BandungBergerak – Rencana pembangunan infrastruktur Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan Jalan Ahmad Yani, Cicadas, memicu gelombang penolakan dari para Pedagang Kaki Lima (PKL). Minimnya sosialisasi langsung serta ketiadaan kesepakatan mengenai relokasi dan kompensasi disinyalir menjadi pemicu utama keresahan warga terdampak.

Sejumlah pedagang yang telah puluhan tahun menggantungkan hidup di pedestrian Cicadas mengaku dihantui ketidakpastian itu. Nani dan Nesi, dua pedagang yang sudah berjualan lebih dari 20 tahun, merasa resah dengan simpang siurnya informasi pembangunan halte yang dikabarkan bakal menggusur lapak mereka.

"Kami ini hanya pedagang, tidak bisa menolak pembangunan. Tapi yang jelas, harus ada kesepakatan dulu," ujar Nesi saat ditemui pada Selasa, 13 Januari 2026.

Kecemasan pedagang kian memuncak setelah spanduk pengumuman proyek terpasang di sepanjang jalan tanpa adanya dialog sebelumnya. Pedagang menuntut kejelasan lokasi relokasi dan besaran kompensasi. Pengalaman pahit penggusuran tahun 1998 yang berujung konflik dengan petugas menjadi alasan kuat para pedagang bersikap skeptis terhadap rencana pemerintah kali ini.

“Jadi kami minta sebelum ada kesepakatan (antar pedagang dan pemerintah) ya jangan dulu digusur,” ungkap Nani.

Masalah Akurasi Data dan Surat Peringatan

Ketua PKL Cicadas Suherman mengungkapkan bahwa para pedagang sempat dikejutkan dengan Surat Peringatan (SP) pengosongan lahan dari Satpol PP pada November 2025. SP tersebut keluar secara bertahap dengan tenggat waktu singkat, padahal sosialisasi mengenai dampak proyek BRT belum pernah dilakukan.

Suherman juga mengkritik ketidaksinkronan data jumlah pedagang yang dikantongi pemerintah. Data pemerintah menyebutkan hanya ada 180 PKL, sementara data lapangan menurut Suherman mencatat ada 577 PKL yang masih aktif berjualan.

“Tiba-tiba ada dari (pihak) BRT, dari Satpol, dari Dinas Koperasi turun mendata seenaknya,” kata Suherman.

Ia menambahkan bahwa mayoritas pedagang memilih untuk bertahan karena lokasi relokasi yang ditawarkan pemerintah dianggap tidak jelas dan tidak strategis.

“Karena kalau mau direlokasi mau ke mana tempatnya?” lanjutnya.

Baca Juga: Nasib Pengguna Transportasi Umum, Pejalan Kaki, dan Pesepeda Terpinggirkan di Bandung
DENGERIN WARGA: Bandung Butuh Jaringan Bus Umum yang Terkoneksi

Dilema Sopir Angkot

Minimnya informasi mengenai proyek BRT juga disampaikan sopir angkot. Namun Jajang (bukan nama sebenarnya), sopir angkot rute Cicaheum-Cileunyi, mengaku setuju dengan proyek ini asalkan melibatkan para sopir konvensional.

Ia mencontohkan, pengembangan angkot feeder (pengumpan) Metro Jabar Trans (MJT) minim sosialisasi. Padahal ia melihat peluang menjadi sopir feeder yang mendapat gaji tetap.

"Saya sebagai sopir mau saja, apalagi kalau gajinya UMR," ujar Jajang kepada BandungBergerak.

Bagi Jajang, sistem setoran saat ini sangat menjerat. Setiap hari ia wajib menyetor 120 ribu rupiah kepada pemilik armada, belum termasuk pungutan-pungutan liar. Dengan beban tersebut, Jajang sering kali hanya membawa pulang keuntungan bersih tak lebih dari 50 ribu rupiah per hari.

Respons Pemkot Bandung

Dalam rapat koordinasi pada Jumat, 28 November 2025 pemerintah Kota Bandung memastikan pembangunan BRT bakal berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat. Terutama para PKL yang berada di sepanjang rute pembangunan.

Dalam rapat itu sepekati bahwa PKL tetap dapat berjualan selama tidak menghalangi jalur operasional BRT dan tidak melanggar ketentuan tata ruang.

Adapun jalan yang bakal dilalui BRT beberapa di antaranya kawasan Jalan Ahmad Yani (Kosambi-Cicadas), lalu ke Jalan Terusan Jakarta, kemudian menuju Jalan Asia Afrika dan melintasi kembali Jalan Ahmad Yani.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, Budhi Rukmana, menjelaskan bahwa data dari Kementerian Perhubungan masih bersifat sementara. Ia menyebut ada kemungkinan penyesuaian di lapangan.

“Kalau melihat ketentuannya memang relokasi. Tapi informasi terakhir, PKL bisa tetap berjualan sepanjang tidak mengganggu jalur BRT dan sesuai ketentuan,” kata Budhi, dikutip laman resmi jabarprov.go.id.

Sebagai informasi, proyek BRT ini merupakan bagian dari Indonesia Mass Transit (Mastran) yang didanai oleh asing, yakni Bank Dunia (World Bank) dan Agence Française de Développement (AFD).

Berdasarkan laman LPSE, proyek dengan nilai pagu mencapai 445,8 miliar rupiah ini bertujuan menghadirkan transportasi publik yang cepat di Bandung Raya. Namun, keberhasilannya kini dipertanyakan jika persoalan sosial di tingkat bawah, seperti nasib ratusan PKL Cicadas dan sopir angkot konvensional, tidak segera diselesaikan secara humanis.

Bandung Kota Termacet di Indonesia

Kemacetan tetap menjadi persoalan kronis di kota-kota besar Indonesia. Data Asian Development Bank (ADB) 2019 menempatkan Bandung di posisi ke-14 kota termacet di Asia, mengungguli Jakarta (ke-17) dan Surabaya (ke-20). Pada 2022, rata-rata durasi kemacetan di Bandung mencapai 45 jam setahun dengan tingkat kepadatan jam sibuk sebesar 27 persen (Airlangga, 2022). Setahun berselang, Bandung bahkan menduduki peringkat pertama sebagai kota termacet di Indonesia.

Menurut penelitian Sandrina Fuji Indah Lestari, Program Studi Studi Kebijakan Publik, terbatasnya pengembangan jaringan jalan di Bandung mendorong kebutuhan mendesak akan angkutan umum sebagai solusi utama (Listifadah & Puspitasari, 2015).

Di sisi lain, Bandung Raya sangat membutuhkan sistem transportasi publik yang nyaman dan saling terhubung. Selama ini, layanan transportasi di Bandung cenderung berjalan sendiri-sendiri dengan kualitas pelayanan yang masih jauh dari harapan.

Kondisi tersebut memicu keengganan masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi. Dampaknya, kemacetan di Bandung terus memburuk, yang berujung pada lonjakan konsumsi BBM serta peningkatan emisi yang mempercepat pemanasan global.

***

*Reportase ini mendapatkan dukungan data dari reporter BandungBergerak Khoirunnisa Febriani Sofwan. Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB