BandungBergerak.id - Seorang istri yang masih muda asyik memainkan ponsel pintarnya. Tiba-tiba suaminya datang menyodorkan amplop tebal berisi uang Rp200 juta.

“Dapat dari mana?” tanya istri.

“Papa dapat proyek tambahan,” jawab suami. “Udah nikmatin saja ini.” Sang istri girang dan langsung menerima amplop tersebut.

Video suami istri tersebut merupakan satu adegan dalam film pendek berjudul “2 Tipe Mama Muda” buatan mahasiswa Klinik Pendidikan Anti-Korupsi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad).

Pada adegan kedua, film pendek itu menampilkan istri tipe 2 yang mendapatkan hadiah mobil BMW dari suaminya. Diceritakan bahwa mereka baru menikah.

“Mah, ini ada hadiah dari aku untuk kamu,” kata suami.

“Ini apa pah, kita kan baru nikah,” jawab istri.

“Kita kan jadi butuh kendaraan dong,” kata suami.

Namun sang istri tak mau menerima begitu saja hadiah mencurigakan tersebut. Kepada suaminya ia bilang tidak mau dicap sebagai istri serakah. Dan ia menegaskan ingin hidup jujur dan sederhana. “Jujur itu ga susah kok,” tandas istri.

Akhir cerita, film pendek itu ingin menunjukkan pentingnya peran perempuan anti-korupsi untuk mendorong kejujuran seorang suami. Sehingga sejak di dalam keluarga, tindak korupsi bisa dicegah.

Video itu diputar di sela acara Kuliah Umum Daring Pembekalan Pendidikan Anti Korupsi dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Rabu (18/3/2021). Kebetulan, dalam kuliah umumnya Firli Bahuri juga menyebut soal peran istri dalam pemberantasan korupsi.

Menurutnya, salah satu sebab terjadinya korupsi adalah keserakahan. Tidak sedikit koruptor yang ditangkap KPK memiliki sikap serakah, misalnya memiliki istri lebih dari satu. Kalaupun istrinya satu, pacarnya lebih dari satu.

“Orang melakukan korupsi karena keserakahan. Fakta empirisnya, para pelaku korupsi itu tidak ada kekurangan. Kalau bicara rumah pasti lebih dari 1. Mobilnya juga tidak satu. Bahkan istrinya tidak satu. Kalau istrinya 1, 1 di Bandung, 1 di Jakarta, 1 di Surabaya, 1 di mana lagi. Ini empiris,” kata Firli Bahuri.

Sebab lain terjadinya korupsi ialah kebutuhan gaya hidup. Gaya hidup berbeda dengan kebutuhan hidup. Setiap penyelenggara negara akan cukup memenuhi hidupnya dengan mengandalkan gajinya.

Berbeda jika penyelenggara negara tersebut punya gaya hidup tinggi yang takkan cukup dipenuhi dengan gajinya sebagai penyelenggara negara. Maka dia butuh korupsi. Bahkan uang sekali korupsi tidak akan sanggup menutupi biaya gaya hidup itu. Akhirnya dia terus-terusan korupsi.

“Seharunya cukup untuk kebutuhan hidup 1 istri, karena istri lebih dari 1 pasti bertambah kebutuhannya,” katanya.

Firli mengaku telah menyampaikan sebab-sebab korupsi khususnya soal gaya hidup, termasuk soal istri dan pacar para koruptor, ke badan negara, Kementerian Agama, dan lain-lain. Hal ini dilakukan karena pencegahan korupsi bukan hanya dilakukan KPK, melainkan perlu dukungan dari lembaga lain.

“Jangan sampai korupsi ini hanya jadi pikiran beban anak bangsa yang peduli pada pemberantasan korupsi, jangan hanya dibebankan ke rektor, Klinik Anti-korupsi, tapi semua bagian bangsa harus jadi agen pemberantasan korupsi,” katanya.

Penyebab lain korupsi adalah adanya kesempatan dan kekuasaan. Sulit bagi koruptor melakukan korupsi kalau tidak ada kesempatan dan kekuasaan. Penyebab berikutnya adalah rendahnya hukuman. Para koruptor akan menghitung berapa biaya (hukuman) yang dikeluarkan dan berapa keuntungan yang didapat.

Misalnya, jika korupsi diancam hukuman 5 tahun penjara, lalu divonis hanya 2 tahun penjara, kemudian dipotong remisi Agustus, Hari Raya, dan lain-lain. Dengan hukuman ini, jika dihitung-hitung si koruptor hanya menjalani 1 tahun penjara. Lalu dia akan menghitung penghasilan dari hasil korupsi setelah 1 tahun dipenjara.

Korupsi juga terjadi karena lemahnya sistem, atau ada sistem yang sengaja dirancang korup. Sebagai contoh, gaji komisaris utama atau direktur utama di BUMN di Indonesia bisa lebih dari 250 juta. “Berarti ada sistem yang dibuat supaya terjadi (korupsi),” katanya.

Alumni Unpad Jangan Sampai Ditangkap KPK

Di musim pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, ada 270 pilkada yang diikuti 853 calon bupati, walikota maupun gubernur. Dari jumlah tersebut, 3 kepala daerah di antaranya kena Operasi Tangkap Tangan KPK.

Jumlah tersebut menurun dibandingkan 2018 di mana KPK melakukan 30 Operasi Tangkap Tangan kepada kepala daerah. Dari hasil Operasi Tangkap Tangan, 122 orang menjadi tersangka termasuk gubernur, bupati, dan walikota.

Firli mengklaim penurunan jumlah Operasi Tangkap Tangan terjadi karena gencarnya upaya pencegahan yang dilakukan KPK. Salah satu pencegahan korupsi yang dilakukan KPK ialah menginisiasi Pilkada Berintegritas.

KPK telah menjalin kerja sama dengan berbagai penyelenggara negara, calon penyelenggara negara, partai politik untuk membangun politik berintegritas yang mampu melawan korupsi.

Menurut Firli peran kampus sangat penting dalam membangun SDM-SDM yang berintegritas. Mahasiswa adalah calon pemimpin di masa depan. Mahasiswa adalah calon bupati, walikota, gubernur dan seterusnya.

Ia meminta mahasiswa mampu mempertahankan integritas sepanjang hidupnya. Namun integritas bisa naik dan turun. “Hari ini mahasiswa memiliki integritas tinggi, suatu saat bisa jadi turun. Bahkan orang yang memiliki penghargaan integritas tinggi bisa terjebak dengan kasus korupsi,” katanya.

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Rina Indiastuti, M.SIE., mengatakan pihaknya mengajarkan pendidikan antikorupsi kepada mahasiswa Unpad. Pendidikan antikorupsi terutama dikenalkan dalam mata pelajaran bagi mahasiswa baru.

Rina bilang, pendidikan antikorupsi bukan ilmu hafalan, melainkan harus diamalkan. Praktek pendidikan antikorupsi berlaku sepanjang hayat.

“Jadi sampai kapan pun mahasiswa itu kelak menjadi pemimpin masa depan. Diharapkan lulusan Unpad tidak masuk atau ketangkap oleh KPK. Jangan sampai terjadi,” katanya.