Krisis Sampah di Bandung Raya, Pemerintah tidak Belajar dari Tragedi TPA Leuwigajah dan Kebakran TPA Sarimukti
Diperlukan program sungguh-sungguh untuk membangun kesadaran pemilahan sampah agar bom waktu sampah di Bandung Raya tak kembali berulang.
Penulis Fitri Amanda 25 Februari 2025
BandungBergerak.id - Dua dekade lalu, gas metana dari sampah yang tercampur dan membusuk memicu ledakan dahsyat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah. Gunung sampah pun longsor dan menelan perkampungan di bawahnya. Sedikitnya 157 jiwa tewas dalam tragedi yang kemudian ditetapkan sebagai hari peduli sampah nasinal setiap 21 Februari.
Namun, bencana yang disebabkan ledakan gas metana sampah tak berhenti di tragedi TPA Leuwigajah. Tahun 2023 TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat mengalami kebakaran hebat selama 23 hari. Bau menyengat dan debu beracun menyerang permukiman dan mengancam kesehatan lebih dari 120 ribu jiwa.
Fauqi, perwakilan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat menjelaskan, TPA Sarimukti diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sementara setelah tragedi Leuwigajah. Lama-kelamaan TPA Sarimukti menjadi TPA jangka panjang bagi Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi.
Akibatnya, kapasitas TPA Sarimukti cepat penuh. Ketika terjadi kebakaran pemerintah kewalahan mencari alternatif pembuangan akhir.
“Akhirnya waktu itu, belum lama kemarin itu dicoba dibuang ke wilayah Garut, aku lupa nama TPA-nya apa tapi itu ada penolakan juga dari masyarakat Garut terhadap pembuangan sampah itu,” jelas Fauqi, di diskusi daring bersama Trash Hero Indonesia dan BandungBergerak dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, Jumat, 21 Februari 2025.
Fauqi menekankan bahwa pemerintah seharusnya melibatkan masyarakat secara lebih intens dalam pengelolaan sampah. Regulasi terkait sebenarnya sudah ada, tetapi kepastian hukumnya perlu terus dikawal bersama. Isu sampah merupakan isu yang sensitif.
Kota-kota urban seperti Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta seharusnya bisa menjadi contoh dalam pengelolaan sampah yang baik. Jika Bandung Raya berhasil menemukan solusi yang efektif, menurut Fauqi, kemungkinan ada poin-poin yang bisa diterapkan di wilayah lain. Sebagai ibu kota provinsi, Fauqi mengatakan bahwa Bandung memiliki tanggung jawab lebih untuk menjadi model dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Baca Juga: Menunggu Keseriusan Penanganan Sampah Kota Bandung di Tangan Farhan dan Erwin
Pengelolaan Sampah Kota Bandung Membingungkan, dari Sistem Tidak Ramah Lingkungan RDF hingga Tersendatnya Kang Empos
Peran Pemerintah Membangun Kesadaran Masyarakat
Sejak tragedi TPA Leuwigajah sampai sekarang pengelolaan sampah di Bandung Raya tidak mengalami banyak perubahan, yakni mengandalkan TPA dengan sistem open dumping. Pembuangan sampah dibuang begitu saja tanpa melalui proses pemilahan. Gas metana yang dihasilkan dari sampah organik yang bercampur dengan sampah anorganik seperti plastik membuat tempat pembuangan menjadi bom waktu.
“Gas metana yang ini berbahaya banget. Jadi kalau seandainya kena percikan api sedikit aja, itu pasti menimbulkan api. Bayangkan lagi kalau seandainya gas metana itu tertahan oleh sampah anorganik kayak plastik dan lain-lainnya, akhirnya itu gasnya tuh ngumpul tuh. Jadi sekali terbakar, akhirnya timbulnya ledakan,” jelas Berdhi dari Trash Hero Indonesia.
Seharusnya pemerintah sudah memahami permasalahan sampah ini, tetapi Berdhi memandang fokus pemerintah dalam menangani sampah masih kurang cukup. Beberapa aspek masih harus lebih diperhatikan, seperti sistem pengawasan dan mekanisme yang lebih tegas seperti penjemputan sampah terpilah. Idealnya, menurut Berdhi, kota-kota di pulau Jawa, seperti Jawa Barat, sudah memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik. Namun, nyatanya pengelolaan sampah di kota-kota besar termasuk Bandung pun masih jauh dari kata baik.
Di sisi lain, kebijakan pengelolaan sampah ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat selaku penghasil sampah. Saat ini, bahkan di tingkat kota besar seperti Bandung, pengelolaan sampah yang dihasilkan masih belum maksimal. Sampah yang masyarakat produksi sering kali tidak dipilah dengan baik.
“Bayangin aja, untuk level pulau Jawa atau untuk level Bandung aja masih kewalahan untuk mereka akhirnya memilah sampah-sampah yang mereka hasilkan dan untuk dipisah atau dimanfaatkan kembali ya. Bayangin yang di daerah (lain di Indonesia),” ucap Berdhi.
Menanggapi pernyataan Berdhi, Fauqi menambahkan bahwa dulu sudah ada instruksi gubernur untuk melarang pembuangan sampah organik ke TPA Sarimukti. Namun nyatanya dalam pengawasan Walhi, masih banyak truk yang mengantre untuk membuang sampah organik ke sana. Hal tersebut menunjukkan bahwa instruksi masih belum dijalankan dengan optimal di lapangan.
Fauqi menjelaskan, salah satu solusi pengelolaan sampah adalah dengan mendorong pemerintah agar lebih tegas dalam mengedukasi dan mewajibkan pengelolaan sampah dari sumbernya. Penghasil sampah baik perusahaan maupun masyarakat, harus bertanggung jawab akan sampah yang dihasilkan. Misalnya, rumah tangga harus memilah sampah organik dan anorganik sebelum dibuang. Sementara perusahaan tidak boleh lepas tangan terhadap limbah yang mereka hasilkan.
Fauqi menjelaskan bahwa kebanyakan sampah organik di Bandung Raya dihasilkan dari tempat-tempat seperti pasar dan hotel. Sayangnya, pemerintah saat ini masih belum memiliki kebijakan yang cukup kuat untuk mendorong sektor-sektor tersebut berkontribusi dalam pemilahan sampah.
“Makanya pemerintah tuh tidak punya dorongan ataupun kepastian untuk mendorong nih, misalkan dari pihak pasar gitu atau pihak-pihak hotel untuk ya gitu, kita bantu sama-sama memilah gitu kan dari sumbernya langsung,” ucap Fauqi.
Berdhi juga menyoroti betapa pentingnya bank sampah atau rumah kompos untuk menampung sampah organik agar di TPA tidak tercampur dengan sampah lainnya. Ia berharap bahwa pemerintah di Indonesia menyiapkan rumah kompos. Namun, Berdhi juga menyoroti bahwa menerapkan hal ini di perkotaan akan menjadi tantangan yang besar karena menurutnya saat ini orang-orang memiliki kesadaran untuk mengompos sangatlah minim.
“Beda sama dulu tebang pohon ya udah taruh aja daunnya sampai kering kan kayak gitu. Nah, sebenarnya pentingnya nomor satu itu sih, kita bangun kesadaran dulu di masyarakat. Percuma saja kalau memang ada ke depannya kayak ada rumah kompos atau organisasi yang mulai kompos tapi masyarakatnya belum siap,” ucap Berdhi.
*Kawan-kawan yang baik bisa mengunjungi karya-karya lain dari Fitri Amanda atau artikel-artikel lain tentang Sampah Kota Bandung