BandungBergerak.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat merencanakan dimulainya proyek pembangunan transportasi massal jenis Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya pada 2024. Bagi Bandung Raya, kebutuhan transportasi massal ini sangat mendesak diimplementasikan, bukan hanya wacana.

Pengamat transportasi Sony Sulaksono Wibowo mengatakan, sudah lama kawasan Bandung Raya atau Cekungan Bandung menghadapi persoalan kemacetan. Solusinya tidak lain hadirnya transportasi publik yang melayani banyak wilayah di Bandung Raya.

“Jangan hanya jadi wacana. Kita harap implementasinya. Minimal, ada 5 atau 6 koridor baru tiap tahun itu sudah bagus,” kata Sony, saat dihubungi BandungBergerak.id, Rabu (15/3/2023).

Sementara itu, Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Jawa Barat Dhani Gumelar mengemukakan, BRT Bandung Raya akan menghubungkan lima daerah, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.

BRT Bandung Raya direncanakan melayani 17 koridor dengan jumlah armada lebih kurang 400 bus, dan 40 persen dari jumlah armada tersebut diwajibkan menggunakan bus listrik sesuai dengan ketentuan lembaga donor, yaitu Bank Dunia.

"Meski BRT Bandung Raya mulai dibangun tahun 2024, tetapi untuk pilot project, kita akan operasikan yang pertama beberapa koridor di Kota Bandung juga tahun 2024 dengan menggunakan bus listrik. Syaratnya dari total armada, 40 persen harus bus listrik," jelasnya.

Pembangunan BRT Bandung Raya tersebut didanai Bank Dunia melalui pemerintah pusat dan diharapkan mulai beroperasi tahun 2026 atau 2027.

"Karena memerlukan infrastruktur khusus, jadi proses pembangunannya memang cukup lama kurang lebih tiga tahun," ujar Dhani, dalam siaran pers yang dikutip Rabu (15/3/2023).

Baca Juga: Jelang Ramadan 2023, PKL Berharap Meraup Untung
Ngadu Buku Bandung, Ruang Temu Pegiat Literasi di Bandung
Belajar dari Perusakan Ranca Upas, Hutan Lindung Harga Mati!

Butuh Transportasi Publik dengan Rute Baru

Selain implementasi, Sony Sulaksono Wibowo menyatakan koridor yang dibangun dalam proyek BRT Bandung Raya harus baru. Artinya, koridor ini harus smembuka rute-rute yang selama ini belum terlayani oleh transportasi publik yang telah ada.

Menurutnya, dampak dari BRT Bandung Raya akan kurang signifikan jika hanya menambah moda di rute yang sudah ada. Sebagai contoh, Bandung memiliki Trans Metro Bandung (TMB) dan Trans Metro Pasundan (TMP). Kedua jenis moda transportasi massal ini hanya penambahan jenis layanan di rute yang sudah diyalani DAMRI.

Dengan kata lain, tidak boleh ada duplikasi moda angkutan dalam rencana pembangunan BRT Bandung Raya ini. Contoh lain dari duplikasi ini terjadi pada koridor Cicaheum-Cibeurum, padahal koridor ini sudah dilayani oleh moda yang sebelumnya telah ada. Hal ini menjadi layanan transportasi publik tidak efektif dalam melayani konsumen.

“Jadi 17 koridor ini yang mana. Kalau dipetakan banyak kan yang tidak terlayani angkutan umum banyak. Jangan sampai hanya menggantikan moda yang sudah ada seperti angkot, TMB, TMP, bukan nambah koridor. TMB dan TMP kan tidak nambah layanan angkutan umum, hanya jenisnya saja yang bertambah,” terang pengamat dari ITB tersebut.

Koridor-koridor yang memerlukan pelayanan transportasi bublik di Bandung Raya meliputi wilayah timur – selatan seperti Cibiru, Antapani, dan wilayah yang masuk Kabupaten Bandung seperti Soreang, Banjaran, Majalaya, Cileunyi.

Lalu, di wilayah barat meliputi Kabupaten Bandung Barat seperti Batujajar, Cililin, dan sebagainya. Koridor-koridor tersebut dinilai kurang terlayani oleh angkutan umum. Mengenai Sumedang yang masuk kawasan Bandung Raya adalah Jatinangor. Untuk wilayah ini diperlukan penambahan armada bus.