BandungBergerak - Ketika pameran foto identik dengan ruangan temaram, dinding putih berbingkai, dan pembatas berpita merah, Bandung Photography Month (BPM) memilih cahaya matahari dan sepetak trotoar sebagai ruang pamer. Trotoar itu berada di Jalan Alkateri, Braga, Kota Bandung, tempat Kang Maman berjualan pigura foto presiden sejak 1976.

Lapak Kang Maman dipenuhi foto-foto yang merefleksikan keadaan dunia saat ini, digagas oleh Raws Syndicate dalam Festival Foto BPM edisi ke-11 bertema “re:claim”. Lapak itu menjadi lokasi pameran sekaligus titik kumpul pembukaan festival pada Jumat, 16 Oktober 2026, sebelum peserta bergerak ke lokasi pameran berikutnya di Pasar Cikapundung Lantai 3.

Sebelum beranjak, Deni Sambas, fotografer paruh baya yang turut memamerkan karyanya, memanggil peserta berkumpul di depan salah satu fotonya, yang bersandar bersebelahan dengan foto seorang anak Palestina. Foto itu memperlihatkan patung presiden dan wakil presiden pertama Indonesia, Soekarno-Hatta. Patung Sukarno berwarna merah dan patung Hatta berwarna putih, berdiri sejajar di atas pasir pantai, membelakangi kamera dan menatap gunung berkarpet ombak di tepi pantai.

Deni menjelaskan bahwa ia bersama Donny Rachmansyah membawa patung itu ke 92 titik di penjuru Nusantara untuk dipotret dan dikenang. Jumlah itu tercatat pada 2018, dan kini sudah bertambah menjadi 111 titik. Salah satunya diabadikan di Skouw, Papua. Melihat patung yang tampak besar di dalam foto, seorang pengunjung bertanya, “Beratnya berapa?” Deni membalas, “Enggak (berat), ini fiber kok.”

“Cuma 60 sentimeter,” lanjutnya sambil menyejajarkan telapak tangan dengan siku, menjelaskan bahwa patung itu tidak sebesar yang terlihat di foto.

Pengunjung berkumpul di titik kumpul depan Venue Kang Maman di Jl. Alkateri, Braga sebelum ke berjalan Pasar Cikapundung, 16 November 2026

Deni lalu menutup penjelasan singkatnya dan mengajak peserta berjalan bersama ke Pasar Antik Cikapundung. Di tengah perjalanan, Fahmi, lulusan jurusan kesenian yang juga menekuni fotografi musik, bercerita tentang kebiasaannya mendatangi festival seni. Ini kesekian kalinya ia hadir di Festival Foto BPM, kali ini sendirian dan tanpa peralatan fotografi, hanya untuk menikmati karya. Ia menganggap datang ke festival seni sebagai kewajiban, tetapi bukan beban.

“Kalau datang ke pameran ya ini intermezzo aja ya,” ungkapnya.

Bagi Fahmi, mengunjungi pameran foto sama dengan belajar. Foto tidak cukup indah secara visual, tetapi juga harus bermakna, sebab setiap jepretan punya cerita atau konteks tersendiri. Tafsir orang bisa beragam, tetapi mengetahui cerita di balik karya mencegah salah paham. Ia mencontohkan sampul album Rage Against the Machine tahun 1992 yang menampilkan seorang biksu terbakar. Sekilas mengerikan, tetapi ternyata itu bentuk protes biksu terhadap pemerintah yang menindas agamanya.

“Punya pendapatnya masing-masing gitu. Tapi setelah tahu ternyata itu adalah bentuk protes kan?” tuturnya.

Diskusi Bandung Photography Month di Pasar Cikapundung, Bandung, berlangsung 16 Oktober hingga 16 November sejak 2019. (Foto: Jawahir Almaani/BandungBergerak)

Raws Syndicate: Merebut Kembali Ruang Publik

Bandung Photography Month adalah festival foto tahunan yang terbuka untuk umum. Festival ini merupakan program Raws Syndicate, yayasan yang menaungi Red Raws Center (RRC), komunitas fotografi yang berkios di Pasar Cikapundung. BPM digelar secara konsisten setiap tahunnya di 16 Oktober hingga 16 November sejak 2019.

Baskara Puruga atau Aga, salah satu penggagas BPM, mengartikan tema re:claim sebagai “merebut kembali”.  Tema ini mengajak publik menengok berbagai bentuk kehilangan yang masih terus terjadi, tidak hanya yang bersifat fisik, tetapi juga hilangnya ingatan, arsip keluarga, identitas, pengetahuan, dan hubungan manusia dengan lingkungannya.

Semangat itu juga tampak pada pilihan ruang. Sejak 2022, BPM konsisten memamerkan karya di ruang publik. Jumlah titik terbanyak tercatat pada edisi ke-10, ketika sepuluh ruang publik di Kota Bandung dipakai sebagai lokasi pamer. Menurut Aga, galeri foto di Bandung sudah terlalu banyak, sementara ruang publik makin menyempit dan penuh sampah visual. Ruang itu juga kerap dikuasai politisi, partai, dan para pengejar kekuasaan lewat banner kampanye yang memenuhi jalan. Dari situ muncul pertanyaan: kalau mereka bisa, mengapa seniman tidak?

“Kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama gitu. Untuk kebutuhan berkesenian, berfotografi,” tuturnya.
Penampilan Teater performance art oleh gatot gunawan di Lorong Pasar Cikapundung Lantai 3, Braga, pada pembukaan Festival Fotografi BPM edisi ke-11, 16 November 2026.

Ada 28 fotografer dari dalam dan luar negeri yang ikut serta, dengan latar beragam: jurnalis lokal dan internasional, fotografer jalanan, fotografer musik, dan lainnya. Sebagian foto yang dipamerkan di kios Red Raws Center berasal dari arsip, antara lain “Upacara Ampilan” karya Kassian Cephas, “Magdalena Kastinah dan Mudjiati”, dan “The Arab Institute Abu Dis Collection”. Foto lainnya diambil dari media sosial dengan izin resmi fotografer, seperti “From Kuta Mandalika to Sea” karya Layung Ananta dan “Skateboarding in Gaza” karya Majdi Fathi.

Selain itu, semangat merebut kembali yang hilang dan terlupakan itu hadir lewat banyak karya: Harry Rusli, musisi lawas yang lantang mengkritik pemerintah represif; Dongker, band yang memilih manggung di ruang publik; tragedi sepak bola seperti Kanjuruhan, Kongo, dan Persib yang menuntut untuk terus diingat; hingga genosida Israel terhadap warga Palestina yang tak kunjung berakhir.

Selain foto, festival ini menampilkan gagasan 13 penulis di Laboratorium Bahasa Fotografi Indonesia, program yang baru pertama kali hadir di BPM. Menurut Eka, salah satu penggagasnya, laboratorium ini tumbuh dari kegiatan rutin RRC yang terbuka untuk umum setiap Selasa dan Kamis. Pada hari Selasa, peserta berdiskusi sambil membedah, mengkritik, dan memperbincangkan sebuah foto dalam sesi bernama “maca foto”. Pada hari Kamis, diskusinya lebih bebas. Topiknya tetap berangkat dari fotografi, tetapi boleh melebar ke banyak hal.

Pandangan Fahmi tentang foto dan konteks sejalan dengan Eka. Eka menilai tulisan dan fotografi tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling melengkapi sebagai wadah pemikiran individu maupun kelompok. Menurutnya, ekosistem fotografer sering berhenti pada gambar, padahal setiap foto menyimpan cerita yang perlu diketahui agar nilainya terbaca. Karena itu, tulisan di laboratorium ini tidak kaku dan formal. Isinya berupa refleksi pribadi penulis tentang pengalamannya di dunia fotografi, atau kritik terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengannya.

Eka berharap BPM edisi ke-11 melahirkan perjumpaan yang bermakna dan pertukaran gagasan di depan karya foto maupun Laboratorium Bahasa Fotografi Indonesia.

“Kita membaca sebuah foto gitu, menginterpretasikannya, mendialogkannya, mengkritiknya, apapun itu yang penting mah ya diobrolin aja,” tuturnya.

Wahyu, penggagas BPM lainnya, menambahkan bahwa foto dan tulisan yang dipamerkan harus mengangkat isu kemanusiaan. Kurasi juga terbuka bagi seniman dari negara lain, selama mereka peduli pada isu kemanusiaan dan semangat antikolonial.

“Itu sih pertimbangannya mah bagaimana seniman-seniman yang punya keberpihakan pada kemanusiaan,” tuturnya.

Semangat re:claim juga dibawa ke program utama festival, yaitu venue bergerak yang memakai angkot, pesepeda, dan pejalan kaki sebagai ruang pamer. Program ini berlangsung di pertengahan festival. Tanggal pastinya belum ditetapkan dan akan diumumkan bertahap lewat media sosial resmi BPM.

Aga menyebut angkot sebagai ruang publik semi privat, tempat penumpang duduk berdekatan dan akrab. Ia ingin merebutnya kembali, sebab perjalanan penumpang terasa sia-sia jika tidak memicu percakapan. Komunitas pesepeda dilibatkan karena menurut Aga, sejumlah kecelakaan tragis yang menimpa pesepeda di Bandung tidak pernah ditangani serius oleh pemerintah. Kondisi trotoar yang tidak layak juga menjadi isu yang diperhatikan BPM.

Baca Juga: Merebut Kembali Narasi Ruang Publik di Bandung
https://www.google.com/goto?url=CAESoAEBxCJF147R1q_yaOwb8Ybl6Cop7mIYzKNRGhW6myWJ4_3lfrAofZ36OSrtirSeHxIxcKdhI3De5F-qwjTa1MFakhF6V1HoZPW3pfZP2PPpYYxnrThqeYgYPfFsoRP1U

Membicarakan Reclaim

Dua pekan setelah pembukaan, pada Sabtu, 31 Oktober, BPM menggelar diskusi bertajuk “Bicara Reclaim” di Red Raws Center, Pasar Cikapundung Lantai 3 (Pasar Antik), Braga, Kota Bandung. Diskusi ini menghadirkan kontributor undangan dan penulis Laboratorium Bahasa Fotografi Indonesia.

Donny Rachmansyah, salah satu kontributor yang diundang BPM, berkelana mengelilingi ujung koordinat Indonesia untuk memperjelas batas negara dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menurutnya, batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga, terutama Malaysia, banyak diperdebatkan dan diperebutkan secara hukum geografis.

Salah satunya konflik wilayah Sebatik, yang pernah berstatus Outstanding Boundary Problems (OBP), yakni wilayah yang batasnya masih belum jelas sehingga lama diperdebatkan. Donny menjadikan konflik itu inspirasi. Dari situ muncul gagasan mengelilingi 111 pulau titik batas Indonesia dan menciptakan monumen yang bersifat imajinatif, agar orang tahu bahwa titik tempat ia memotret bersama dua patung pemimpin pertama Indonesia dan sebuah kamera adalah wilayah Indonesia.

“Kita tuh itu secara fisik kita sudah pasang patok tapi apa ya yang bisa membuat orang ngeh bahwa ini wilayah wilayah Indonesia,” ujarnya. “Jadi kita membuat monumen yang sifatnya imajinatif.”

Pemilihan patungnya sederhana. Pasangan presiden dan wakil presiden pertama itu dicat merah putih untuk melambangkan dengan jelas bahwa Soekarno-Hatta adalah pendiri dan pemimpin pertama Indonesia, dan Donny ingin dunia mengetahuinya.

Narasumber berikutnya, Rio R. Pangestu, memperluas tema re:claim lewat sepak bola, kekuatan massa yang besar, aktif, dan mampu memengaruhi kebijakan politik suatu negara. Di tingkat internasional, nasional, hingga lokal, sepak bola selalu hadir dalam perbincangan sehari-hari, baik di media arus utama maupun media sosial. Daya tarik itu, menurut Rio, membuat sepak bola mampu mengubah kebijakan pemerintah.

Rio, kontributor Laboratorium Bahasa Fotografi Indonesia, menulis tentang hubungan antara fotografi dan sepak bola, mewakili beberpa foto yang dipamerkan dalam festival BPM seperti tragedi sepak bola seperti Kanjuruhan, Kongo, dan Persib.

Ia membuka diskusi dengan sebuah peristiwa dilarangnya pengangkatan spanduk “All Eyes on Karhutla” oleh suporter Persija di tribun Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, dalam pertandingan Persija vs Arema pada laga BRI Super League 2026/27. Meskipun pada akhirnya spanduk tetap dibentangkan di tribun Stadion Patriot Candrabhaga, bekasi. Ia melihat adanya pelarangan tersebut merupakan indikasi bahwa politik dan sepak bola adalah hal yang tak terpisahkan.

Meski begitu, anggapan bahwa sepak bola sebaiknya tidak dicampur dengan politik masih sangat lumrah.

“Tolong pisahkan sepakbola dan politik,” ucapnya menirukan narasi yang beredar di kalangan suporter sepak bola Indonesia.

Padahal, menurut Rio, sepak bola tidak pernah lepas dari politik. Larangan mengangkat spanduk perlawanan di stadion adalah salah satu bentuk sikap politik. Di tingkat internasional, ia menunjuk aturan FIFA yang tidak mengizinkan Rusia bertanding di Piala Dunia 2022 karena dianggap menginvasi Ukraina, keputusan yang ia lihat sebagai sikap politik pula.

“Rusia kan tidak boleh ikut karena ada dianggap menginvasi Ukraina segala macam gitu. Apakah itu bukan sikap politik?”

Suporter dan induk organisasi sepak bola dunia, FIFA, memiliki kontrol atas keputusan politik di atas tribun. Pemain pun dapat memengaruhi kebijakan politik di ranah nasional. Rio mencontohkan Marcus Rashford, pemain Liga Inggris yang mampu memengaruhi kebijakan di tingkat nasional. Saat masih membela Manchester United, Rashford mengampanyekan makan siang gratis untuk anak sekolah dengan uangnya sendiri. Kampanye itu jadi perbincangan suporter, meluas hingga ke pemerintah Inggris saat itu, dan makan siang gratis untuk anak sekolah menjadi kebijakan Inggris sampai hari ini.

“Jadi saya menulis yang mengajak gitu ya, kang, untuk merebut kembali tribun stadion bahwa selama ini ketika suporter bersuara di tribun stadion yang di jadikan alasan untuk meredam, itu adalah bukti bahwa bola berkaitan dengan politik,” paparnya.

Dari lapangan sepak bola, diskusi bergeser ke musik lewat Krisna Satmoko, akrab disapa Pak Cis, kontributor undangan sekaligus penggemar Harry Rusli sejak SMP. Dalam diskusi, ia duduk membelakangi foto seorang lelaki berambut panjang yang sedang fokus memetik gitar, Harry Rusli, musisi tahun 1990-an.

Pak Cis menggambarkan Harry Rusli sebagai musisi yang akrab dengan penggemar dan anak jalanan, sekaligus vokal melawan represi pemerintah. Kepeduliannya pada pengamen terlihat dari kebiasaannya melatih mereka bermusik secara rutin, sampai mereka menganggapnya ayah sendiri. Menurut Krisna, musisi yang dekat dengan kelompok rentan, termasuk anak jalanan, kini sangat langka.

Harry Rusli hidup di era Orde Baru, ketika kebebasan berekspresi dikekang. Salah satu album yang mendapat represi terang-terangan adalah “Si Cantik”. Gambar pada kaset album itu diubah oleh aparat, hingga Rusli berurusan dengan hukum.

“Karena memang satir ya kata-kata di album si cantik itu,” ujar Krisna.

Lewat petikan gitarnya, Harry Rusli menjadikan musik sebagai medium kritik. Lagu-lagunya kerap memuat satire tajam terhadap pemerintah kala itu. Bagi Krisna, karya dan pribadi Rusli penting untuk terus dikenang, dikisahkan ulang, dan direbut kembali.

Pembahasan re:claim berlanjut ke dunia fotografi lewat sosok Kassian Cephas, fotografer pribumi pertama di Indonesia. Eka, penggagas Laboratorium Bahasa Fotografi Indonesia, dalam diskusi itu mewakili foto-foto Cephas yang diambil dari arsip perpustakaan KOLSANI dan dipamerkan ulang di BPM edisi ke-11. Ia mengajak peserta membaca ulang karya Cephas sebagai bentuk merebut kembali narasi sejarah visual Nusantara.

Cephas lahir di Yogyakarta pada 1845 dan merupakan warga asli Jogja. Kedua orang tuanya, Brono dan Minah, juga berasal dari kota itu. Nama Cephas sendiri adalah nama baptis yang berakar dari bahasa Arab, dan dalam bahasa Yunani padanannya adalah Santo Petrus.

Pada abad ke-19, fotografi bukan hal yang bisa dimiliki semua orang. Menurut Eka, medium ini kala itu masih menjadi perpanjangan tangan kolonialisme untuk merekam kebudayaan di tanah Nusantara. Di tengah situasi itu, Cephas mendapat kesempatan menjadi fotografer istana.

Cephas belajar fotografi dari sejumlah guru, di antaranya orang Belanda, orang Belgia, dan dokter keraton. Pada 1886, ia memiliki kamera sendiri. Karyanya tidak terbatas pada lingkungan keraton, tetapi juga mencakup lokasi di luar istana, salah satunya Candi Borobudur.

Salah satu karya yang dibahas dalam diskusi adalah foto upacara ampilan, yang mendokumentasikan benda pusaka Keraton Yogyakarta. Meski sering ditugaskan oleh pemerintah kolonial Belanda, menurut Eka, Cephas tetap memiliki kesadaran sendiri dalam memotret. Ia menempatkan ornamen sesuai pemaknaan budaya setempat, termasuk saat memotret istri dan selir raja.

“Cepas itu punya kesadaran memotret eh meskipun dia ditugaskan misalkan oleh kerajaan Belanda saat itu gitu.”

Kesadaran itu tampak pula pada cara Cephas merefleksikan kekuasaan raja. Ia menonjolkan kain batik motif parang barong, simbol kekuasaan raja, dan singgasana emas dalam bingkai fotonya. Bagi Eka, inilah bentuk re:claim lewat fotografi: medium yang lahir dari kepentingan kolonial dipakai untuk menegaskan identitas dan kuasa budaya pribumi.

“Merefleksikan kekuasaan raja dengan batik yang dia menonjolkan batik parang barongnya yang merupakan simbol kekuasaan raja. Kemudian dengan singgasana emasnya begitu ya.”

Eka melihat cara pandang itu membedakan Cephas dari fotografer luar yang datang memotret kebudayaan Indonesia. Antropolog dan peneliti asing cenderung memperlakukan manusia, budaya, dan artefak sebagai objek kajian. Cephas memperlihatkan sudut pandang berbeda: orang yang dipotret tampil sebagai subjek, bukan spesimen.

“Sebenarnya itu sih memanusiakan subjek fotonya sendiri sih sebenarnya. Merebut, merebut kembali.”

Di trotoar Jalan Alkateri, foto-foto refleksi dunia hari ini bersanding dengan pigura presiden yang dijual Kang Maman sejak 1976. Keduanya berbagi sepetak ruang publik yang diambil kembali untuk dilihat bersama. Di pasar antik cikapundung, kios sederhana Red Raws Center, Ruang Publik dan Ruang Hidup didiskusikan bersama sama. Festival masih berlangsung hingga 16 November, Angkot, Pesepeda dan Pejalan kaki akan menjadi perebutan kembali berikutnya— Re:claim berikutnya, bahwa ruang publik, adalah milik kita bersama.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB