BandungBergerak - Antrean kendaraan di SPBU kini menjadi pemandangan yang semakin akrab sejak harga Pertamax naik pada 10 Juni 2026. Banyak pengguna beralih ke Pertalite, membuat waktu tunggu pengisian bahan bakar membengkak. Bagi Alo, 55 tahun, sopir angkot trayek Margahayu–Ledeng di Kota Bandung, tambahan waktu 15 hingga 30 menit di antrean SPBU berarti berkurangnya kesempatan mencari penumpang di tengah pendapatan yang sudah terus menurun.

Sore itu, Alo menunggu giliran angkot rekannya berangkat dari Terminal Margahayu, Kota Bandung. Trayek yang ia layani membentang sekitar 20 kilometer, menghubungkan kawasan timur hingga utara Kota Bandung. Namun, suasana terminal tampak lengang. Penumpang tidak seramai dulu, sementara lalu lintas di jalanan tetap padat.

Di tengah sepinya penumpang, Alo mengikuti perkembangan kondisi ekonomi, termasuk kebijakan kenaikan harga BBM. Meski menggunakan BBM subsidi Pertalite, ia mengaku tetap merasakan dampak kenaikan harga Pertamax. Diketahui, pemerintah menaikan harga Pertamax secara tiba-tiba  pada tengah malam 10 Juni 2026.

“Kalau dampak Pertamax naik, antreannya memang jelas ada,” kata Alo saat ditemui BandungBergerak di Terminal Margahayu, Jumat, 12 Juni 2026.

Menurutnya, antrean yang biasanya hanya memakan waktu sekitar lima menit kini bisa mencapai 15 menit, bahkan hingga setengah jam pada hari-hari awal setelah kenaikan harga.

“Karena banyak yang pindah ke Pertalite,” ujarnya.

Kondisi itu menambah beban bagi para sopir angkot yang penghasilannya bergantung pada jumlah rit dan penumpang. Setiap menit yang terbuang di SPBU berarti potensi pendapatan yang hilang.

Alo juga khawatir kenaikan harga Pertamax akan memicu kelangkaan Pertalite atau bahkan menjadi pertanda kenaikan BBM subsidi di masa mendatang. Baginya, jika suatu saat terpaksa menggunakan Pertamax dengan harga Rp16.250 per liter, biaya operasional akan semakin berat.

“Kalau bisa mah ke pemerintah pertalite jangan sampe dinaikin, kan kasian para supir yang dikejar setoran,” tuturnya.

Selain persoalan BBM, Alo juga mendengar wacana penggantian angkutan umum dengan kendaraan listrik. Ia menyatakan belum sepakat dengan rencana tersebut karena menilai infrastruktur pendukungnya belum memadai.

“Saya kurang setuju. Kenapa? Kalau ada borongan, bingung. Kalau seandainya setrumnya habis atau di mana, kan belum ada nih (stansiun pengisiannya). Kebanyakannya di tempat-tempat wisata jarang kan pengisian listrik nih itu. Belum meratalah,” jelasnya.

Kejayaan Angkot yang Kian Pudar

Alo sudah satu dekade menjadi sopir angkot. Sebelumnya, ia menghabiskan sekitar 30 tahun sebagai pengemudi berbagai jenis kendaraan, mulai dari bus, travel hingga truk. Pada sekitar 2015, ia memilih menjadi sopir angkot karena saat itu usaha angkutan umum masih menjanjikan.

Namun, masa-masa itu kini tinggal kenangan. Kehadiran transportasi berbasis aplikasi membuat jumlah penumpang terus menurun. Pendapatannya ikut tergerus.

“Nah, biasanya setoran 200 sehari sekarang turunnya hampir 100 ribu, itu pun masih sulit,” bebernya.

Angkot yang ia kemudikan bukan miliknya sendiri, melainkan kendaraan sewaan milik pemilik armada. Pada masa awal menjadi sopir angkot, ia bisa membawa pulang pendapatan bersih 250 ribu rupiah hingga 300 ribu rupiah per hari. Kini, pendapatan yang diterimanya rata-rata hanya 50 ribu rupiah sampai 100 ribu rupiah, tergantung kondisi lapangan.

Sebagian besar penumpangnya merupakan pelajar dan mahasiswa. Ketika sekolah atau kampus libur, pendapatannya bisa merosot drastis.

“Bahkan saya pernah dai Margahayu ke Ledeng dapet 2.500 (rupiah), pas dari Ledeng ke Margahayu enggak bawa penumpang,” ungkapnya menceritakan pengalaman saat hari libur.

Setiap hari, Alo mulai bekerja sejak pukul 05.00 hingga sekitar pukul 20.00. Selama 15 jam, ia berkeliling Bandung demi memastikan kebutuhan keluarganya tetap terpenuhi.

Pria yang tinggal di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, itu tidak bisa mengandalkan penghasilan dari angkot semata. Pada hari-hari tertentu, terutama saat tidak menarik angkot, ia mengambil pekerjaan tambahan sebagai sopir lepas untuk kendaraan pribadi, travel, maupun bus pariwisata.

Tanggung jawab yang dipikulnya tidak ringan. Dari lima anaknya, empat belum menikah dan dua masih bersekolah. Sementara itu, harga kebutuhan pokok terus meningkat.

Alo mengaku geram ketika mendengar pernyataan yang menyebut biaya hidup saat ini masih murah.

“Katanya harga beras itu cukup 10 ribu (rupiah), bodoh itu orang yang ngomong,” ujarnya dengan nada kesal.

Agar kebutuhan rumah tangga terpenuhi, setidaknya ia harus membawa pulang 100 ribu rupiah setiap hari. Dari jumlah itu, sekitar 70 ribu rupiah diberikan kepada istrinya untuk kebutuhan rumah tangga, sedangkan sisanya digunakan untuk makan dan biaya selama bekerja di jalan.

Di tengah penumpang yang terus berkurang dan biaya hidup yang semakin tinggi, antrean panjang Pertalite mungkin terlihat sebagai persoalan kecil. Namun bagi Alo dan banyak sopir angkot lainnya, tambahan waktu menunggu di SPBU adalah beban baru yang menumpuk di atas kesulitan yang sudah mereka hadapi setiap hari.

Baca Juga: https://bandungbergerak.id/article/detail/1546036546/cerita-orang-bandung-113-iwonk-mencetak-keabadian-persib-di-pinggiran-ciganitri
CERITA ORANG BANDUNG #113: Iwonk, Mencetak Keabadian Persib di Pinggiran Ciganitri

Angkot Terus Terpinggirkan

Kesulitan yang dialami Alo akibat kenaikan Pertamax bukanlah cerita tunggal. Di tengah berbagai persoalan yang menghimpit sopir angkot, moda transportasi yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung mobilitas warga Bandung itu justru semakin terdesak.

Secara jumlah, angkot masih menjadi moda transportasi publik terbanyak di Kota Bandung. Data 2023 mencatat terdapat 5.489 unit angkot yang beroperasi di 35 trayek. Salah satunya trayek Margahayu–Ledeng yang setiap hari dilalui Alo.

Meski demikian, dominasi jumlah armada tidak berbanding lurus dengan perhatian terhadap keberlangsungan angkot. Bagi sebagian warga, terutama pelajar, lansia, dan ibu rumah tangga, angkot masih menjadi pilihan transportasi yang terjangkau

Ironisnya, kondisi itu terjadi ketika Bandung menghadapi persoalan kemacetan yang semakin serius. Kemacetan ini tidak lepas dari tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Data Bandung Dalam Angka 2025 memperkirakan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung mencapai 1,54 juta unit pada 2024. Sementara itu, panjang jalan tidak bertambah secara signifikan dan hanya berada di kisaran 1.133 kilometer.

Di atas kertas, Bandung memiliki beragam pilihan transportasi publik, mulai dari angkot, Metro Jabar Trans, Trans Metro Bandung, DAMRI, bahkan sekarang sedang dibandung BRT. Namun berbagai moda tersebut masih berjalan sendiri-sendiri atau belum saling terhubung.

Kelompok Transport for Bandung menilai kondisi ini menjadi salah satu penyebab angkot terus kehilangan penumpang. Sejak beroperasi pada era 1970-an, angkot belum memperoleh dukungan sistem yang memadai.

Ketika pemerintah menikkan harga Pertamax, maka antrean Pertalite semakin panjang. Persoalan ini bukan semata-mata naiknya harga BBM nonsubsidi. Bagi sopir angkot seperti Alo, tambahan waktu menunggu di SPBU hanyalah satu dari sekian banyak beban yang harus ditanggung di tengah posisi angkot yang kian tersisih dalam sistem transportasi perkotaan.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB