BandungBergerak - Sudah empat tahun terakhir, Siti Baroyah, 56 tahun, menghabiskan siang dan malamnya di sebuah kios kecil di sudut Terminal Cicaheum, Bandung. Ia berjualan kopi, membesarkan anaknya yang masih sekolah, sekaligus tinggal. Kios mungil bernama Warkop Simumer bukan sekadar tempat usaha, tetapi juga rumah dan sumber penghidupan bagi keluarga.

Kini, Siti harus bersiap meninggalkannya. Terminal Cicaheum akan beralih fungsi menjadi depo Bus Rapid Transit (BRT). Seiring pembangunan BRT Bandung Raya, deretan kios yang selama ini menghidupkan kawasan terminal akan dikosongkan.

Bagi para pedagang, perubahan ini bukan hanya berarti berpindah tempat, tetapi juga menghadapi ketidakpastian tentang bagaimana mereka akan melanjutkan usaha dan kehidupan sehari-hari.

"Saya kan tinggal di sini. Hidup saya siang malam di sini buat cari sesuap nasi sehari-hari," ucap Siti.

Kisah Siti menjadi satu dari banyak cerita yang menyertai pembangunan BRT Bandung Raya. Di balik upaya menghadirkan sistem transportasi publik yang lebih terintegrasi, terdapat kelompok masyarakat yang harus beradaptasi dengan perubahan ruang dan sumber penghidupannya. Pedagang kecil, sopir angkot, hingga operator angkutan umum kini sama-sama menunggu kepastian di tengah proses transisi.

Kabar pengosongan kios tidak tiba-tiba. Sejak sebelum Lebaran 2026, Siti dan pedagang lainnya telah menerima pemberitahuan untuk mengosongkan lapak mereka.

"Terus ini katanya suruh dibongkarin, ya dikosongin aja dulu. Gak tahu dipakai apa," ujarnya.

Namun bagi Siti, persoalan terbesarnya bukan sekadar membongkar kios. Ia belum mengetahui ke mana harus memindahkan tempat tinggal sekaligus usahanya. Sebagai perantau yang tidak memiliki rumah di Bandung, mencari lokasi baru menjadi persoalan yang terus menghantuinya.

"Kekhawatirannya saya bingung mau kemana gitu. Saya gak punya rumah di sini, saya merantau, saya barang-barang bingung mau kemanain," ucapnya.

Berhari-hari ia berkeliling mencari tempat baru. Ada lokasi yang sesuai, tetapi biaya sewanya terlalu mahal. Ada pula yang terjangkau, namun dinilai tidak cukup strategis untuk mempertahankan usahanya. Di tengah kondisi ekonomi yang serba terbatas, ketidakpastian itu menjadi beban tersendiri.

Bagi Siti, yang paling berat bukanlah membongkar kios, melainkan ketidakpastian mengenai tempat tinggal dan usaha setelah meninggalkan Terminal Cicaheum.

Siti bukan satu-satunya yang merasakan kegelisahan itu. Sejumlah pedagang lain di Terminal Cicaheum juga menyampaikan keresahan serupa. Sebagai bentuk aspirasi, mereka memasang spanduk di kawasan terminal untuk meminta kejelasan mengenai masa depan usaha mereka.

Menurut Siti, sosialisasi mengenai pengosongan kios telah dilakukan sebanyak empat kali. Dari pertemuan tersebut, ia memahami bahwa pemerintah berencana memberikan kompensasi kepada pedagang. Namun hingga kini, besaran maupun waktu penyalurannya belum dipastikan.

Bagi Siti, yang paling dibutuhkan bukan hanya bantuan finansial, melainkan kepastian mengenai tempat untuk kembali berdagang.

“Kalau ditempatkan di tempat yang enak, mau gitu. Ya sekarang seandainya dikasih uang berapa ya. (Sekarang) uang udah habis, mau kemana lagi gitu," ujarnya.

Sekitar tujuh kilometer dari Terminal Cicaheum, pedagang kaki lima di kawasan Cicadas juga menghadapi perubahan serupa. Penataan trotoar yang menjadi bagian dari penyiapan koridor BRT membuat lapak-lapak yang selama ini memenuhi sisi jalan harus dibongkar.

Bagi pemerintah, penataan ruang merupakan tahapan penting agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai rencana. Namun bagi para pedagang, perubahan tersebut berarti harus menyesuaikan kembali sumber penghasilan yang selama bertahun-tahun mereka bangun di lokasi itu.

Suherman, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Cicadas, mengatakan para pedagang sebenarnya telah beberapa kali mengikuti sosialisasi yang melibatkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKUKM) serta konsultan proyek BRT.

"Dulu kami sempat diundang sampai tiga kali oleh Dinas Koperasi atau DKUKM (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah). Dan di sana ada konsultan BRT ya. Saya tanya ini ada acara apa? Saya bilang rencana apa? Ini kan Cicadas yang terlintas oleh BRT," tegas Suherman.

Meski demikian, menurut Suherman, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai tahapan setelah penertiban dilakukan.

Ia menceritakan bahwa surat pemberitahuan pembongkaran diterima dari Satpol PP dengan waktu persiapan sekitar satu minggu. Setelah itu, para pedagang berusaha mencari penjelasan mengenai relokasi, penataan kembali, hingga kemungkinan kompensasi.

Menurut Suherman, bagi para pedagang, persoalannya bukan semata kehilangan lapak, melainkan bagaimana mereka dapat kembali bertemu pelanggan setelah berpindah lokasi.

Baca Juga: HARAP-HARAP CEMAS BRT BANDUNG RAYA: Seperti Apa Transportasi Publik yang Diinginkan Warga Bandung?
KABAR DARI REDAKSI: Menelusuri Jalan Berliku BRT Bandung Raya

Nasib di Tengah Transisi Angkutan Umum

Perubahan tidak hanya dirasakan pedagang. Di jalan-jalan yang kelak akan dilalui koridor BRT, para sopir angkot juga mulai menghitung ulang masa depan mereka.

Setiap hari, Yadi mengemudikan angkot hijau jurusan Kalapa–Cicaheum. Kendaraan itu telah menjadi sumber penghidupannya selama bertahun-tahun. Namun, beberapa tahun terakhir, pendapatannya terus menurun seiring berubahnya wajah transportasi di Kota Bandung.

Kehadiran ojek daring lebih dulu mengurangi jumlah penumpang. Kini, menurut Yadi, rencana pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) beserta layanan feeder (angkutan pengumpan BRT) menambah kekhawatiran para sopir angkot.

"Sekarang aja udah ada feeder, terus juga udah ada ojek online, ya secara ga langsung ngaruh banget ke angkot," jelas Yadi.

Feeder merupakan layanan angkutan umum pengumpan yang dirancang menghubungkan kawasan permukiman dengan koridor utama BRT. Kehadirannya menjadi bagian dari integrasi transportasi massal yang sedang dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bagi Yadi, perubahan sistem transportasi memunculkan pertanyaan tentang masa depan ribuan sopir angkot yang selama puluhan tahun melayani mobilitas warga Bandung.

Kekhawatiran Yadi muncul ketika jumlah armada angkot di Kota Bandung sendiri terus menyusut.

Sebelum pandemi Covid-19, Kota Bandung memiliki sekitar 5.500 armada angkot yang beroperasi di 39 trayek di bawah tiga koperasi besar, yakni Kobanter, Kobutri, dan Kopamas. Kini, berdasarkan data Koperasi Jasa Angkutan Umum Bandung Tertib Baru (Kobanter), jumlah armada yang masih aktif diperkirakan tinggal 2.500 hingga 3.000 unit.

Di sisi lain, pembangunan BRT lahir dari kebutuhan memperbaiki layanan transportasi publik. Pengamat transportasi sekaligus dosen Teknik Sipil ITB Sony Sulaksono mengatakan sekitar 70 persen wilayah Kota Bandung belum terlayani angkutan umum. Kondisi tersebut mendorong masyarakat beralih ke kendaraan pribadi dan memperparah kemacetan.

"Keberpihakan pemerintah terhadap angkutan umum itu tidak ada," ungkap Sony.

Pembangunan BRT kemudian hadir sebagai upaya memperbaiki sistem transportasi perkotaan. Program ini merupakan inisiatif pemerintah pusat yang didukung pendanaan internasional. 

Namun, di lapangan, proses transformasi itu juga menuntut penyesuaian dari operator angkutan yang telah lebih dulu beroperasi. Salah satu pihak yang menjalani proses tersebut adalah Kobanter.

Akbar, Bendahara Kobanter, mengatakan pemerintah telah beberapa kali melakukan sosialisasi mengenai konversi angkot menjadi feeder sebelum layanan mulai beroperasi pada 1 Oktober 2025. Meski mendukung program tersebut, ia menilai masih ada kegelisahan mengenai posisi operator angkot dalam sistem transportasi yang baru.

"Kalau bahasa kita sih, sebetulnya ini kan sawahnya Kobanter nih. Sudah bertahun, bahkan puluhan tahun tiba-tiba ada program pemerintah. Ya, sawah kita diambillah," kata Akbar.

Meski demikian, Kobanter tidak menolak pembangunan BRT. Mereka memilih ikut bertransformasi dengan menjadi operator feeder agar tetap memiliki peran dalam sistem transportasi yang baru.

Dalam skema baru, sebagian armada angkot dialihkan menjadi feeder BRT. Perubahan tersebut turut mengubah pola kerja para pengemudi.

Jika sebelumnya pendapatan sopir bergantung pada jumlah penumpang, kini penghasilan pengemudi feeder dibayarkan melalui skema pembelian layanan (buy the service) oleh pemerintah. Pengemudi feeder menerima gaji tetap sekitar 4,7 juta rupiah per bulan dengan syarat memenuhi target jarak tempuh harian.

Sementara itu, sopir angkot reguler masih mengandalkan setoran penumpang. Dalam sehari, pendapatan mereka berkisar 80 ribu hingga 100 ribu rupiah sebelum dipotong biaya bahan bakar dan operasional kendaraan.

Meski penghasilan pengemudi feeder lebih terjamin, tantangan justru dirasakan oleh operator.

Menurut Akbar, pembayaran layanan dari pemerintah tidak diterima secara langsung. Seluruh biaya operasional harus lebih dahulu ditanggung oleh koperasi sebelum diganti sekitar satu setengah bulan kemudian.

"Karena untuk investasi awal pun kan itu kita membiayai lebih operasional. Dibayarkan oleh pemerintah atau pembelian layanan kita itu dibayar tidak langsung hari ini, tapi satu setengah bulan setelahnya baru kita dibayar oleh pemerintah,” ungkap Akbar.

Padahal, selama masa itu operator tetap harus membayar bahan bakar, gaji pengemudi, biaya sewa armada, perawatan kendaraan, hingga kebutuhan operasional lainnya.

Skema pembelian layanan tersebut memang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2023. Pemerintah daerah memberikan dukungan pembiayaan berdasarkan biaya operasional layanan feeder yang dijalankan operator.

Namun, menurut Ketua Kobanter Dadang, hingga kini belum ada kepastian mengenai payung hukum yang menjamin keberlangsungan pembiayaan operator dalam jangka panjang.

Bagi Kobanter, menjadi operator feeder merupakan cara untuk tetap bertahan di tengah perubahan sistem transportasi. Namun, pilihan itu juga membawa konsekuensi berupa risiko pembiayaan yang harus ditanggung selama masa transisi.

Sementara itu, bagi Siti, perubahan berarti harus mencari tempat baru untuk tinggal dan berjualan. Bagi Yadi, perubahan berarti terus mengemudikan angkot sambil berharap penumpang masih datang.

BRT Bandung Raya diharapkan menjadi langkah menuju transportasi publik yang lebih terintegrasi. Namun, cerita Siti, Suherman, Yadi, dan Kobanter menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh hadirnya moda baru, melainkan juga oleh bagaimana masa transisi mampu memberi kepastian bagi mereka yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem transportasi dan ruang kota.

*Reportase ini dikerjakan antara Mei-Juni 2026 oleh Tim Mahasiswa Prodi Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad yang terdiri dari: Adinda Putri S, Alysha Ramaniya W., Danish Wafi Fazila, Femmi Trimartsyah, Muhammad Fauzi Syakir, Najwa Ramadhani, Natalia Daniella Carla Sitorus