BandungBergerak.id - Joko Widodo (Jokowi) resmi meninggalkan jabatan Presiden Republik Indonesia, setelah dua periode menjabat. Indonesia kini dipimpin Presiden Prabowo Subianto yang didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi. Pelantikan pasangan Prabowo – Gibran digelar di Gedung Nusantara MPR-DPR-DPD RI, Jakarta, Minggu pagi, 20 Oktober 2024.

Transisi kekuasaan ini menjadi topik hangat bagi masyarakat Indonesia. Bahkan terhitung sejak 3 hari sebelum pelantikan, berbagai aksi yang dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa terjadi di berbagai tempat. Lantas, apa yang ada di benak masyarakat terkait transisi kekuasaan ini? 

Tentunya, masyarakat memiliki berbagai pandangan terhadap dilantiknya presiden baru Indonesia. Namun, ada juga kekhawatiran akan masa depan demokrasi mengingat rekam jejak Prabowo yang memiliki sisi kontroversi. 

Muzaki Fauzi, salah satu mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad) yang mengkhawatirkan nasib demokrasi ke depan setelah Prabowo dilantik. Ia takut kebijakan-kebijakan pemerintah nantinya perlahan akan membungkam rakyat dan menjadikan pemerintah memiliki sifat antikritik, apalagi dengan gaya militeristik Prabowo.

“Salah satu contohnya adalah dengan terbitnya RUU Penyiaran yang dalam pasalnya melarang jurnalisme investigasi,” ujar Muzaki. 

Jika disahkan, hal tersebut tentunya akan sangat berpengaruh pada masyarakat, dimana pemerintah dapat sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaannya tanpa takut kebusukannya terungkap ke publik. Selain itu, munculnya RUU TNI-Polri juga dapat menimbulkan perburukan fungsional. RUU ini dianggap mengembalikan praktik “dwifungsi ABRI” yang sempat berkembang pada masa Orde Baru. 

Narasumber lainnya, Hendra, dosen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) melihat komposisi kabinet gemuk Prabowo juga cukup berbahaya bagi kesehatan demokrasi di Indonesia. Hal tersebut akan berdampak pada merapatnya elite-elite politik kepada kekuasaan hingga pada akhirnya tidak akan ada oposisi dalam pemerintahan dan bertentangan dengan konsep good governance. 

Komposisi kabinet Merah Putih memang jauh lebih gemuk dibandingkan jumlah menteri di pemerintahan sebelumnya. Kabinet Prabowo berjumlah 48 kementerian, sementara kabinet Joko Widodo berjumlah 34 kementerian.

“Selain itu, sebenarnya fenomena munculnya RUU yang bermasalah dan mengancam demokrasi kita tak lain merupakan dampak dari kegagalan legislatif dalam menjaga peran idealnya untuk menjadi oposisi. Ini bisa terjadi lagi-lagi karena kabinet gemuk itu tadi,” ujar Hendra.

Minggu kemarin, setelah pelantikan, Jokowi dan Prabowo menjalani prosesi pisah sambut di Istana Merdeka, Jakarta. Jokowi lebih dulu tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 12.40 WIB menggunakan mobil Alphard dengan plat nomor B 1339 ZZR, tidak lagi menggunakan mobil berpelat Indonesia-1. Kemudian, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Rakabuming Raka dengan menggunakan kendaraan taktis Maung Garuda buatan anak Indonesia tiba di Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Jokowi didampingi Iriana serta sejumlah mantan Menteri Kabinet Indonesia Maju menyambut kedatangan presiden dan wakil presiden baru. Putra Jokowi, Kaesang Pangarep, Kahiyang Ayu dan menantu Jokowi yakni Bobby Nasution juga menemani pelepasan Jokowi. 

Baca Juga: Nonton Bareng Film Pesta Oligarki di Perpustakaan Ajip Rosidi, Rakyat Hanya Jadi Penonton

Mengutamakan Kepentingan Seluruh Rakyat Indonesia

Saat pidato pidato kenegaraan pertamanya di hadapan Sidang Paripurna MPR RI usai dilantik menjadi Presiden periode 2024-2029, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memimpin Indonesia dengan penuh tanggung jawab, berbakti kepada negara dan bangsa, serta mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

“Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka-mereka yang tidak memilih kami,” ujar Presiden, dalam keterangan resmi.

Prabowo menyoroti tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Di tengah kekayaan alam yang melimpah, Indonesia masih dihadapkan pada berbagai hambatan dan ancaman. Namun, Presiden menekankan pentingnya keberanian dalam menghadapi tantangan tersebut.

“Saya mengajak Saudara-saudara terutama untuk unsur pimpinan dari kalangan, dari kalangan cendekiawan, dari kalangan ulama, dari kalangan pengusaha, dari kalangan pemimpin politik, dari kalangan pemuda dan mahasiswa, mari kita berani menghadapi tantangan-tantangan tersebut,” tegasnya.

Presiden juga menyinggung masalah internal yang masih membayangi Indonesia, termasuk korupsi, kebocoran anggaran, dan kolusi antara pejabat dan pengusaha yang tidak patriotik.

“Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini,” ungkap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyoroti fakta bahwa banyak rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, termasuk anak-anak yang berangkat sekolah tanpa sarapan dan sekolah-sekolah yang tidak terurus.

“Jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya,” kata Presiden.

Presiden pun mengajak semua pihak untuk bersatu dalam mencari solusi atas masalah-masalah tersebut.

“Mari kita menatap ancaman dan bahaya dengan gagah, marilah kita menghadapi kesulitan dengan berani. Marilah kita berhimpun, marilah kita bersatu untuk mencari solusi-solusi, mencari jalan keluar dari ancaman dan bahaya tersebut,” kata Prabowo.  

*Kawan-kawan yang baik bisa membaca tulisan-tulisan lain dari Wildan Nurfatwa, atau artikel-artikel lain tentang Jokowi