BandungBergerak.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung telah menyelesaikan distribusi logistik Pilkada Serentak 27 November 2024, termasuk surat suara dan kotak suara ke seluruh kecamatan di Kota Bandung. Angka partisipasi pemilih pun ditargetkan naik, mengacu pada partisipasi Pilpres 2024 kemarin yang mencapai 82,9 persen.

Namun, apakah angka partisipasi pemilih ini berbanding lurus dengan kualitas demokrasi di negeri ini? Belum tentu juga. Ada banyak parameter untuk menentukan kualitas demokrasi, salah satunya adalah kebebasan sipil yang mengalami gejala penyempitan.

Menurut Wasisto Raharjo Jati, Staf Peneliti di Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dalam makalah yang dimuat jurnal The Insights, di masa Presiden Joko Widodo kebebasan sipil di Indonesia cenderung menurun. Dalam jurnal berjudul “Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021” ini, Wasisto melakukan kajian terhadap tiga laporan utama yakni 2020 The Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia 2019, dan 2021 Democracy Report.

“Ketiga laporan tersebut menunjukkan kalau kualitas demokrasi telah menunjukkan adanya pengurangan siginifikan yang tidak hanya menyentuh aspek kebebasan sipil dan pluralisme, namun juga fungsi pemerintahan,” tulis Wasisto, diakses Kamis, 21 November 2024.

Secara lebih spesifik, laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) dan Indeks Demokrasi Indonesia menggarisbawahi menurunnya kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai pangkal utama menurunnya kualitas demokrasi Indonesia. Laporan EIU menempatkan Indonesia pada urutan 64 dari 167 negara, sedangkan laporan Indeks Demokrasi Indonesia memperlihatkan turunnya skor indeks kebebasan berpendapat yang semula 66,17 di tahun 2018 menjadi 64,29 di tahun 2019.

Adapun laporan 2021 Democracy Report menempatkan Indonesia pada urutan 73 dari 179 negara dalam hal kebebasan dalam demokrasi.

“Secara ringkas, ketiga laporan demokrasi ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pola demokrasi Indonesia yang semula adalah demokrasi elektoral menuju pada “demokrasi yang cacat”. Pemahaman mendasar dari pergeseran ini adalah pemilu tidaklah menjamin akan melahirkan para pimpinan yang mampu mensejahterakan rakyat,” tulis Wasisto.

Pilkada Serentak 2024

Kota Bandung, Jawa Barat kini bersiap menyambut Pilkada Serentak 2024. Terkait angka partisipasi pemilih, Penjabat Wali Kota Bandung A. Koswara mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung untuk menggunakan hak pilihnya dengan harapan tren partisipasi pemilih di Kota Bandung terus meningkat.

"Kami sangat berharap partisipasi masyarakat, khususnya pemilih pemula, dapat maksimal. Meningkatkan angka partisipasi adalah tanggung jawab bersama, sehingga sosialisasi harus terus dilakukan," ujarnya saat melepas secara simbolis Distribusi Surat Suara Pilkada Serentak 2024 di Gudang KPU Kota Bandung, Jalan Ibrahim Adjie, Kamis, 21 November 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam menjelaskan, surat suara yang didistribusikan berjumlah 1.938.742 lembar untuk Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Bandung.

Jumlah yang sama juga berlaku untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Sehingga total ada 3.887.484 lembar surat suara yang akan didistribusikan.

Sedangkan Ketua Bawaslu Kota Bandung, Dimas Aryana Iskandar menegaskan, pentingnya pengawasan selama distribusi logistik. Bawaslu Kota Bandung akan selalu mengawasi setiap fase menuju Pilkada Serentak 2024.

"Kami memastikan distribusi memenuhi prinsip tepat jumlah, tepat spesifikasi, dan tepat waktu. Identifikasi potensi kerawanan, seperti lokasi gudang yang rawan banjir atau kurang aman, telah dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan," ungkapnya.

Dimas juga mengingatkan pentingnya kondisi fisik petugas penyelenggara pemilu, terutama KPPS. Ia meminta seluruh petugas menjaga kesehatan dan beristirahat cukup untuk menghindari kelelahan yang berpotensi berbahaya.

*Kawan-kawan yang baik, silakan membaca liputan lainnya tentang Pilkada Jabar 2024 dalam tautan ini