BandungBergerak.id – Pada mulanya, Bandung Barat menginduk dengan Kabupaten Bandung. Namun, setelah Kota Cimahi menjadi daerah otonom, tuntutan pemekaran Bandung Barat kian mencuat dan berhasil mekar pada tahun 2007 melalui Undang-undang Republik Indonesia tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat menjadi daerah otonom di Provinsi Jawa Barat. 

Pemekaran Bandung Barat dari Kabupaten Bandung tentu didorong oleh cita dan asa yen Bandung Barat harus meningkatkan pelayanan bagi Masyarakat, kesejahteraan seluas-luasnya untuk Masyarakat, serta Pembangunan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pun aspek demografi dan geografis. Ke semua aspek itu membuat letupan pemekaran kian menjadi-jadi. 

Akhirnya dengan usaha dan perjuangan, Bandung Barat menjadi kabupaten yang otonom hingga kini menginjak usianya yang ke-17 tahun. Di usianya yang ke-17 tahun, ibarat manusia, Bandung Barat adalah remaja yang sedang berusaha dan berupaya merancang dan memenangkan masa depannya. Dalam upaya memenangkan masa depannya, Bandung Barat diasuh oleh fakta kepemimpinannya yang mencoreng. Dua kali bupatinya terjerat korupsi. Pun Pj. Bupatinya yang tersandung kasus Pasar Cigasong di Majalengka, kian menebalkan citra buruk kepemimpinan di Bandung Barat. 

Alih-alih memenangkan cita-cita pemekarannya, Bandung Barat tumbuh dan berkembang menjadi  wajah kusam, murung, berantakan dan memprihatinkan. Keprihatinan itu, bisa dibaca melalui pelbagai angka dan fakta sosial yang terjadi.

Baca Juga: Orang-orang Muda Bandung Menuntut Kebijakan Nol Toleransi terhadap Pelanggaran Lingkungan di Jawa Barat
PKB dan Gerindra Menguasi Suara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat
PILKADA JABAR 2024: Nomor Urut Para Kontestan Pilgub Jabar 2024, Pilwalkot Bandung 2024, Pilbup Bandung 2024, Pilbup Bandung Barat 2024

Angka dan Data

Daerah seluas 1.287,41 kilometer persegi ini. kini menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya 1,859 juta warga. Mereka hidup dan bersosial di sana. Mereka hidup dan mati di sana. Mereka menyemai kisah dan kasih di sana. Daerah itu menjadi tempat mereka menggantungkan harapan dan perjuangan hidupnya. Daerah itu pula yang menyumbang 70 ribu pengangguran, dengan 179.700 ribu warga tergolong miskin, dan menurut versi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebanyak 1,1 juta jiwa yang berhak menerima bantuan sosial. Tidak sampai di situ, bayi yang mengidap stunting berkisar diangka 27,3 persen. Ini artinya apabila ada 100 bayi di Bandung Barat, sebanyak 27 bayi mengidap stunting. 

Daerah yang hanya 30 menit dari Jakarta via Kereta Cepat ini, dalam aspek pendidikan hanya menghasilkan sarjana yang sedikit, dengan angka harapan lama sekolah per tahun 2022 yang masih berkutat di kelas 2 SMP, berbeda dengan Cimahi yang angka harapan lama sekolahnya di kelas 2 SMA. 

Pun di samping itu, akses jalan di Bandung Barat yang masih dirusak dalam laporan KejakimpolNews di angka 34 persen, dengan akses air bersih yang dibisa dimanfaatkan warga masih minim. Dalam sektor kamtibmas, Bandung Barat masih menginduk ke Polres Cimahi. Padahal wilayah keamanan ini sangat urgen dan diperlukan guna menjaga kondusifitas  dan keamanan. 

Momentum Pilkada

Tujuh belas tahun Bandung Barat berdiri masih menyimpan problem yang mesti dientaskan sana-sini. Kini Bandung Barat akan menghadapi perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, untuk mencari sosok pemimpin yang bisa mengentaskan nasib 70 ribu warga yang menganggur dan 170 ribu warga miskin, serta problem-problem lainnya.

Tentu dengan lima pasangan calon (paslon) yang mengikuti arena Pilkada Kabupaten Bandung Barat, mempunyai niat baik ingin yang terbaik buat warga. Akan tetapi niat baik dan visi yang baik tidak cukup untuk memperbaiki Bandung Barat. Sebab Bandung Barat memerlukan aksi untuk perbaikannya. Dan agenda perbaikan perlu biaya. Biaya perbaikan Bandung Barat bukan nominal yang murah. Kalau mengandalkan PAD yang per tahun 2024, mencapai Rp 500 miliar tidak akan pernah cukup. Untuk perbaikan jalan saja, dalam laporan Kejakimpol.News saja perlu Rp 9 triliun. Ini artinya, dalam upaya memenangkan masa depan Bandung Barat kita perlu sosok pemimpin yang kreatif dalam mendatangkan pendapatan daerah. Pun optimalisasi program pemerintah pusat harus bisa dimaksimalkan sedemikian rupa. 

Bandung barat punya 165 desa, dan setiap desa bahkan daerah punya potensi sektor pariwisata yang menjanjikan. Ke depan, Bandung Barat perlu mengoptimalkan kembali sektor pariwisata dan agro pariwisatanya. Sebab sektor pariwisata, menurut laporan tribun jabar.id menjadi penyumbang PAD terbesar di Bandung Barat. Optimalisasi sektor pariwisata ini, perlu akses investor dan iklim investasi yang baik. 

Tidak hanya itu, Bandung barat perlu sosok pemimpin yang berintegritas, dan sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sebab warganya sudah disuguhkan hidangan tak sedap ihwal integritas kepemimpinan di Bandung Barat. Maka perlu dipastikan paslon yang ada ini, bersih dan berkomitmen terhadap agenda antikorupsi.

Momentum Pilkada, adalah momentum yang baik dan harapan baru bagi kemajuan Bandung Barat. Oleh sebab itu, momentum ini bukan saja soal paslon akan tetapi soal bagaimana masa depan Bandung Barat menang. Sebab dengan menangnya masa depan Bandung Barat, menang pula cita-cita pemekaran, dan menang pula semua warga.

*Kawan-kawan yang baik bisa membaca tulisan-tulisan menarik lainnya tentang pilkada