BandungBergerak.id - “Gua udah gak peduli tentang isu-isu radikalisme dan taliban yang melekat pada kami dan ditulis oleh narasi media. Masih banyak kasus struktural lain yang sangat perlu dikritik oleh seluruh masyarakat.”

Begitu kata Ronald Paul, satu dari 75 pegawai Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) yang divonis tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), di sela pemutaran dan diskusi film KPK EndGame di samping Masjid Al Islam RW 11 Tamansari, Bandung, Sabtu (5/6/2011) malam.

KPK Endgame merupakan sebuah film dokumenter besutan rumah produksi WatchDoc yang menyajikan cerita di balik kontroversi TWK bagi lembaga antirasuah itu. Dalam wawancara dengan mereka yang dinyatakan tidak lulus tes, terungkap bagaimana TWK sekadar dijadikan alat untuk menyingkirkan mereka yang kritis dan sulit diatur.

“Saya dan teman-teman lainnya sudah merasa bahwa kami akan segera disingkirkan. Beruntung saja, isu ini tercium oleh media,” kata Ronald kepada BandungBergerak.id.

Saat ini ke-75 anggota yang tidak lulus TWK sedang fokus menuntaskan masalah ini lewat jalur hukum. Mereka sudah mengadu ke Komnas HAM, Ombudsman RI, dan Komnas Perempuan. Juga ada gerakan solidaritas ratusan pegawai KPK lewat petisi kedua yang sedang diajukan ke Presiden Jokowi.

Selain Ronald, hadir sebagai pembicara dalam diskusi malam itu Deti Sopandi dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Yanie dari Serikat Buruh Mandiri Federasi Serikat Buruh Militan (SBM F-Sebumi), dan Eva Eryani dari Forum Tamansari Bersatu sebagai tuan rumah. Diskusi dimoderatori oleh Heri Pramono dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung.

Selain di pelataran masjid Al Islam RW 11 Tamansari, film KPK EndGame juga diputar dan diskusikan di beberapa titik lain di Bandung. Ada yang di kampus, di kafe, bahkan di kantor kelurahan.  

Festival Kecil

Di Tamansari, kampung yang bergejolak dalam beberapa tahun terakhir akibat terusirnya ratusan orang dari tanah yang telah mereka tinggali puluhan tahun oleh proyek rumah deret yang digulirkan Pemerintah Kota Bandung, warga secara antusias menyambut pemutaran film dan diskusi yang mengikutinya. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat, dari mahasiswa hingga para aktivis, menunjukkan bagaimana polemik yang sedang terjadi di tubuh KPK menjadi perhatian luas.

Acara ini juga dimeriahkan oleh beberapa kolektif lokal, seperti Sontolyo Project, In Hope Survive, dan Geniet. Para kolektif akar rumput ini menggelar lapakan dagang berupa baju, pin, dan berbagai barang sandang lainnya di sekitar kawasan penayangan film.

Suasana malam itu di Tamansari terlihat bagaikan sebuah festival kecil di tengah pandemi yang masih berlanjut. Ia sekaligus menjadi ruang belajar bagi mereka yang justru tidak terlalu mengikuti isu tersebut.

“Kalau saya mah sebenarnya gak terlalu tahu gimana sih isu ini teh. Cuma baca berita-berita selewat yang ada di medsos aja,” tutur Anwar Rildan (22), seorang mahasiswa.

Film KPK Endgame yang berdurasi 1 jam 50 menit mulai diputar sekitar pukul 19.30 WIB. Jika dilihat dari parkiran masjid, penonton memadati lokasi dari depan hingga ke belakang menuju parkiran Balubur Town Square. Disiplin protokol kesehatan dilakukan dalam kesadaran masing-masing.

Satu-satunya yang mengganjal dari malam itu barangkali adalah kualitas perangkat suara yang tidak begitu bagus sehingga menyulitkan para penonton yang berada di barisan belakang. Selebihnya, banyak sekali hal baik yang bermunculan. Termasuk optimisme, sebagaimana dilihat oleh Ronald Paul.

“Saya semakin yakin setelah datang ke screening ini. Ternyata banyak anak muda yang peduli tentang kasus kami ini,” katanya.  

Serangan Balik Koruptor: Peretasan Gawai Panitia Nobar Film #KPKEndGame

Koalisi dari berbagai organisasi dan pegiat anti-korupsi mencatat beberapa peretasan terkait dengan nobar film dokumenter End Game yang menceritakan pelemahan KPK sebagai bagian dari pelemahan pemberantasan korupsi.

Mengutip siaran pers Koalisi, Rabu (9/6/2021), disebutkan sejumlah akun mengalami peretasan. Antara lain, Instagram WatchDoc diretas dan diganti emailnya hingga 2 kali pada tanggal 6 Juni sehingga tidak bisa direcovery dan baru bisa kembali pada tanggal 8 Juni 2021. Pada hari yang sama Twitter WatchDoc juga diretas tetapi berhasil diambil kembali.

Beberapa anggota Gerakan Rakyat Antikorupsi (Gertak) Pontianak, Kalimantan Barat mengalami upaya peretasan, food bombing, penyebaran data pribadi (doxing), hingga teror digital berupa telepon (robocall) dari berbagai nomor tidak dikenal.

Peretas juga memesan angkutan melalui aplikasi online, tetapi dibatalkan oleh pengemudi. Upaya peretasan masih terus terjadi melalui nomor WhatsApp yang tertera sebagai narahubung Nobar dan diskusi film Endgame. Satu orang lain yang juga menjadi narahubung Nobar film dan diskusi mengalami robocall, puluhan nomor tak dikenal terus menerus bergantian meneleponnya. Sedangkan seorang anggota Gertak Kalbar sebagai moderator diskusi mengalami upaya peretasan dan robocall.

Akun IG Tempodotco juga mengalami percobaan pengambilalihan selama dua hari berturut-turut yaitu pada Hari Senin (7 Juni 2021) dan Selasa (8 Juni 2021). Peretasan juga dialami peserta aksi Aliansi BEM Samarinda dalam menyikapi pelemahan KPK.

Koalisi banyak sekali menghimpun aksi-aksi peretasan terkait pemutaran #KPKEndGame. Akibat peretasan, koalisi mencatat banyak korban yang mengalami kerugian ekonomi, hilangnya keamanan pribadi dan privasi termasuk keluarganya serta terganggu komunikasinya.

Berdasarkan kejadian-kejadian peretasan, pola/modus peretas meliputi: peretasan untuk mengambil alih akun, peretasan untuk menteror baik secara ekonomi maupun fisik; peretasan untuk mempermalukan, dan laporan massal kepada platform sehingga postingan di take down.

Modus-modus tersebut dinilai bertujuan mengganggu penyebaran gagasan dalam Film End Game dan menyurutkan dukungan untuk melawan serangan balik korupto melalui pemberhentian Pegawai KPK.

Koalisi menyimpulkan, pelaku peretasan-peretasan kemugkinan orang/kelompok yang memiiliki motif yang sama dengan orang/kelompok yang memberhentikan Pegawai KPK. Oleh sebab itu Koalisi menuntut:

Usut tuntas pelaku peretasan; Koalisi mempertanyakan akuntabilitas seluruh platform media sosial yang menjadi medium penyerangan terhadap hak-hak digital. Koalisi menuntut laporan transparansi terhadap pengambilan keputusan atas mekanisme report dan take-down konten yang dianggap melanggar Panduan Komunitas (community guiedlines) atau merupakan permintaan dari pemerintah.

Tuntutan tersebut untuk menjamin tidak adanya penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi/kelompok di luar kepentingan penegakan hukum dan memastikan bahwa sosial media tetap menjadi platform untuk menyuarakan nilai-nilai demokrasi.