• Opini
  • WFH dan Ketimpangan Perhatian terhadap Sektor Kesehatan dan Pendidikan

WFH dan Ketimpangan Perhatian terhadap Sektor Kesehatan dan Pendidikan

Penerapan WFH bagi ASN dan sektor swasta harus diimbangi dengan perhatian lebih serius terhadap sektor-sektor yang tidak dapat menikmati fleksibilitas yang sama.

Insan Faisal Ibrahim

Guru di salah satu Madrasah Swasta di Kabupaten Garut Jawa Barat

Demonstrasi tenaga kesehatan di Bandung pada 2022. Mereka menuntut kesejahteraan. (Foto: Prima Mulia/BandungBergerak.id)

14 April 2026


BandungBergerak – Kebijakan pemerintah yang menerapkan sistem work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sebagian sektor swasta sejak 1 April 2026 menjadi langkah strategis dalam upaya efisiensi energi dan transformasi budaya kerja. Dengan mengurangi mobilitas pekerja, pemerintah berharap konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dapat ditekan sekaligus mendorong sistem kerja yang lebih fleksibel dan berbasis digital. Namun, di balik kebijakan tersebut terdapat satu realitas yang tidak bisa diabaikan, yaitu adanya pengecualian bagi sektor kesehatan dan pendidikan yang tetap harus menjalankan aktivitas secara normal dan tatap muka.

Pemerintah secara tegas menyatakan bahwa sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, serta pendidikan tidak termasuk dalam kebijakan WFH karena memiliki peran vital yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung lima hari dalam sepekan, sementara layanan kesehatan harus terus berjalan tanpa henti demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesehatan dan pendidikan merupakan sektor yang tidak tergantikan, bahkan dalam situasi kebijakan yang mendorong fleksibilitas kerja. Mereka adalah garda terdepan dalam menjaga keberlangsungan bangsa, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun dari aspek keselamatan hidup. Tenaga kesehatan berada di lini pertama dalam menangani kondisi darurat dan menjaga stabilitas kesehatan masyarakat, sementara tenaga pendidik memiliki peran strategis dalam membentuk generasi masa depan.

Namun ironisnya, pengakuan terhadap peran vital tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan perhatian yang setara terhadap kesejahteraan para pelakunya. Selama ini, isu kesejahteraan tenaga kesehatan dan pendidik masih menjadi perbincangan yang belum menemukan titik terang. Banyak tenaga honorer di sektor pendidikan yang masih berjuang dengan penghasilan minim, sementara tenaga kesehatan di berbagai daerah masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan beban kerja yang tinggi.

Baca Juga: Tenaga Kesehatan dan Guru Honorer Jawa Barat Bergerak
Hari Kemerdekaan, Kata Sejahtera, dan Guru Honorer
THR untuk ASN, Guru Honorer dapat Apa?

Mempertegas Kesenjangan

Kebijakan WFH secara tidak langsung mempertegas kesenjangan ini. Ketika sebagian ASN dan pekerja swasta mendapatkan fleksibilitas kerja, sektor kesehatan dan pendidikan justru tetap berada di garis depan dengan tuntutan kerja yang tidak berkurang. Hal ini seolah menjadi pengingat bahwa kedua sektor tersebut memang tidak bisa “beristirahat” dalam kondisi apa pun. Akan tetapi, kondisi tersebut seharusnya juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan perhatian lebih, bukan sekadar menjadikannya sebagai sektor yang dikecualikan tanpa adanya kompensasi yang sepadan. Jika ditelaah lebih dalam, kebijakan ini sebenarnya membuka ruang refleksi yang lebih luas. Bahwa dalam setiap kebijakan yang diambil, terdapat kelompok-kelompok yang harus menanggung beban lebih besar dibandingkan yang lain. Dalam hal ini, tenaga kesehatan dan pendidik menjadi pihak yang tetap bekerja secara penuh tanpa mendapatkan keuntungan langsung dari fleksibilitas kerja yang diberikan kepada sektor lain.

Lebih jauh lagi, kebijakan ini juga menunjukkan adanya perbedaan perlakuan yang berpotensi memengaruhi persepsi keadilan di tengah masyarakat. Ketika satu kelompok diberikan kemudahan, sementara kelompok lain tetap menjalankan tugas tanpa perubahan signifikan, maka wajar jika muncul pertanyaan mengenai keseimbangan kebijakan tersebut. Apalagi jika melihat peran strategis sektor kesehatan dan pendidikan yang sebenarnya jauh lebih fundamental dibandingkan sektor lainnya.

Di sisi lain, penting untuk dipahami bahwa pengecualian terhadap sektor kesehatan dan pendidikan bukanlah keputusan yang keliru. Justru keputusan tersebut merupakan langkah realistis karena kedua sektor ini memang tidak memungkinkan untuk sepenuhnya beralih ke sistem kerja jarak jauh. Proses pembelajaran yang efektif masih membutuhkan interaksi langsung, begitu pula layanan kesehatan yang menuntut kehadiran fisik tenaga medis. Oleh karena itu, yang perlu dikritisi bukanlah pengecualiannya, melainkan bagaimana negara memberikan penghargaan yang setimpal terhadap sektor-sektor tersebut. Seharusnya, kebijakan WFH ini dapat dijadikan momentum untuk menegaskan prioritas pembangunan nasional. Jika kesehatan dan pendidikan diakui sebagai fondasi utama bangsa, maka sudah seharusnya kesejahteraan tenaga di dalamnya menjadi prioritas utama. Bentuk perhatian tersebut dapat berupa peningkatan gaji, perbaikan fasilitas kerja, jaminan kesejahteraan, serta perlindungan kerja yang lebih baik.

Efisiensi Tanpa Keadilan

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada keadilan. Efisiensi tanpa keadilan berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial yang dalam jangka panjang dapat memengaruhi stabilitas nasional. Dalam konteks ini, kesejahteraan tenaga kesehatan dan pendidik bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut masa depan bangsa secara keseluruhan.

Pada akhirnya, penerapan WFH bagi ASN dan sektor swasta memang merupakan langkah maju dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Namun, kebijakan tersebut juga harus diimbangi dengan perhatian yang lebih serius terhadap sektor-sektor yang tidak dapat menikmati fleksibilitas yang sama. Kesehatan dan pendidikan bukan sekadar pelengkap dalam sistem pembangunan, melainkan fondasi utama yang menentukan arah masa depan bangsa.

Jika negara benar-benar ingin membangun generasi yang kuat dan berdaya saing, maka perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan dan pendidik tidak boleh lagi menjadi wacana, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata. Sebab pada akhirnya, kemajuan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh efisiensi sistem kerja, tetapi juga oleh sejauh mana negara menghargai mereka yang berada di garis terdepan dalam menjaga kehidupan dan mencerdaskan generasi penerus.

 

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB

Editor: Ahmad Fikri

COMMENTS

image
//