BandungBergerak – Awal Mei 2026, pemutaran film dokumenter “Pesta Babi” di lingkungan Universitas Mataram dibubarkan aparat keamanan kampus bahkan sebelum film diputar. Pembubaran malam itu dihadiri langsung oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan bersama puluhan orang satpam kampus.

Menurut wakil rektor, film dokumenter yang mengupas dampak deforestasi hingga perampasan tanah adat di Papua itu tidak layak ditonton. “Saya menolak demi menjaga kondusivitas dan supaya tidak ada ketersinggungan antara kita. Mending kita nonton film lain atau sepak bola,” kata wakil rektor, seperti dikutip CNN Indonesia.

Sehari setelah peristiwa di Mataram, giliran Dandim 1501 Ternate ikut memimpin pembubaran nobar film Pesta Babi yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate bersama The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Maluku Utara. Katanya, film yang mau diputar di Pendopo Benteng Oranje itu mendapat banyak penolakan dari masyarakat karena bersifat provokatif. Padahal, film karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale itu mengangkat persoalan masyarakat adat Papua, ekspansi proyek pangan, dan konflik ruang hidup yang bertahun-tahun terjadi di Papua.

Dalam catatan WatchDoc, sedikitnya ada 21 tindak intimidasi serius yang terjadi selama satu bulan pertama Pesta Babi diputar di berbagai daerah di Indonesia. Intimidasi itu berupa tekanan agar pemutaran film dibatalkan, telepon dari pihak keamanan, pengawasan acara oleh aparat intelijen, permintaan identitas penyelenggara, bahkan pembubaran acara secara paksa.

Kejadian-kejadian ini mengingatkan kita pada pola lama yang terus berulang di Indonesia: diskusi buku dibubarkan, pemutaran film dihentikan, pagelaran musik diawasi, dan buku-buku yang dianggap memuat ide yang mengancam dilarang. Negara dan aparat keamanannya mencurigai hal-hal yang sebenarnya tidak memiliki kekuatan fisik. Buku, film dokumenter, diskusi kecil, pertunjukan musik, atau obrolan-obrolan warga di poskamling pun dianggap sebagai ancaman serius.

Begitulah di zaman kiwari, negara modern tidak hanya bekerja dengan hukum dan aparat keamanan, tetapi juga lewat pengendalian pengetahuan. Ia berusaha menentukan sejarah mana yang sah, ide apa yang boleh beredar, dan percakapan seperti apa yang dianggap aman untuk diucapkan.

Negara sepenuhnya menyadari: buku, musik, film, dan diskusi warga memiliki kemampuan untuk membangun kesadaran bersama. Dari ruang diskusi kecil, orang-orang bisa mulai membandingkan pengalaman hidup mereka dengan kenyataan sosial yang lebih luas: ketimpangan ekonomi, kekerasan aparat negara, perampasan tanah, serta sejarah yang selama ini disembunyikan.

Di titik inilah, sebuah ide bisa berubah menjadi sesuatu yang dianggap mengancam negara dan elite kuasa. Ruang-ruang kebudayaan menjadi arena pertarungan yang sensitif.

Pelarangan-pelarangan hari ini tidak selalu berbentuk keputusan resmi. Sering kali cukup dengan kedatangan aparat keamanan, tekanan kelompok tertentu, atau ancaman administratif terhadap penyelenggara acara.

Alat negara lalu memberikan label-label yang lentur dan mudah digunakan seperti: “komunisme,” “radikalisme”, atau “mengganggu ketertiban umum”. Tuduhan-tuduhan semacam itu bekerja bukan hanya sebagai penjelasan, tetapi juga stempel untuk menciptakan ketakutan.

Efeknya terasa lebih luas: institusi seperti kampus menjadi amat hati-hati meminjamkan ruangan, komunitas-komunitas takut menggelar diskusi, penerbit ragu menerbitkan buku tertentu, dan seniman membatasi karya sendiri. Dan ketika rasa takut mulai bekerja dalam diri masyarakat, negara tidak lagi perlu terlalu sering melakukan pelarangan terbuka.

Baca Juga: Menonton Pesta Babi di Kampung yang Sedang Melawan
Pelarangan Nobar Film Pesta Babi dan Indeks Demokrasi Jawa Barat yang Merosot

Masyarakat yang Berpikir Mandiri

Di balik semua pelarangan itu, ada satu kecemasan yang lebih mendasar: negara cenderung, bahkan bisa dibilang, selalu takut pada tumbuhnya kesadaran kritis masyarakat. Negara hobi mencemaskan hal yang abstrak, yakni ide yang tumbuh dari pikiran setiap warganya.

Negara khawatir karena ketika warga mulai berpikir secara mandiri, otoritas perlahan bisa kehilangan dasar moralnya.

Di bawah kekuasaan seorang tiran, negara bisa bertahan bukan semata-mata hanya karena senjata atau payung hukum, tetapi juga karena masyarakatnya percaya bahwa kekuasaan tersebut wajar, sah, dan perlu untuk dipatuhi. Selama setiap warga menerima narasi resmi tanpa banyak bertanya, stabilitas akan terjaga.

Tapi, situasi itu juga bisa berubah saat orang-orang mulai membaca sejarah dari sudut pandang yang lain. Ketika para pelajar mulai mempertanyakan mengapa tanah masyarakat adat dirampas demi proyek industri, ketika buruh-buruh pabrik mulai memahami bagaimana sistem kerja menjadikan mereka terus miskin, atau ketika warga kelas menengah mulai menyadari bahwa sejarah resmi tidak selalu utuh, maka relasi antara negara dan masyarakatnya bisa jadi ikut berubah. Mereka tidak lagi hanya menjadi warga yang taat, tetapi subjek yang sadar.

Di situlah kesadaran kolektif menjadi sesuatu yang menakutkan bagi tirani negara. Semakin banyak warga yang mulai berpikir mandiri, akan semakin sulit otoritas kuasa mempertahankan dirinya hanya lewat moralitas, ancaman keamanan, atau slogan “nasionalisme”.

Karenanya, pembatasan terhadap ruang-ruang diskusi kebudayaan sering kali bukan hanya bertujuan untuk menghentikan satu mata acara tertentu, tetapi juga untuk mencegah proses yang lebih panjang: lahirnya rakyat sipil yang mampu berpikir tanpa arahan negara.

Di Indonesia, ketakutan terhadap ide memiliki akar panjang sejak peristiwa 1965 dan rezim Orde Baru. Selama puluhan tahun, negara membangun satu narasi besar tentang musuh ideologis yang harus terus diawasi. Ketakutan-ketakutan itu lalu diwariskan melalui jalur pendidikan, propaganda budaya, dan operasi-operasi keamanan.

Negara jauh lebih nyaman menghadapi warganya yang patuh daripada mereka yang banyak bertanya.

Akibatnya, sampai hari ini, kata “kiri,” “komunis,” atau “anarkis” masih sering diperlakukan seperti ancaman otomatis. Bahkan ketika yang dibahas hanya seputar sejarah, ketimpangan sosial, atau hak asasi manusia.

Ketika negara melakukan pelarangan diskusi buku atau pembubaran nobar, ia tidak hanya bicara soal keamanan, tapi juga berbuat untuk menjaga kepatuhan sosial. Di saat yang sama, negara berusaha mempertahankan monopoli atas arti dari kebenaran: siapa pahlawan, siapa musuh, sejarah mana yang boleh diingat, dan suara siapa yang layak untuk didengar.

Ide dan Kesadaran Kolektif

Sejarah menunjukkan bahwa ide tidak akan hilang hanya karena dilarang. Buku yang disita akan beredar dalam bentuk digital, diskusi publik yang dibubarkan akan pindah ke ruang yang lebih kecil, dan film yang dilarang justru akan ditonton lebih banyak karena rasa penasaran publik. Di titik itu, aksi pelarangan yang dilakukan oleh alat negara justru memperlihatkan kelemahan kekuasaan itu sendiri.

Alat negara mungkin mampu membubarkan sebuah acara, menyita buku, atau menghentikan pemutaran film untuk satu malam. Tapi ia tidak pernah benar-benar bisa mengontrol apa yang dipikirkan setiap individu manusia setelah mereka pulang.

Ide pada dasarnya bekerja dengan cara yang berbeda dari ancaman fisik. Ide bisa terus hidup, bergerak pelan, masuk melalui percakapan kecil, catatan di pinggir buku, lirik lagu yang diputar lirih, juga film yang ditonton beramai-ramai di dalam kamar. Ide bisa hadir melalui ingatan dan tumbuh dari pengalaman sehari-hari, terlebih ketika orang-orang mulai merasakan ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kolektif mereka.

Negara sering menganggap kontrol informasi sebagai cara untuk menjaga stabilitas. Tapi, sejarah juga menunjukkan bahwa pembungkaman justru menciptakan ketidakpercayaan yang lebih dalam. Di saat masyarakat merasa akses terhadap informasi mereka dibatasi, mereka akan mulai curiga bahwa memang ada sesuatu yang sedang disembunyikan.

Di situlah, aksi-aksi pelarangan yang dilakukan oleh alat negara kehilangan efektivitas moralnya.

Generasi hari ini tumbuh dalam dunia yang nyaris mustahil dikendalikan sepenuhnya. Orang muda hari ini hidup di tengah tsunami informasi yang bergerak di lintas platform, lintas negara, dan lintas bahasa. Ketika satu forum dibubarkan, forum kecil lainnya bermunculan. Ketika satu pemutaran film dihentikan, tautannya bisa beredar di internet beberapa jam kemudian. Ketika satu buku disita, kutipan-kutipannya justru akan ramai dibagikan ulang.

Alih-alih menghapus sebuah ide, tindakan represif negara malah memperluas perhatian publik terhadap ide tersebut. Ada ironi yang berulang di sana: di saat kekuasaan berusaha menjaga ketertiban dengan membatasi percakapan, ia justru membuat percakapan itu semakin besar.

Pada akhirnya, ketakutan negara terhadap ide menunjukkan satu hal penting: tirani hari ini memahami bahwa perubahan sosial hampir selalu dimulai dari kesadaran kolektif masyarakatnya. Bukan dari senjata, tapi dari warga-warga yang mulai mempertanyakan mengapa hidup mereka diatur sedemikian rupa, mengapa sejarah tertentu berusaha dihapus, mengapa kritik dianggap ancaman, mengapa membaca buku bisa dicurigai, mengapa membicarakan Papua adalah hal yang tabu, dan masih banyak “mengapa” lainnya.

Kesadaran semacam itu mungkin tumbuh dengan pelan, bahkan nyaris tidak terlihat. Tapi di saat ia menyebar, tidak ada razia, pembubaran, atau pelarangan yang benar-benar mampu menghentikannya. Meminjam kalimat yang sering diucapkan oleh para demonstran di saat aksi massa: “Semakin ditekan, semakin melawan!”

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB