BandungBergerak.id - Wali Kota Bandung Oded M. Danial, ketika menghadiri acara Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bandung, menyinggung pentingnya penguatan kolaborasi antara kedua daerah. Pernyataan semacam ini bukan pertama kalinya diucapkan. Yang harus segera dilakukan adalah secara terukur mewujudkan niat tersebut.

Oded menyebut, ada banyak urusan yang membutuhkan penguatan kolaborasi antara Kota dan Kabupaten Bandung. Terutama terkait hal-hal yang ada di perbatasan.

"Tentu saja sebagai sahabat Kang Dadang Supriatna dan Kang Sahrul, saya berharap mudah-mudahan dengan dilantiknya mereka ini, bisa bersama-sama membangun kolaborasi dan kerja sama lintaswilayah," kata Oded dalam siaran persnya, Senin (26/4/2021).

Acara serah terima jabatan yang dibarengkan dengan perayaan Hari Jadi Kabupaten Bandung ke-380 itu diselenggarkaan di Gedong Budaya Sabilulungan, Jalan Soreang, Kabupaten Bandung. Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bandung setelah dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di hari yang sama.

Pernyataan tentang pentingnya kolaborasi dengan daerah-daerah lain sudah berulang kali diucapkan. Pada 26 Februari 2019, misalnya, Oded menyebut aksi-aksi yang sudah ia lakukan untuk merangkul para kepala daerah tetangga di wilayah Bandung Raya, mencakup Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.

Oded ketika itu mengaku sudah menggelar pertemuan Bupati Bandung Dadang Naser dan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna. Ia merencanakan untuk bisa segera bertemu dengan Bupati Bandung Barat Aa Umbara dan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.

"Kebijakan strategis saya itu silaturahmi. Kalau dimaknai dalam bahasa pemerintahan adalah kolaborasi. Maka, saya sekarang mulai untuk melaksanakan kebijakan strategis dengan bersilaturahmi dengan kota kabupaten tetangga," katanya, Selasa (26/2/2019).

Menurut Oded, inisiatif menggelar pertemuan antarkepala daerah ini selalu ditanggapi positif. Kunci keberhasilan kolaborasi terletak pada kemauan menjadi “senasib sepenanggungan” dan tidak lagi mengedepankan kebijakan berbasis ego kedaerahan.  

Ada dua isu utama yang disebut Oded ketika itu, yakni air bersih dan transportasi. Pemenuhan hak warga Kota Bandung atas dua layanan dasar ini sangat tergantung pada daerah-daerah tetangganya. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Bandung, misalnya, mengandalkan pasokan air baku dari kawasan hulu di Kabupaten Bandung.

Pada 2 Maret 2019, giliran Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang membuat pernyataan tentang kolaborasi antardaerah. Ia menyinggung ketergantungan Kota Bandung terhadap daerah-daerah lain dalam urusan lingkungan, terutama di kawasan Bandung utara (KBU).

"Kota Bandung berkepentingan terhadap program penanaman pohon di wilayah ini. Kalau lingkungan di sini semakin baik akan memberikan dampak dan manfaat baik untuk Kota Bandung," kata Yana dalam acara penanaman pohon di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (2/3/2019).

Jika dilacak lebih jauh lagi, pernyataan tentang pentingnya kolaborasi antardaerah di Bandung Raya akan banyak ditemukan. Termasuk oleh para wali kota dan bupati yang menjabat sebelumnya.

Jauh dari Signifikan

Namun penelusuran yang sama akan menghasilkan sedikit informasi tentang aksi nyata kolaborasi yang sudah dikerjakan. Bukan berarti tidak ada sama sekali, tapi jumlah dan dampaknya masih jauh dari signifikan.

Tentang penjaminan pemenuhan air bersih warga Kota Bandung misalnya, beragam rencana sudah digulirkan, mulai dari pembangunan embung-embung hingga rehabilitasi kawasan hulu di Kabupaten Bandung, namun sedikit sekali yang sudah diwujudkan.

Urusan menjaga Kawasan Bandung Utara (KBU), sama saja. Alih fungsi lahan terus menggerogoti lahan-lahan hijau yang berfungsi jadi resapan air. Lihatlah padang gurun lumpur di kawasan Cimenyan atau sebuah proyek pembangunan perumahan yang sedang berlangsung di kawasan Awiligar.

Pengembangan transportasi publik tidak beda nasibnya. Rencana membangun moda transportasi berbasis rel tidak kunjung kesampaian. Bahkan rencana penataan ulang angkutan-angkutan umum antardaerah juga tidak menunjukkan kemajuan berarti.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa mengambil peran strategis dalam upaya mendorong kolaborasi antardaerah di kawasan Cekungan Bandung ini. Apalagi Gubernur Ridwan Kamil pernah merasakan langsung peliknya permasalahan ini ketika menjabat wali Kota Bandung selama lima tahun.