BandungBergerak.id - Di masa kolonial, sekitar dua dekade pertama 1900-an, menguat rencana menjadikan Kota Bandung ibu kota pemerintahan Hindia Belanda menggantikan Batavia. Rencana ini segera diikuti dengan geliat pembangunan berbagai infrastruktur baru. Luas wilayah kota bertambah signifikan, demikian pula luas lahan terbangunnya. 

Sejak awal abad ke-20, pertumbuhan penduduk yang pesat membuat pemerintah Gementee (pemerintahan Kotamadya) Bandung terus memperluas wilayahnya. Sekitar tahun 1916, muncul gagasan untuk menjadikannya ibu kota Hindia Belanda. Batavia dinilai semakin padat, udaranya bertambah buruk dan sumpek. Ditambah lagi ancaman penyakit dari rawa-rawanya. 

Sebaliknya, Bandung memiliki lingkungan yang hijau lestari dengan udaranya yang bersih dan sejuk. Dikelilingi oleh gunung dan perbukitan, Bandung juga memiliki posisi strategis dalam kemiliteran. 

Thomas Karsten selaku pejabat perencana perkotaan pada saat itu mempertimbangkan kondisi tersebut dan menyusun rencana penataan wilayah Kota Bandung untuk 25 tahun ke depan.

Pemerintah Hindia Belanda merespons rencana Karsten dengan membentuk Commissie voor de Bevordeeling van de Uitbreidingsplannen der Gemeente Bandoeng. Tugas komisi ini memberikan rekomendasi terhadap Walikota Bandung Bertus Coops dalam perencanaan sarana dan prasarana perkotaan.

Dari tahun 1906 hingga 1931, luas wilayah Gemeente Bandung bertambah sebesar 48,36 persen, dari 1.922 hektare, termasuk 240 hektare lahan terbangun, menjadi 2.853 hektare yang mencakup luas lahan terbangun mencapai 1.300 hektare.

Lahan-lahan terbangun itu terdiri dari pusat pemerintahan Gemeente, kantor-kantor militer, pasar-pasar, stasiun kereta api, dan kawasan permukiman. Sebagian besar dari bangunannya masih bisa ditemui hingga hari ini.