BandungBergerak.id - Ribuan guru honorer madrasah se-Jawa Barat menanti pencairan tunjangan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat (Kanwil Kemenag Jabar). Tunjangan sudah terlambat 3 bulan. Sebagian guru yang mengandalkan tunjangan terpaksa gali lobang tutup lobang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Ada tiga jenis tunjangan yang mengalami keterlambatan, yakni Tunjangan Profesi Guru (TPG), tunjangan guru inpassing atau sertifikasi, dan tunjangan insentif. “Sampai saat ini ketiga-tiganya belum cair, rata-rata sudah tiga bulan,” kata Ketua Federasi Guru Honorer Madrasah (FGHM) Jabar, Ismet Iis Sari Mulyani, saat dihubungi BandungBergerak, Senin (19/4/2021).

Pihak Kanwil Kemenag Jabar beralasan keterlambatan tunjangan terjadi karena force majeure Covid-19, yakni ada 9 pegawai di Bagian Keuangan, termasuk Kepala Bagiannya, terpapar virus Covid-19. Mereka harus dirawat di rumah sakit dan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Akibatnya, kinerja keuangan dan pembayaran tunjangan guru honorer madrasah, sangat terganggu.

Menurut data FGHM Jawa Barat, ada 39 ribuan guru honorer madrasah Jabar yang belum memperoleh hak mereka. Memang ada beberapa guru yang sudah mendapat pencairan tunjangan, yakni dari Kota Bandung dan Kota Cimahi. Itu pun hanya guru inpassing dengan tunjangan yang dibayarkan baru sebulan.

Ismet menyayangkan pihak Kanwil Kemenag Jabar tidak mempunyai kebijakan darurat yang akhirnya mengorbankan banyak guru honorer madrasah beserta keluarganya. Terlebih, keterlambatan pencairan tunjangan bersamaan dengan datangnya bulan ramadan di mana pada hari pertama ada tradisi munggahan yang disambut dengan masakan istimewa.

“Kali ini banyak guru honorer madrasah yang menyambut ramadan dalam ketiadaan hingga hari ini,” ungkap Ismet.

Pihak guru honorer madrasah telah berusaha meminta kejelasan pencairan tunjangan, salah satunya, melalui acara doa virtual bersama melalui Zoom yang diikuti 63 perwakilan guru honorer madrasah se-Jabar, Minggu (18/4/2021).

Menurutnya, para guru sangat mengerti bahwa Covid-19 adalah musibah. Mereka harus berempati kepada para pejabat yang sakit dengan cara memanjatkan doa bersama demi kesembuhan mereka. Para percaya bahwa doa adalah cara terbaik yang bisa dilakukan dalam situasi pandemi.

“Berdoa juga menegaskan bahwa FGHM tidak melulu bersikap keras dalam memperjuangkan hak para guru honorer madrasah, melainkan bisa pula menunjukkan ahlaq yang mulia,” paparnya.

Meski demikian, dalam doa bersama itu FGHM berharap ada perbaikan kinerja pada Kanwil Kemenag Jabar, khususnya dalam pencairan tunjangan bagi guru. FGHM menawarkan sejumlah solusi, yakni Kepala Kanwil Kemenag Jabar agar segera merumuskan kebijakan khusus untuk menghadapi situasi force majeure Covid-19.

Kanwil Kemenag Jabar diminta segera menambah SDM yang bisa memproses pencairan tunjangan. Dalam hal ini, FGHM bersedia untuk meminjamkan SDM terbaiknya sebanyak yang dibutuhkan.

Keterlambatan yang Berulang

Besaran tunjangan yang menjadi hak guru honorer madrasah beragam, tergantung status honorernya. Tunjangan guru TPG Rp 1,5 per bulan, tunjangan guru inpassing Rp 2,4 juta sampai Rp 2,5 juta per bulan, dan kelompok terakhir dan yang paling miris ialah tunjangan guru insentif Rp 250 ribu perbulan.

Yang repot adalah suami istri yang sama-sama guru insentif. Tunjangan satu keluarga ini otomatis tertunda, padahal dari tunjangan itulah mereka menjalankan hidup. “Untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka pinjam sana sini. Rata-rata begitu. Guru laki-laki ada yang ngojek dulu, guru perempuannya dagang. Malah di daerah ada yang resign jadi guru dan mencari kerjaan lain,” katanya.

Keterlambatan pencairan tunjangan guru honorer madrasah bukan kali ini saja terjadi. FGHM mencatat, tahun 2014, 2015, pencairan terlambat 4 bulan. Pada 2017, keterlambatan pencairan tunjangan juga terjadi.

Pada 2019, pengelolaan tunjangan dipegang Kemenag kota/kabupaten. Selama dipegang kota/kabupaten, tunjangan dibayarkan per 2 bulan sekali. Tetapi dengan mekanisme tersebut, pencairan tunjangan oleh Kemenag kota/kabupaten tidak pernah terlambat.

“Karena itu, FGHM meminta wewenang pencairan dikembalikan lagi ke Kanwil Kemenag kota/kabupaten agar tidak terjadi keterlambatan pencairan,” tandasnya.

Janji Cair Secepatnya

Ade Ruhiat, Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Jabar, mengatakan pandemi Covid-19 menjadi kendala pencairan tunjangan guru honorer madrasah se-Jabar. Padahal saat ini Kanwil Kemenag Jabar sedang melakukan pendataan transisi pengelolaan administrasi dari Kemenag kota/kabupaten ke Kanwil Kemenag Jabar.

Di tengah transisi tersebut, kata Ade, mulai Kabag, Bendahara, sampai Kasubag Kanwil Kemag Jabar terkena Covid-19. “Dari situ memang ga bisa menghindar kita. Tidak ada jalan lain untuk mengupayakan, tapi data-data sudah kita siapkan,” kata Ade, saat dikonfirmasi.

Untuk mempercepat proses pendataan, Kabag maupun Kasubag telah memaksakan diri melakukan pemarafan data. Malah menurut Ade, sudah banyak guru yang bisa mencairkan tunjangannya. Untuk guru lainnya, masih dalam validasi data, meliputi data nama, nomor tekening, NPWP, dan lain-lain.

Dalam validasi ini, pihaknya membutuhkan kerja sama dari daerah agar mengirimkan data valid. “Doain ke rekan guru agar pemegang kebijakan pada sehat, kita juga di sini semuanya sehat dan lancar,” katanya.

Data di Kanwil Kemenag Jabar ada 27 ribuan guru berbagai status honorer yang mengalami keterlambatan pencairan tunjangan. Dari jumlah tersebut, Kanwil Kemenag Jabar mengklaim 50 persennya sudah beres atau cair. Sisanya, akan diusahakan secepatnya.

“Targetnya secepatnya, penginnya minggu ini cair semua, saya mah targetnya secepat mungkin, kalau bisa mah besok minggu ini cair semua,” katanya.