• Nusantara
  • Pelaku UMKM, Pahlawan Ekonomi yang Perlu Didukung Transaksi Digital

Pelaku UMKM, Pahlawan Ekonomi yang Perlu Didukung Transaksi Digital

Jumlah pelaku UMKM yang memanfaatkan platform digital masih rendah. Ini menjadi PR besar pemerintah.

Pedagang di Pasar Cihaurgeulis, Kota Bandung. Pelaku UMKM menjadi penopang ekonomi nasional. Mereka terpukul pandemi Covid-19. (Iqbal Kusumadirezza)

Penulis Iman Herdiana5 April 2021


BandungBergerak - Nyaris semua lini usaha di Indonesia terhantam krisis pandemi Covid-19. Tak terkecuali sektor Unit Usaha Mikro Menengah (UMKM). Banyak pelaku UMKM yang berhenti produksi maupun gulung tikar. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jabar, sekitar 37.119 UMKM terdampak pandemi, 14.991 di antaranya merupakan pelaku ekonomi kreatif.

Padahal UMKM selama ini dikenal tangguh menghadapi krisis-krisis ekonomi sebelumnya. Sebut saja krisis ekonomi 1998. “UMKM yang biasanya pada saat krisis menjadi pahlawan, penolong, ekonomi bangsa ini terdampak. Karena terkait isu pembatasan mobilitas atau PSBB, PPKM, dan seterusnya,” kata Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, Fiki Satari, dalam jumpa pers Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, di Bandung, pekan lalu.

Pandemi Covid-19 yang mulai mewabah dunia akhir 2019 lalu menuntut pengurangan aktivitas sosial, termasuk berkerumun dalam kegiatan-kegaitan ekonomi. Karena kerumunan akan menimbulkan transmisi penularan virus SARS CoV-2, penyebab Covid-19. Kebijakan pengurangan kerumunan yang diberlakukan pemerintah pada masa pandemi antara lain Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPMK).

Di sisi lain, jumlah UMKM yang memanfaatkan platform digital masih rendah. Masih sedikit UMKM yang bisa memasarkan produk-produknya secara digital dengan menggunakan layanan e-commerce atau marketplace. Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.

“Awal 2020 baru 13 persen atau 8 juta unit usaha yang masuk ekosistem digital. Jadi ketika pembatasan fisik, (UMKM) ini terkendala,” kata Fiki Satari.

Sedangkan menurut data nasional, jenis usaha di Indonesia nyaris 99.99 persen UMKM yang berkontribusi kepada penyerapan tenaga kerja 98 persen atau sekitar 138 juta. “UMKM berkontribusi pada kue ekonomi bangsa atau PDB sebesar 60 persen lebih,” kata Fiki.

Fiki menyebut, pemerintah tidak tinggal diam menghadapi kesulitan yang dihadapi UMKM di masa pandemi Covid-19. Karena itu Presiden Joko Widodo menggulirkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di provinsi atau daerah. Kali ini, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia difokuskan di Atrium Trans Studio Mall, Bandung.

Pameran produk UMKM tersebut diharapkan mendorong mendorong UMKM untuk memasarkan produk-produknya secara digital. Program ini sudah diluncurkan sejak tahun lalu sebagai respons terhadap krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. “Dari tahun lalu sudah ada nyaris 4 juta UMKM baru yang on board di Bangga Buatan Indonesia,” kata Fiki.

Pameran produk UMKM di ajang Bangga Buatan Indonesia digelar sepanjang bulan April melalui website www.karyakreatifjawabarat.com, kerabat store, e-marketplace borongdong.id, shopee dan blibli.com, https//bicef.id, serta www.pagelarankreasipriangantimur.com.

Pangsa Pasar Rp 400 Triliun

Tahun ini Rp 400 triliun belanja kementerian dan lembaga pemerintah pusat difokuskan pada produk UMKM. Kebijakan ini diharapkan menggairahkan pelaku UMKM yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19, sekaligus bisa mendorong pemulihan ekonomi.

Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki, menuturkan, belanja Rp400 triliun merupakan hikmah dari pandemi Covid-19. Ketika daya beli masyarakat turun, maka penyerap produk UMKM haruslah pemerintah.

"Sekarang ini yang harus menyerap produk UMKM adalah pemerintah karena daya beli masyarakat sedang turun, jadi market Rp400 triliun ini agar bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM," kata Teten.

Supaya nilai tersebut bisa cepat terserap oleh UMKM, kata Teten, pihaknya menggandeng pemerintah daerah, salah satunya Jawa Barat, untuk mendampingi UMKM yang bisa menjadi vendor pengadaan barang dan jasa.

Pameran ini ditargetkan diikuti 15 ribu UMKM hasil kurasi dari binaan Bank Indonesia perwakilan Jabar, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, dan juga Dekranasda. Pangsa pasar utamanya adalah para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS. Selain itu, potensi pembeli di Jabar mencapai 21 juta orang.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jabar Kusmana Hartadji mengatakan, pelibatan UMKM tidak hanya dalam event kali ini saja. Ia mengklaim, sebelumnya di tingkat kabupaten/kota juga telah dilakukan pameran-pameran untuk meningkatkan gairah UMKM.

Pihaknya pernah menggelar pameran virtual one pesantren one product (OPOP) dengan jumlah transaksi Rp 21 miliar. Sementara pameran Gernas BBI selama satu bulan nilai transaksinya diprediksi jauh lebih besar dibanding OPOP yang hanya digelar sehari.

 

 

Editor: Redaksi

COMMENTS