BandungBergerak – Rencana pensiun dini sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara di Indonesia menguap tanpa perwujudan yang jelas. Sebelumnya, rencana ini diungkapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia mencapai target netral karbon atau net zero emission (NZE).

Rencana pensiun dini sejumlah PLTU ini pertama kali berembus pada Oktober 2021 sebagai bagian dari upaya percepatan transisi energi. Rencana tersebut menargetkan seluruh pembangkit listrik di Indonesia bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) pada 2026 dan menghentikan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar fosil, seperti batu bara, mulai 2030.

Satu tahun berselang, rencana ini kemudian memasuki babak baru yang lebih serius dengan terbitnya regulasi resmi berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 mengatur tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Dalam aturan tersebut, diatur berbagai kebijakan dalam upaya mendorong peralihan menuju energi terbarukan dengan dalih menuju target emisi karbon nol bersih. Beberapa poin utama yang terdapat dalam aturan tersebut antara lain membahas mengenai penghentian pembangunan PLTU baru, peta alur pensiun dini PLTU, pengaturan harga pembelian listrik, hingga ruang dukungan dalam bentuk pendanaan fiskal.

Selain itu, muncul pula kemitraan internasional bernama Just Energy Transition Partnership (JETP) yang diluncurkan pada rangkaian perhelatan KTT G20 di Bali pada tahun yang sama. Melaui program kemitraan internasional ini, Institute for Essential Services Reform (IESR) memperkirakan terdapat dana mencapai US$ 4,6 miliar hingga tahun 2030 dan US$ 27,5 miliar hingga tahun 2050 yang ditujukan secara khusus sebagai biaya pensiun dini PLTU yang ada di Indonesia.

Salah satu kandidat awal yang mencuat dalam program pensiun dini ini ialah PLTU Cirebon yang ditargetkan akan berhenti beroperasi total pada tahun 2035. Keputusan tersebut bahkan telah disepakati oleh Asian Development Bank (ADB) dan Indonesia Investment Authority bersama dengan PT Cirebon Electric Power (CEP) yang merupakan pemilik sekaligus operator komersial dari PLTU Cirebon. Ketiganya sepakat untuk melakukan pensiun dini PLTU dengan kapasitas sebanyak 660 megawatt (MW) ini pada Desember 2035.

Baca Juga: Walhi Jabar Tidak Melihat Keseriusan Pemerintah dalam Menghentikan PLTU Batu Bara
Ironi Co-Firing Biomassa PLTU Batu Bara, Transisi Energi yang Membebani Lingkungan Hidup dan Warga

Menguapnya Rencana Pensiun Dini PLTU

Waktu berlalu, rencana pensiun dini yang dulu diwacanakan sebagai bentuk komitmen menekan emisi karbon pun tak kunjung terealisasi. Uap dan asap hasil pembakaran batu bara di PLTU Cirebon tidak kunjung menipis. Kabar mengenai pensiun dini PLTU Cirebon pun semakin tak jelas.

Pada awal Desember 2025, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan pembatalan rencana pensiun dini PLTU yang berlokasi di Kecamatan Astanajapuran, Kabupaten Cirebon ini. Pertimbangan teknis berupa usia PLTU yang dikatakan relatif masih panjang serta masih baik untuk menjaga stabilitas pasokan listrik digunakan sebagai alasan yang melatarbelakangi pembatalan ini.

Adapun, pembatalan pensiun dini PLTU Cirebon ini sendiri bukan hanya menunjukan gagalnya program yang berupa menekan emisi karbon melalui wacana transisi energi yang telah disepakati sebelumnya. Lebih jauh dari itu, pembatalan ini juga secara langsung berdampak pada semakin panjangnya bahaya yang mengancam warga sekitar melalui uap dan asap pembakaran yang bercampur dengan udara yang mereka hirup sehari-hari, seiring dengan PLTU yang terus beroperasi.

Terlebih, berdasarkan data dari Toxic 20, PLTU Cirebon sendiri baik unit 1 ataupun unit 2 masuk dalam daftar 20 PLTU Batubara paling berbahaya dan beresiko tinggi di Indonesia. Daftar ini disusun dengan memperhatikan beberapa pertimbangan antara lain tingginya dampak emisi karbon yang dihasilkan, polusi udara, juga risiko terhadap kesehatan dan ekonomi warga di sekitarnya.

Di Jawa Barat sendiri, selain PLTU Cirebon terdapat pula dua PLTU lainnya yang juga termasuk ke dalam daftar 20 PLTU batu bara paling berbahaya dan beresiko tinggi di Indonesia. Kedua PLTU tersebut antara lain adalah PLTU Indramayu dan PLTU Pelabuhan Ratu. Lebih lanjut, PLTU Pelabuhan Ratu pun sempat masuk ke daftar PLTU yang akan mengalami pensiun dini, namun sama seperti PLTU Cirebon, kabar pensiun dini tersebut kian menguap dan mengalami ketidakpastian.

Peta Sebaran Pembangkit Listrik di Jawa Barat

Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yang mencapai jumlah lebih dari 50 juta jiwa, kebutuhan akan pasokan listrik yang selama ini digunakan dalam menopang kehidupan sehari-hari hampir seluruh penduduknya merupakan hal penting yang tidak bisa diabaikan.

Selain mendapatkan pasokan listrik yang berasal dari luar wilayah provinsi Jawa Barat, terdapat juga banyak pembangkit listrik dengan berbagai macam sumber energi yang selama ini dikelola guna menghasilkan listrik yang kemudian dibeli dan dimanfaatkan oleh warga. Beberapa pembangkit tersebut antara lain mengandalkan tenaga uap, panas bumi, air, gas, surya dan beberapa energi lainnya.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesia Power Map, setidaknya terdapat sekitar 69 pembangkit listrik yang ada di Jawa Barat. Adapun, kapasitas yang terpasang di pembangkit listrik ini pun beragam mulai dari 1 MW yang terdapat di PLTMH hingga sebesar 1.008 MW yang terdapat di PLTA Cirata.

Dengan keragaman pembangkit listrik yang tersedia, menunjukan bahwa PLTU yang mengandalkan uap pembakaran batu bara tidak hanya menjadi satu-satunya sumber energi dalam kerja pembangkit listrik. Terdapat lebih dari satu pilihan yang bisa dipertimbangkan, bahkan jika mungkin kelak seluruh PLTU benar-benar disuntik mati atau mengalami pensiun dini.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB