BandungBergerak.id - Pada tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung mengadakan survei untuk mengukur indeks kota layak huni (Livable City) di setiap kecamatan. Ada tiga konsep yang dapat dijadikan metode pengukuran kelayakan huni sebuah wilayah atau kota, yakni bekerja, tinggal, dan bermain (work, live, and play).

Kelayakan menurut konsep work atau bekerja diukur dari kualitas transportasi, ekonomi, dan pekerjaan, serta pendidikan. Berikutnya, kelayakan menurut konsep live (tingggal) diukur dari segi sosial demokrasi, lingkungan hidup, dan kesehatan. Konsep yang terakhir, yakni play atau bermain, diukur berdasarkan tata ruang dan rekreasi.

Survei Diskominfo Kota Bandung ini tidak hanya menitikberatkan pada persepsi masyarakat yang bersifat subjektif namun juga data objektif sebagai indikator dalam mengukur indeks kelayakan huni. 

Merujuk survei, Lengkong merupakan kecamatan dengan indeks kelayakan huni tertinggi di Kota Bandung dengan 8,8 poin, disusul Sumurbandung (8,7 poin) dan Bandung Wetan (8,6 poin).

Sementara itu, Kiaracondong dengan indeks kelayakan huni paling rendah, disusul Kecamatan Astanaanyar, Bandung Kulon, Batununggal, dan Mandalajati dengan masing-masing 6,7 poin. 

Di tahun yang sama, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) melakukan penelitian mengenai kota layak huni di Indonesia. Hasilnya, tiga kota metropolitan, yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya, sebagai kota tak layak huni. 

Ketua Umum IAP Bernardus Djonoputro saat itu mengatakan, survei persepsi oleh warga yang dilakukan di 25 kota itu dilakukan dengan cara tatap muka dengan melibatkan 3 ribu responden. Mereka diminta memberikan pendapat tentang masing-masing kota yang mereka tinggal. Tidak memberikan peringkat, survei ini hanya memberikan gambaran tentang bagaimana warga memandang kotanya sendiri.