindakan represif, termasuk yang dialami oleh beberapa anggota sivitas akademika Unpad,” ujar Rektor, dalam keterangan resmi.

Ganjar Kurnia, Guru Besar Unpad, menyatakan bahwa setiap bentuk intimidasi atau ancaman terhadap mahasiswa Unpad artinya ancaman terhadap sivitas Unpad sendiri.

“Unpad akan berdiri bersama, mengambil langkah hukum, advokasi, dan dukungan penuh bagi korban. Solidaritas akademik kami adalah komitmen moral untuk menjaga martabat kemanusiaan, ruang ilmu, nalar kritis, dan marwah pendidikan tinggi Indonesia,” ujar Ganjar Kurnia.

Maklumat Makalangan menyerukan lima poin sorotan, yakni hentikan segala bentuk intimidasi dan kekerasan, pengusutan pelanggaran HAM, pemulihan ruang demokrasi, reformasi kebijakan publik, dan penguatan tata kelola penegakan hukum.

Kampus lain, Universitas Negeri Semaran (Unnes) Menyerukkan hal serupa. Mereka menuntut agar aparat menghentikan bentuk represif terhadap massa aksi dan meminta menggunakan cara yang lebih humanis. Unnes mendesak aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara profesional, akuntabel, dan transparan agar korban dan keluarganya mendapatkan keadilan.

Unnes juga mendesak pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi kebijakan dan kinerja dalam mengatasi krisis saat ini. Unnes meminta agar kebijakan yang tidak prorakyat untuk dibatalkan. Mereka juga mendesak agar pejabat negara mendengarkan setiap aspirasi masyarakat.

“Mendorong pemerintah dan DPR untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat secara damai sebagai hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi,” demikian pernyataan resmi Unnes keterangan resmi. 

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pun mendesak pemerintah untuk menghentikan praktik pengabaian atas jeritan rakyat kecil yang terhimpit beban ekonomi. UII mendesak agar pemerintah bertanggung jawab atas meninggalnya Affan Kurniawan tanpa adanya impunitas.

UII meminta anggota DPR RI mau mendengarkan aspirasi masyarakat yang selama ini diabaikan, serta melaksanakan fungsi dengan sungguh-sungguh. UII menuntut agar aparat menghentikan bentuk kebrutalan dan penggunaan kekuatan berlebihan terhadap demonstran.

Masyarakat diajak untuk terus mengawasi kinerja pemerintah dan DPR, serta mengedepankan aksi damai dan bermartabat dalam memperjuangkan keadilan.

“Mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai potensi penunggang politik yang tidak bertanggung jawab, yang dapat memperkeruh keadaan dan menjauhkan dari substansi perjuangan rakyat; dan menyerukan agar semua pihak waspada serta tidak memberi ruang bagi agenda politik sempit yang memanfaatkan penderitaan rakyat,” kata UII dokumen resmi. 

Universitas Sebelas Maret (UNS) melalui pernyataan resmi yang ditandatangani Rektor Hartono menyatakan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi yang terjadi dan turut berbela sungkawa atas jatuhnya korban dalam berbagai aksi massa, mengajak semua pihak untuk menahan diri, menyerukan agar seluruh sivitas akademika UNS tetap memiliki kepedulian terhadap kondisi bangsa dengan menyalurkan aspirasi melalui cara-cara damai.

UNS mendukung aspirasi masyarakat dalam bentuk aksi damai sebagai wujud demokrasi, mengingatkan DPR dan pemerintah agar memiliki kepekaan sosial dan meninjau ulang kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, mengajak aparatur ketertiban dan keamanan (Polri/TNI) untuk mengedepankan langkah persuasif dan humanis dalam merespons penyampaian aspirasi masyarakat. 

Sementara itu, Universitas Airlangga (Unair) menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan korban luka dalam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Unair mendorong negara untuk menjamin ketenteraman, keamanan dan keselamatan masyarakat sekaligus menekankan pentingnya demokrasi; mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh khususnya dalam penegakan hukum yang transparan dan adil terhadap pelaku kekerasan terutama yang menelan korban jiwa.

Unair mengimbau pihak berwenang untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengambil langkah strategis sehingga tercipta situasi yang kondusif. Seluruh lapisan masyarakat diajak menjaga ruang demokrasi dengan tetap menyuarakan kebenaran.

UNAIR juga menyeru seluruh  publik luas untuk waspada terhadap potensi provokasi yang tidak bertanggung jawab dan merugikan masyarakat; serta mengajak elemen masyarakat untuk selalu mengedepankan aksi damai, terorganisasi, dan bermartabat dalam memperjuangkan keadilan.

Keprihatinan Kelompok Agama

Keprihatinan akan kondisi bangsa juga datang dari kelompok agama. Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) menyatakan keprihatinannya menyaksikan kekerasan dan kekacauan yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Situasi ini terjadi karena ada kekecewaan besar terhadap perkataan, perbuatan, dan kebijakan yang tidak bijaksana dan tidak prorakyat yang dilakukan oleh pejabat, pemerintah, hingga aparat. Perbuatan tersebut menjadi pemicu kemarahan publik yang diluapkan dengan cara unjuk rasa.

KWI menyatakan rasa duka mendalam terhadap massa aksi yang mengalami cedera bahkan kehilangan; menghimbau semua lembaga untuk rendah hati mendengarkan dan memperjuangkan harapan dan kepentingan masyarakat terutama bagi kelompok rentan, miskin, dan mengalami ketidakadilan.

KWI mengajak aparat keamanan untuk benar-benar menjadi pengayom bagi semua warga dan selalu mengedepankan cara-cara humanis dalam menghadapi aksi massa.

“KWI akan tetapi bersikap kritis terhadap lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif agar membuat kebijakan dan melakukan tindakan yang memihak kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia sesuai fungsi dan posisi masing-masing,” kata KWI.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui surat resmi 29 Agustus 2025 yang ditandatangani Ketua Umum Haedar Nashir menyampaikan duka cita dan berempati atas meninggalnya Affan Kurniawan. Semua pihak diajak menahan diri dan menghentikan semua bentuk tindak kekerasan yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Muhammadiyah juga mengingatkan agar para elite politik, para pejabat negara, anggota legislatif, dan para pengambil kebijakan lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat dengan perilaku yang santun, kesederhanaan, dan kepedulian yang tinggi kepada masyarakat.

“Kami meminta para elite politik untuk lebih mawas diri, melakukan introspeksi, dan tidak melukai hati rakyat. Publik membutuhkan keteladanan para pemimpinnya, terutama para wakil rakyat yang telah diberikan mandat dengan tulus,” kata Muhammadiyah.

***