BandungBergerak - Tangis para buruh perempuan pecah di sebuah pabrik tekstil di Kota Cimahi, Selasa, 31 Juli 2026, setelah pihak perusahaan mengumumkan PHK massal. PT Namnam Fashion Industries disebut mengalami kerugian akibat penurunan pesanan yang berlangsung selama lebih dari lima tahun.

Seli Salimah, salah satu buruh yang memposting video di akun Facebooknya memperlihatkan reaksi para buruh setelah PHK. Mereka bersalaman, berpelukan, hingga membuat tanda tangan di baju pabrik berwarna biru. Seli sendiri sudah bekerja di PT Namnam sejak 10 Juli 1996.

“(Selama) 30 tahun sudah aku bekerja di sini (PT Nanmnam),” tulisnya dalam video yang diposting pada 1 Agustus 2026.

PHK massal di pabrik garmen PT Namnam Fashion Industries merupakan kasus ketenagakerjaan yang bergelombang sejak tahun lalu di Jawa Barat. Efisiensi menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Pepet Saeful Karim, Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Cimahi, menyebutkan efisiensi juga yang melatarbelakangi PHK di PT Namnam Fashion Industries. Pihak perusahaan mengaku kekurangan orderan sejak tahun 2019 dan puncaknya pada tahun 2026.

“Dengan terpaksa dari jumlah  karyawan yang semula 179 orang sekarang tersisa hanya beberapa orang saja,” ujar Pepet, kepada BandungBergerak, Kamis, 6 Agustus 2026.

Menurutnya, dalam dua bulan terakhir terjadi pengurangan karyawan sebanyak 82 orang. Meski demikian, ia menyebut pesangon bagi para buruh yang terdampak PHK sudah diselesaikan oleh pihak perusahaan.

PT Namnam Fashion Industries adalah perusahaan garmen dan pakaian jadi yang berlokasi di Jalan Mahar Martanegara Nomor 106A, Cigugur Tengah, Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Perusahaan ini telah beroperasi melayani industri tekstil sejak tahun 1989.

Seperti yang sudah-sudah, kasus yang viral selalu mengundang perhatian banyak pihak. Termasuk viralnya video buruh PT Namnam Fashion Industries.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi kasus PHK massal ini dengan mengatakan persoalan serupa kerap terjadi di industri padat karya, termasuk sektor garmen.

“Garmen itu selalu problem karena sektornya padat karya. Kalau sudah break even point, kemudian ada tempat lain yang tenaga kerjanya lebih murah, biasanya perusahaan pindah. Itu sudah terjadi di mana-mana,” kata Dedi Mulyadi, kepada media.

Menurutnya, industri padat karya tidak selalu bertahan di satu wilayah karena perusahaan cenderung berpindah ke daerah dengan biaya tenaga kerja lebih rendah. Ia menilai pekerja perlu mengikuti pergeseran pusat-pusat industri yang kini mulai tumbuh di sejumlah daerah di Jawa Barat.

“Kalau mau kerja di sektor itu, ya harus bergeser tempat, kabupaten. Lapangan kerja di Jabar masih banyak,” ujarnya.

Dedi menyebut sejumlah daerah seperti Majalengka dan Indramayu kini menjadi tujuan pertumbuhan industri. Khusus Indramayu, kebutuhan tenaga kerja disebut mencapai puluhan ribu orang untuk sektor sepatu, alas kaki, dan garmen.

Namun, ancaman PHK massal di tengah tingginya biaya hidup bukan hanya terjadi di sektor garmen. Peneliti Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) Lukman Ainul Hakim mengatakan banyak buruh kini bekerja dengan sistem kontrak enam bulanan, sehingga rentan terkena PHK.

Selain itu, PHK juga berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. PHK, kata Lukman, tidak hanya menghilangkan sumber pendapatan buruh, tetapi juga mengancam kondisi ekonomi keluarga. Banyak buruh memiliki cicilan dan tanggungan keluarga, sehingga kehilangan pekerjaan dapat mendorong mereka ke dalam kemiskinan.

“Buruh lajang atau berkeluarga mempunyai tanggungan biaya sosial, entah menyekolahkan adiknya, entah merawat orang tua di kampung,” lanjutnya.

Data ketenagakerjaan menunjukkan tekanan yang masih besar di Jawa Barat. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat pada Februari 2026 mencapai 6,64 persen. Angka ini menunjukkan masih besarnya jumlah penduduk yang belum terserap pasar kerja.

Kondisi tersebut berlangsung bersamaan dengan persoalan kemiskinan. BPS Jawa Barat mencatat persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 6,78 persen, dengan jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 3,55 juta orang.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa kehilangan pekerjaan tidak hanya berdampak pada pendapatan rumah tangga, tetapi juga dapat meningkatkan kerentanan keluarga untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan, terutama ketika pekerja tidak segera memperoleh pekerjaan pengganti.

Di Jawa Barat, tingkat kemiskinan pada Maret 2026 tercatat 6,54 persen atau sekitar 3,35 juta penduduk. Angka ini menurun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 7,02 persen dan September 2025 sebesar 6,78 persen.

Namun, penurunan tersebut berlangsung di tengah ancaman PHK yang masih membayangi pekerja. Kondisi ini penting diperhatikan karena batas kemiskinan berbeda antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat garis kemiskinan pada September 2025 sebesar Rp663.081 per kapita per bulan di perkotaan dan Rp610.257 di perdesaan.

Di Kota Bandung, persentase penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 6,04 persen. Dengan jumlah penduduk sekitar 2,6 juta jiwa, angka tersebut setara dengan sekitar 157 ribu penduduk. Adapun garis kemiskinan Kota Bandung mencapai Rp644.417 per kapita per bulan.

Angka tersebut menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan tidak hanya berdampak pada pendapatan rumah tangga, tetapi juga dapat meningkatkan kerentanan keluarga untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan, terutama ketika tidak segera memperoleh pekerjaan pengganti.

Baca Juga: Kelas Buruh Dihantui Gelombang PHK dan Ketidakpastian Status Kerja
Buruh Jawa Barat di Persimpangan: Kontrak, Kecelakaan Kerja, dan PHK Menjadi Ancaman Rutin

Tekanan pada Pemerintah

Dalam hal ini, kasus PHK di Jawa Barat, tidak berdiri sendiri. Dosen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unpad, Akuat Supriyanto, mengatakan PHK dipicu kombinasi faktor global dan domestik yang menekan industri.

Dari sisi global, perlambatan ekonomi dan konflik geopolitik, seperti perang Rusia-Ukraina serta konflik di Timur Tengah, mengganggu rantai pasok dan perdagangan dunia. Dampaknya, harga bahan baku industri meningkat, sementara permintaan ekspor dari negara tujuan menurun. Perusahaan berorientasi ekspor di Indonesia pun kehilangan pasar dan mengurangi penyerapan tenaga kerja.

Di dalam negeri, tekanan diperburuk oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang meningkatkan biaya bahan baku serta berbagai persoalan struktural, termasuk inefisiensi dan proses perizinan yang sulit. Disrupsi teknologi dan otomatisasi juga mulai mengurangi kebutuhan tenaga kerja di sejumlah sektor.

Bagi buruh, kehilangan pekerjaan menjadi pukulan berat karena keterbatasan modal dan keterampilan membuat mereka sulit membuka usaha sendiri. Banyak yang akhirnya masuk ke sektor informal untuk bertahan hidup.

“Banyaknya pekerja informal itu artinya bahwa orang-orang ini saling berebut di sektor yang sebetulnya juga tidak besar potensi ekonomi yang bisa mereka dapatkan, hanya untuk bertahan hidup,” tutur Akuat, Jumat, 7 Agustus 2026.

Menurutnya, pekerja informal berada dalam posisi rentan karena umumnya tidak memiliki jaminan kesehatan, jaminan hari tua, perlindungan hukum, maupun organisasi yang menaungi mereka. PHK massal juga berpotensi meningkatkan tekanan psikologis dan masalah kesehatan mental di masyarakat.

“Kalau kita lihat dari perspektif buruhnya sendiri pasti akan ada tekanan psikologis, akan menambah penyakit atau kesehatan mental dalam masyarakat,” katanya.

Akuat mengingatkan dampak PHK dapat meluas menjadi persoalan sosial dan ekonomi. Kesulitan ekonomi berpotensi mendorong kriminalitas, sementara keresahan buruh yang kehilangan pekerjaan dapat berkembang menjadi aksi protes dan tekanan politik terhadap pemerintah.

Secara ekonomi, PHK massal juga menekan daya beli masyarakat. Penurunan konsumsi dapat mengganggu kemampuan membayar cicilan dan kredit. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berisiko memperburuk asupan gizi keluarga, termasuk meningkatkan potensi stunting ketika pekerja yang terkena PHK memiliki istri yang sedang hamil.

Karena itu, menurut Akuat, PHK tidak cukup dilihat sebagai persoalan ketenagakerjaan semata, tetapi sebagai masalah ekonomi dan sosial yang dampaknya dapat menjalar ke berbagai sektor. Pemerintah akhirnya harus menanggung beban yang lebih besar untuk mengatasi masalah ini.

Hal senada diungkapkan oleh Wiwik Indra Mariana dalam jurnal berjudul ‘Gelombang Phk Sebagai Ancaman Nyata terhadap Peningkatan Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia’. Wiwik menuturkan ketika terjadi PHK massal, pekerja yang kehilangan pekerjaan akan mengurangi konsumsi mereka.

Imbasnya, penurunan konsumsi ini akan mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa, yang nantinya berdampak pada penurunan produksi perusahaan. Penurunan produksi selanjutnya dapat memicu PHK tambahan, menciptakan siklus negatif yang berkelanjutan.

“Kondisi ini menciptakan lingkaran setan di mana penurunan konsumsi masyarakat berpotensi memicu kontraksi ekonomi yang lebih luas,” beber Wiwik, dalam jurnal Al-Hasyimiyah bernomor E-ISSN: 3047-1176.

Ia memaparkan bahwa setiap 1 persen peningkatan tingkat PHK dapat berpotensi mengurangi konsumsi rumah tangga sebesar 0,3- 0,5 persen. Sebagai contoh, jika konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar 60 persen terhadap PDB Indonesia, dampak multiplier dari PHK massal dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,15-0,25 persen per tahun jika tidak ditangani dengan tepat.

Terlebih menurutnya industri tekstil ini merupakan sektor padat karya dengan menyerap tenaga kerja lebih dari 3,98 juta orang. Dengan kata lain, banyaknya PHK massal bakal berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di Indonesia.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB