BandungBergerak.id - Sampah masih menjadi persoalan serius yang belum mampu diatasi di Kota Bandung. Sekarang Bandung resmi dipimpin Wali Kota dan Wakil Wali Kota baru, Muhammad Farhan dan Erwin yang menjanjikan akan fokus menangani penanganan sampah, selain prioritas lainnya seperti infrastruktur jalan dan pengendalian inflasi menjelang Ramadan.

Saat ini pun kondisi persampahan Kota Bandung tidak baik. Tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terangkut di TPS dan gerobak-gerobak sampah yang penuh mudah sekali ditemukan di sejumlah titik di Kota Bandung. Contohnya di kawasan TPS Gedebage yang berada di antara permukiman dan pasar volume sampah terus bertambah, 6 Februari 2025. Kondisi ini menandakan Bandung masih sangat bergantung pada sistem open dumping ke tempat pembuangan akhir di Sarimukti yang sudah kelebihan beban. 

Wahana Lingkungan Jawa Barat (Walhi Jabar) menilai persoalan sampah Kota Bandung tidak sederhana. Penanganan atau pengelolaan sampah pun kerap terhambat masalah disiplin dan ketidakpatuhan. Darurat sampah pascakebakaran TPA Sarimukti tidak malah meningkatkan kualitas pengelolaan sampah.

Manajer Pendidikan Walhi Jabar M Jefry Rohman menuturkan,  setelah TPA Sarimukti terbakar kemudian ditutup, masing-masing kota dan kabupaten di Bandung Raya diperintahkan oleh Gubernur Jabar untuk mengelola sampah secara mandiri. Instruksi ini disampaikan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar dengan nomor: 02/PBLS.04/DLH Tentang Penanganan Sampah Pada Masa Darurat dan Pasca Masa Darurat Sampah Bandung Raya.

Instruksi tersebut meminta pemerintah daerah di Bandung Raya tidak melakukan pengangkutan sampah baru khususnya sampah organik ke TPA Sarimukti dan menghentikan pengumpulan sampah sementara terkecuali sampah yang dapat didaur ulang.

Pada pertengahan tahun 2024, Walhi Jabar melakukan monitoring ke TPA Sarimukti untuk memastikan instruksi gubernur mengenai pelarangan sampah organik dibuang ke TPA di Kabupaten Bandung Barat tersebut.

“Hasil pengamatan kami di TPA Sarimukti serta informasi yang diperoleh dari petugas operasional harian TPA, bahwa sampah organik masih dibuang ke Sarimukti,”  kata Jefry, dalam Diskusi Ogie #2: Sampah Semiliwir dari Hulu ke Hilir di Sekretariat Walhi Jabar, Turangga, Bandung, Jumat, 14 Februari 2025.

Dari monitoring yang dilakukan Walhi Jabar, Jefry mengatakan, per hari TPA yang overload ini menampung buangan sampah sekitar 300-320 ritase atau setara 2.500 ton yang didominasi sampah organik sebanyak 80 persen. Kota Bandung menjadi penyumbang sampah paling banyak, sekitar 170 ritase per hari atau sekitar 1.500 ton.

Hal tersebut menunjukkan bahwa paradigma tata kelola sampah yang belum berubah serta tidak ada kebijakan yang detail mengatur penangan serta pengelolaan sampah dari sumbernya. Jefry merekomendasikan agar pemerintah daerah menyusun dan menerbitkan kebijakan pengelolaan sampah di sumber dan mendorong lahirnya kebijakan pengelolaan sampah di level desa dan kelurahan.

Pemerintah sering kali berdalih tentang kekurangpedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Jefry menegaskan, pengelolaan sampah adalah tugas bersama mulai dari pemerintah hingga masyarakat.

“Partisipasi masyarakat bukan berarti melempar tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah tetap bertanggung jawab sepenuhnya sebagai penyelenggara negara yang mengelola isu sampah,” bebernya.

Baca Juga: KADO 214 TAHUN KOTA BANDUNG: Belum Mampu Memilah Sampah
Bandung Kembali Menghadapi Darurat Sampah
Pengelolaan Sampah Kota Bandung Membingungkan, dari Sistem Tidak Ramah Lingkungan RDF hingga Tersendatnya Kang Empos

Komtimen Farhan Erwin Lima Tahun ke Depan

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Farhan dan Erwin resmi dilantik Kamis, 20 Februari 2025, menjelang sehari momentum Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025. HPSN ditetapkan setelah terjadi tragedi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah, Cimahi, 21 Februari 2005.

Dalam tragedi itu, gunung sampah setinggi 60 meter longsor dan menimbun perkampungan di bawahnya. Longsoran dipicu hujan dan ledakan gas metana. Lebih dari 150 orang kehilangan nyawa dalam tragedi ini.

Waktu itu, TPA Leuwigajah yang sudah mengalami kelebihan muatan merupakan tempat pembuangan sampah bagi wilayah Bandung Raya termasuk Kota Bandung. TPA Leuwigajah kemudian ditutup. Pembuangan sampah untuk wilayah Bandung Raya kemudian dilakukan ke TPA Sarimukti yang sudah lama mengalami kelebihan muatan.

Farhan dan Erwin menyebutkan beberapa program prioritas utama selama lima tahun ke depan, salah satunya penanganan sampah. Program pengelolaan sampah akan terus berjalan dengan melakukan pemusnahan sampah di titik kumpul dan TPS-TPS dan edukasi pemilahan sampah melalui program Kang Pisman sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah serta mengurangi dampak lingkungan.

"Sampah itu datangnya dari kita. Dan kami sudah berdiskusi dengan Ketua Karang Taruna Kota Bandung terkait hal ini," kata Farhan, dikutip dalam keterangan resmi.

Selain sampah, Farhan juga menyebut prioritas lainnya yang mesti ditangani di Kota Bandung yaitu kemacetan. Pemkot akan menerapkan program Bus Rapid Transit (BRT) untuk membuka akses jalan khusus BRT serta rencana pembangunan 34 titik halte yang tersebar di Bandung barat sampai Bandung timur.

Prioritas selanjutnya mengenai infrastruktur dan lingkungan. Farhan akan memperjuangkan akses perumahan rakyat dan kualitas hidup mereka. "Salah satu inovasi yang direncanakan adalah mendesain rumah-rumah di daerah padat agar tetap memiliki akses udara segar," tutur Farhan.

Hal lain yang ia singgung adalah pemajuan kebudayaan, transformasi kesehatan, serta ekonomi. Di bidang pariwisata ia menekankan pembangunan berbasis sejarah dan budaya. Untuk mengoptimalkan pendapatan, ia akan menggenjot pajak serta retribusi daerah, program smart parking serta menargetkan peningkatan APBD Kota Bandung sampai 10 triliun rupiah pada 2027.

*Kawan-kawan yang baik bisa mengunjungi karya-karya lain dari Muhammad Akmal Firmansyah, atau artikel-artikel lain tentang Sampah Kota Bandung