BandungBergerak - Kurang lebih seratus orang yang mewakili Aliansi Kelas Pekerja Jatinangor berkumpul di area parkir UKM Barat Universitas Padjadjaran pada Jumat siang, 1 Mei 2026. Tidak ada panggung megah ataupun artis penghibur. Hari itu, mereka berkumpul untuk menyampaikan keresahan sebagai kelas pekerja kepada institusi yang menaungi mereka, Universitas Padjadjaran (Unpad), bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah kawasan Jatinangor, buruh, pekerja kampus, pedagang kecil, pengemudi ojek online, hingga dosen dan mahasiswa membangun kesadaran kolektif. Mereka merumuskan strategi dan berkomitmen melakukan perjuangan bersama, meruntuhkan sekat yang selama ini memisahkan gerakan mereka.

Langkah awal Aliansi Kelas Pekerja Jatinangor dimulai melalui rapat akbar yang menghasilkan sejumlah tuntutan kepada pemangku kebijakan di Unpad. Tuntutan tersebut meliputi penuntasan utang ganti rugi lahan warga yang telah menggantung selama lebih dari dua dekade, penghapusan sistem calo dalam rekrutmen pekerja kampus, jaminan upah dan perlindungan sosial yang layak, serta pembukaan ruang partisipasi nyata bagi kelas pekerja dalam setiap kebijakan yang memengaruhi penghidupan mereka.

Hujan mulai turun saat massa aksi bergerak dari area parkir UKM Barat. Spanduk bertuliskan “Kita Semua Adalah Buruh” dibentangkan, mengiringi langkah mereka menyusuri jalan menanjak sejauh kurang lebih satu kilometer hingga tiba di halaman depan Gedung Rektorat Unpad.

Pemilihan Gedung Rektorat sebagai titik aksi didasari harapan agar suara mereka dapat didengar langsung oleh para pengambil kebijakan di Unpad.

Riza, mahasiswi berusia 22 tahun yang turut bergabung dalam aksi tersebut, menyampaikan bahwa masih banyak persoalan ketenagakerjaan di lingkungan Unpad.

“Kita memfokuskan pada suara dari dalam rumah kita, yakni pekerja-pekerja di Unpad. Ternyata, banyak problematika di dalamnya. Masih ada pekerja yang belum sejahtera, belum mendapatkan upah layak, bahkan tidak memiliki tunjangan kesehatan,” ujar Riza, yang duduk di tangga Gedung Rektorat.

Tidak Jelasnya Status Pekerja

Problematika pekerja di Unpad terlihat dari ketidakjelasan status kerja. Enis, salah seorang pekerja di bidang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan (K3L), mengaku tidak mengetahui status pekerjaannya selama bertahun-tahun.

“Masalah status itu yang dari dulu kita pertanyakan, tapi tidak pernah ada jawaban dari pihak rektorat. Jadi status kita itu entah apa, bukan outsourcing bukan pekerja tetap juga, tidak pernah disampaikan langsung kepada kita terkait apa status pekerja kita,” Kata Enis di sela-sela berlangsungnya aksi.

Hal serupa dialami Firdaus, pengemudi angkutan kampus atau yang dikenal sebagai “odong”. Ia dan rekan-rekannya belum diangkat menjadi karyawan tetap meski telah bekerja lebih dari tujuh tahun.

Selama ini mereka masih bekerja dengan sistem kontrak tahunan. Selain rentan pemutusan kontrak, kondisi tersebut juga membuat mereka tidak mendapatkan jaminan sosial maupun kesehatan.

“Kita ingin seperti yang lain, minimal jadi karyawan tetap. Saya sudah tujuh tahun, mau delapan tahun, tapi masih kontrak,” ujar Firdaus.

Firdaus menambahkan bahwa pertemuan dengan pihak rektorat telah beberapa kali dilakukan. Namun, pertemuan terakhir pada Februari tahun lalu tidak menghasilkan kejelasan, selain janji kenaikan upah dan perubahan status kerja.

Hingga kini, janji tersebut belum terealisasi. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, pihak rektorat justru menuntut peningkatan kinerja, serta menyarankan pekerja mencari pekerjaan lain jika merasa kondisi saat ini tidak sesuai.

Baca Juga: Buruh Jawa Barat di Persimpangan: Kontrak, Kecelakaan Kerja, dan PHK Menjadi Ancaman Rutin
Orang Muda Menyerukan Pembentukan TGPF untuk Andrie Yunus

Dari Kelas Pekerja untuk Unpad

Para pekerja berharap adanya perbaikan sistem kerja di Unpad. Banyak dari mereka telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun.

Mereka adalah pihak yang menjaga kebersihan kampus, memastikan keamanan, serta mendukung kelancaran aktivitas akademik. Oleh karena itu, hubungan antara pekerja dan pihak rektorat seharusnya bersifat saling menguntungkan.

Firdaus, Enis, dan pekerja lainnya kembali mengingatkan janji rektorat terkait upah layak, kejelasan status kerja, dan pemenuhan hak-hak normatif.

“Kan dulu katanya gitu mau disejahterakan. Saya bekerja di sini juga bukan melamar, tapi direkrut langsung dari dulunya angkutan carry. Pengennya ya minta status sebagai pekerja tetap lah saya,” terang Firdaus.

Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 menjadi momentum awal untuk menyuarakan keresahan kolektif pekerja di Jatinangor, khususnya di Unpad. Permasalahan yang ada tidak lagi bersifat individual, melainkan kolektif, sehingga perlu diperjuangkan bersama.

Aksi tersebut ditutup dengan meredanya hujan dan pembacaan Sumpah Kelas Pekerja Jatinangor. Melalui sumpah itu, aliansi menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak pekerja hingga seluruh tuntutan terpenuhi.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Unpad. Aksi ini berlangsung di saat sivitas akademika Unpad libur, sehingga tidak ada perwakilan kampus yang menemui massa.

BandungBergerak mengonfirmasi Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad Dandi Supriadi terkait aksi ini, Sabtu, 2 Mei 2026. Dandi mengatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi terbaru.

"Saya belum dapat update infonya. So far belum ada info," kata Dandi, melalui pesan singkat.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB