BandungBergerak - Bagi Galih Gian, 25 tahun, transportasi umum bukan sekadar pilihan, melainkan bagian dari keseharian. Barista yang juga seniman dan komika itu sejak kecil terbiasa bepergian menggunakan angkutan umum karena didikan orang tuanya.

"Orang tua memang mendidik saya naik transportasi umum. Jadi sudah nyaman saja," ujarnya.

Selama rute yang dituju masih dilayani angkutan umum, Galih memilih meninggalkan kendaraan pribadi. Ia bahkan kerap membagikan pengalaman bepergian menggunakan angkot maupun bus melalui media sosial. Tak sedikit temannya yang meminta rekomendasi rute.

Namun, kebiasaan menggunakan transportasi umum membuat Galih merasakan persoalan yang sama seperti banyak warga Bandung: perjalanan yang sulit diprediksi. Sebagai pekerja sekaligus komika yang memiliki jadwal pertunjukan, keterlambatan akibat kemacetan pernah membuatnya kehilangan kesempatan tampil.

"Naik transportasi umum itu seperti berjudi dengan waktu. Kita enggak bisa memastikan sampai tepat waktu," katanya.

Pengalaman Galih menggambarkan persoalan utama yang dihadapi pengguna transportasi umum di Bandung. Bagi mereka, kendaraan bukan satu-satunya masalah. Yang lebih dibutuhkan adalah layanan yang mampu menjamin kepastian waktu tempuh, nyaman digunakan, aman, dan mudah diakses.

Kebutuhan itu semakin mendesak ketika Tomfom Traffic Index 2025 menempatkan Bandung sebagai kota termacet di Indonesia dan peringkat ketiga di Asia Tenggara. Di tengah kemacetan yang terus memburuk, pemerintah menghadirkan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya sebagai salah satu solusi transportasi massal.

Namun, seperti apa sebenarnya BRT yang diinginkan warga?

Galih mengatakan, BRT akan menarik minat masyarakat apabila mampu memberikan kepastian perjalanan. Selama ini, kendaraan umum masih terjebak kemacetan sehingga waktu tempuh sulit diprediksi.

Selain itu, ia menilai promosi penggunaan transportasi umum masih minim. Sosialisasi pemerintah belum mampu menjangkau masyarakat luas.

"Karena dari pemerintahnya juga kan masih pake mobil dinas ya. Itu yang sangat disayangkan gitu, kenapa gak pake transom," ungkap Galih.

Menurut Galih, keberhasilan BRT bukan hanya ditentukan oleh jumlah armada, tetapi juga kualitas layanan. Baginya, semakin banyak warga yang ingin beralih ke transportasi umum merupakan sinyal positif. Namun, pemerintah harus memastikan layanan benar-benar siap. 

"Jangan sampai masyarakat sudah siap pindah ke transportasi umum, tapi pemerintah dan sistem transportasinya yang belum siap," katanya.

Harapan serupa disampaikan Putri Iran. Pengalamannya menggunakan angkot justru membuatnya enggan kembali naik transportasi umum. Saat bepergian dari Cinunuk menuju kawasan Soekarno-Hatta, ia diminta membayar ongkos yang dinilai mahal. Padahal perjalanannya relatif dekat. 

Sejak saat itu, ia mengaku hanya berani menggunakan angkot jika ditemani orang lain. Selain kepastian tarif, Putri juga menginginkan transportasi umum yang mampu bersaing dengan kendaraan pribadi dari sisi waktu tempuh.

Menurutnya, Bandung memiliki potensi mengembangkan sistem transportasi publik seperti kota-kota besar lainnya. Namun, penambahan armada saja tidak cukup tanpa diikuti penataan kota dan sistem transportasi yang lebih baik. 

“Bandung tuh bisa loh kayak Jakarta, kan dari segi pendatang juga sama aja. Bisa banget Bandung dikembangin sama definisi orang meromantisasi Bandung,” ucap Putri.

Baca Juga:Mencari Jalan Keluar dari Kemacetan Bandung Raya, Bagaimana BRT Bisa Diandalkan?
Pemprov Jabar akan Membangun Transportasi Publik BRT Bandung Raya pada 2024, Warga Membutuhkan Implementasi

Apakah BRT Menjawab Kebutuhan Itu?

Pemerintah merancang Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya sebagai sistem transportasi massal yang diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut. Program yang menjadi Proyek Strategis Nasional ini dikembangkan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat, memangkas waktu tempuh, serta memperkuat sistem angkutan umum di Bandung Raya.

Anggota DPRD Kota Bandung Andri Gunawan mengatakan BRT merupakan respons terhadap kemacetan yang semakin parah.

"Bus Rapid Transit ini merupakan proyek pemerintah pusat sebagai respons terhadap tingkat kemacetan di Bandung yang sudah sangat parah. BRT menjadi salah satu solusi yang disiapkan pemerintah untuk mengurangi kemacetan di Kota Bandung," ujarnya.

BRT akan melayani wilayah Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.

Sistem ini dirancang memiliki koridor utama sepanjang 21,7 kilometer, didukung 18 rute utama dan 27 rute pengumpan (feeder). Pemerintah juga merencanakan pembangunan 501 bus stop, 209 halte kecil, sembilan halte besar, tujuh depo, serta puluhan halte dan terminal di sepanjang jaringan layanan.

Kepala UPTD Pengelolaan Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung Dede Suartiawan mengatakan BRT dirancang mengutamakan ketepatan waktu, kenyamanan, dan efisiensi melalui jalur khusus yang terpisah dari lalu lintas umum.

"BRT itu moda transportasi yang sudah dirancang ketepatan, kenyamanan, dan efisiensi," kata Dede.

Pembangunan BRT merupakan bagian dari Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN) yang dimulai pada 2022. Pembangunan fisik dimulai pada 2026 dan ditargetkan beroperasi pada 2027, termasuk pembangunan depo di Terminal Cicaheum.

Berbeda dengan Metro Jabar Trans yang masih menggunakan jalur lalu lintas umum, BRT akan melayani penumpang melalui jalur khusus sehingga perjalanan diharapkan lebih cepat dan tepat waktu.

Meski demikian, sejumlah pakar menilai keberhasilan BRT tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur.

Dosen Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB sekaligus ahli transportasi Sony Sulaksono Wibowo mengatakan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah menjadi faktor penting.

Menurutnya, Pemerintah Kota Bandung seharusnya menjadi pihak yang paling aktif menjelaskan konsep BRT kepada masyarakat.

"Yang terjadi sekarang BRT ini, pusat disuruh untuk ngomong langsung ke masyarakat. Provinsi harus ngomong langsung ke masyarakat, ya nggak nyambung. Makanya timbul konflik-konflik," katanya.

Tantangan lain datang dari budaya penggunaan kendaraan pribadi. Pakar kesejahteraan sosial Hery Wibowo menilai mobil masih dipandang sebagai simbol status sosial sehingga masyarakat belum sepenuhnya tertarik beralih ke transportasi umum.

Namun, menurut Hery, pemerintah tidak perlu berupaya membangun empati masyarakat terhadap proyek BRT. Warga Bandung sudah merasakan langsung dampak kemacetan. Yang lebih penting adalah memastikan pembangunan berjalan transparan, cepat, dan terbuka terhadap masukan publik.

Ia menekankan bahwa keberhasilan BRT akan ditentukan oleh kualitas layanannya. Sistem transportasi massal harus didukung angkutan pengumpan yang menghubungkan permukiman dengan koridor utama, halte yang mudah dijangkau, tarif terjangkau, serta jaringan yang terintegrasi dengan kawasan permukiman, perkantoran, rumah sakit, pusat perdagangan, dan fasilitas publik.

"Masyarakat akan bergerak kalau sudah ada buktinyalah," jelas Hery.

Open Data Jabar menunjukkan sepeda motor masih mendominasi jumlah kendaraan di Kota Bandung sepanjang 2021–2024 dengan populasi lebih dari satu juta unit. Dominasi kendaraan pribadi inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah mengembangkan sistem transportasi massal.

Jadi, jawaban atas pertanyaan mengenai BRT seperti apa yang diinginkan warga Bandung tampak cukup jelas. Warga tidak hanya menginginkan bus baru atau halte baru, melainkan sistem transportasi yang dapat diandalkan: tepat waktu, aman, nyaman, tarifnya jelas, terintegrasi, dan mampu menjangkau kebutuhan mobilitas sehari-hari. Tanpa itu, BRT berisiko menjadi sekadar proyek infrastruktur, bukan solusi yang benar-benar membuat masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi.

*Reportase ini dikerjakan mahasiswa Program Studi Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran yang terdiri dari: Adinda Putri S, Alysha Ramaniya W., Danish Wafi Fazila, Femmi Trimartsyah, Muhammad Fauzi Syakir, Najwa Ramadhani, Natalia Daniella Carla Sitorus