BandungBergerak - Pembangunan halte untuk layanan Bus Rapid Transit (BRT) di sejumlah titik di Kota Bandung mulai dikerjakan. Infrastruktur ini menjadi bagian dari sistem transportasi massal di kawasan Cekungan Bandung yang diharapkan mampu mengurangi tekanan lalu lintas di kota padat penduduk ini. Kemacetan diperkirakan membuat warga Bandung kehilangan waktu sekitar 104 jam per tahun di jalan.

Menurut Dokumen Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) BRT Bandung, wilayah metropolitan ini dihuni lebih dari 8 juta penduduk, dengan aktivitas ekonomi dan pendidikan yang banyak terpusat di Kota Bandung. Cakupan wilayahnya meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, serta sebagian wilayah Sumedang.

Sementara itu, dokumen emissions.info (SIM-air Working Papers No. 58-2025) menyebut arus mobilitas harian yang tinggi membuat sekitar 12,3 juta perjalanan terjadi setiap hari di kawasan Bandung Raya.

Sumber yang sama menyatakan, jumlah kendaraan juga terus meningkat. Hingga pertengahan 2025, tercatat hampir 3 juta kendaraan terdaftar di Bandung Raya, dengan sekitar 2,4 juta kendaraan berada di Kota Bandung. Lebih dari 1,8 juta di antaranya adalah sepeda motor.

Pertumbuhan kendaraan pribadi yang tinggi membuat banyak ruas jalan di Bandung mengalami kejenuhan. Di hari atau jam tertentu bahkan lumpuh karena macet. Data TomTom Traffic Index 2024 menunjukkan Bandung menempati peringkat ke-12 dunia untuk waktu tempuh perjalanan dan peringkat ke-8 untuk tingkat kemacetan.

Rata-rata perjalanan sejauh 10 kilometer di Bandung memerlukan waktu sekitar 31 menit, dan bisa mencapai 40 menit pada jam sibuk dengan tingkat kemacetan hingga 81 persen. Kecepatan rata-rata bus hanya sekitar 10 kilometer per jam.

“Kondisi ini membuat pengendara di Bandung kehilangan sekitar 104 jam (sekitar empat hari empat malam) per tahun akibat kemacetan,” demikian laporan emissions.info.

Dominasi Kendaraan Pribadi

Dokumen ESIA juga menunjukkan bahwa lalu lintas di Bandung sangat didominasi kendaraan pribadi, terutama sepeda motor.

Survei lalu lintas pada sejumlah ruas jalan sibuk menunjukkan volume sepeda motor yang sangat tinggi. Sebagai contoh, Jalan Ibrahim Adjie sekitar 146.289 sepeda motor per hari dan Jalan Ahmad Yani: sekitar 130.739 sepeda motor per hari,

Proporsi sepeda motor pada beberapa simpang bahkan sering mencapai lebih dari 70 persen dari total kendaraan yang melintas.

Survei tersebut sejalan dengan hasil studi Global Future Cities yang menyebutkan, sekitar 60 persen perjalanan dilakukan menggunakan sepeda motor, sementara 15 persen menggunakan mobil pribadi.

Baca Juga: Minim Sosialisasi, Rencana Proyek BRT Memicu Keresahan PKL CicadasDENGERIN WARGA: Bandung Butuh Jaringan Bus Umum yang Terkoneksi

Transportasi Publik Belum Menjadi Pilihan Utama

Sistem transportasi umum di Bandung masih menghadapi berbagai keterbatasan. Bahkan tertinggal.

Angkutan kota (angkot) masih menjadi moda transportasi publik yang paling dominan dengan kontribusi sekitar 19 persen perjalanan, sementara bus hanya sekitar 3 persen (globalfuturecities.org).

Pada 2020 tercatat 5.521 kendaraan angkutan umum beroperasi. Data Dinas Perhubungan Kota Bandung pada 2025 menunjukkan terdapat 6.490 bus, termasuk kendaraan umum dan kendaraan khusus.

Sebagian layanan transportasi publik juga dilayani oleh Trans Metro Pasundan yang mengoperasikan sekitar 85 bus ukuran sedang.

Meski demikian, sistem transportasi publik belum mampu menjadi pilihan utama mobilitas warga kota.

BRT dan Asa Perbaikan Sistem Transportasi

Pembangunan halte BRT membuka asa baru. Bus Rapid Transit diharapkan memperluas pilihan mobilitas melalui transportasi publik sekaligus menyediakan moda transportasi yang lebih aman dan berkelanjutan. Meski demikian, membangun sistem tentu tidak murah.

Sebagai gambaran, dokumen International Institute for Sustainable Development (IISD) 2023 pernah melaporkan kajian, bahwa Bandung Raya membutuhkan sistem BRT dengan panjang sekitar 27,4 kilometer, terdiri dari 18,2 kilometer jalur khusus, dan 9,2 kilometer jalur campuran.

Armada yang diusulkan berjumlah 357 unit bus dengan berbagai ukuran, mulai dari bus kecil hingga bus besar.

Total investasi proyek ini diperkirakan mencapai sekitar 939,119 miliar rupiah, dengan 596,872 miliar rupiah di antaranya untuk pengadaan armada bus.

Jika sistem beroperasi penuh, BRT diproyeksikan mampu melayani sekitar 204.000 penumpang per hari pada tahun keempat operasional.

Selain menelan biaya tinggi, pembangunan ini juga akan berdampak secara sosial dan ekonomi. Dokumen ESIA mengingatkan, pembangunan halte dan jalur bus memerlukan pengambilalihan lahan di beberapa titik serta berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi di sepanjang koridor jalan.

Pedagang kaki lima yang beraktivitas di trotoar juga berpotensi terdampak penataan ruang jalan. Selain itu proses konstruksi dapat menyebabkan gangguan lalu lintas sementara akibat pengalihan arus kendaraan.

Karena itu dokumen perencanaan menekankan pentingnya strategi mitigasi sosial maupun pengaturan lalu lintas.

Di sisi lain, keberhasilan sistem ini akan sangat bergantung pada integrasi dengan moda transportasi lain serta kemampuan BRT menarik masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi.

Pengerjaan Halte

Dinas Perhubungan Kota Bandung menyatakan pembangunan 232 halte BRT di Kota Bandung sedang berlangsung sebagai bagian dari jaringan metropolitan yang mencakup 256 halte off corridor, dengan 24 halte tambahan di Cimahi (Siaran Pers). Halte ini tersebar di 22 kecamatan dan terdiri dari tiga tipe: 172 bus pole, 80 small shelter, dan 4 big shelter yang ditempatkan di simpul mobilitas penting seperti Stasiun Hall Bandung, Jalan Merdeka, Summarecon Mall, dan Stasiun Kiaracondong.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dishub Kota Bandung Ferlian Hadi menjelaskan, selain halte off corridor, proyek ini juga membangun sekitar 37 halte on corridor di jalur khusus BRT dengan separator, menyerupai sistem busway. Pekerjaan awal telah dimulai di 27 titik, termasuk Jalan Soekarno-Hatta, Dago, dan Jalan Merdeka, dengan fokus pada pembongkaran dan persiapan lahan. Proyek ditargetkan rampung pada akhir 2026.

Dalam proyek ini, Pemerintah Kota Bandung berperan mendukung pelaksanaan pembangunan, mulai dari membantu proses perizinan hingga penyiapan lahan.

“Setelah pembangunan selesai, pengelolaan BRT nantinya berada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat ini Dishub Provinsi Jawa Barat sudah menunjuk PT Jasa Sarana sebagai operator sementara untuk pengoperasiannya,” kata Ferlian, dalam siaran pers 6 Maret 2026.

Ke depan, ia menyebut, layanan BRT juga akan diintegrasikan dengan transportasi yang sudah ada. Angkutan kota direncanakan akan berperan sebagai feeder yang mengumpankan penumpang menuju koridor BRT.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB