Kritik Korupsi dalam Komik “From Bandung With Laugh”
Komik ini bercerita soal guyon sehari-hari. Ada juga guyon soal korupsi. Bandung sendiri pernah disurvei sebagai kota dengan kasus suap tinggi
Penulis Iman Herdiana21 Maret 2021
BandungBergerak.id - Kenapa sih, pemerintah kita anti banget sama komunisme? Karena di negara komunis, pelaku korupsi itu dihukum mati.
Demikian salah satu guyon pada komik lawas berjudul “From Bandung With Laugh” buatan Erick S.
Namanya juga komik humor, Erick S membagikan berbagai guyonannya lewat beragam tema yang dikemas ke dalam cerita bergambar, termasuk humor berjudul “Anti Komunis” itu.
Ada beberapa tema korupsi yang diulas Erick S dalam komiknya. Misalnya, soal Bruce Banner, tokoh utama dalam serial komil “Hulk”, yang datang ke Indonesia untuk mengurus kartu identitas.
Bruce Banner digambarkan sebagai sosok pria dengan wajah riang dan lugu. Dia menghadap meja administrasi yang dilayani petugas. Bruce tak terima bahwa mengusur kartu identitas harus membayar biaya tambahan.
“Dari sononya udah begitu, mas,” kata si petugas.
Bruce pun marah dan berubah jadi Hulk. Pemuda yang tadinya bertampang lugu itu berubah menjadi makhluk besar dan sangar. Baju dan celananya robek-robek karena tak sanggup membungkus tubuh yang tiba-tiba besar dan berotot.
“Hulk hates corruption!” katanya geram, seraya memukul meja petugas sampai terbelah dua.
Si petugas panik sambal berteriak, “Ampuuun! Saya kasih gratis deh!”
Selain tema korupsi, Erick S juga melontarkan beberapa cerita bermuatan kritik sosial sesuai konteks ketika komik diterbitkan, yakni tahun 2009.
Misalnya, dalam cerita berjudul “Ayo Antre”, tampak adegan di dalam sebuah rumah bilik bambu yang terdiri dari orang tua dan empat anak. Orang tua laki-laki berpeci dan bertongkat bertanya, “Ayo anak-anak, sebutkan tugas kalian masing-masing hari ini!”
“Saya antre bensin,” jawab anak pertama.
“Saya antre tabung gas,” jawab anak kedua.
“Saya ikut demo ke DPR,” jawab anak ketiga.
Giliran akan keempat, seorang perempuan yang mengenakan seragam SD yang ingin pergi ke sekolah, justru mendapatkan pertanyaan tajam dari ibunya.
“Apa? Mau sekolah? Entar siapa yang mengantre beras?”
Masa komik itu lahir, pemerintahan yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla memang merencanakan akan menaikkan harga BMM seiring naiknya harga minyak mentah dunia. Rencana ini mendapat penolakan masyarakat, termasuk isu kelangkaan BBM.
Soal BBM ini, Erick S menurunkan cerita berjudul “Pom Bensin” yang menggambarkan sebuah mobil bak di perempatan kota yang lengang.
Di mobil tersebut ada percakapan, “Eh katanya pembelian bensin mau dibatasi loh, mungkin pemerintah takut BBM bakal langka…”
“Hah? Bensin? Langka? Masa siiih?”
Mobil tersebut berhenti di sekitar jalan yang penuh SPBU tetapi tak satu pun petugas pom bensin yang berjaga.
Ada juga humor berjudul “Era Tinggal Landas” yang menggambarkan sebuah pesawat siap terbang meninggalkan bandara atau landasan udara. Gambar ini berjudul “Indonesia 1990: menuju era tinggal landas!”.
Pada gambar lain, ada gambar bandara tanpa pesawat terbang bertuliskan “Indonesia 2010: Tinggal landasannya.”
Ada juga cerita-cerita bertajuk PPKn, singkatan dari Pendidikan Pelesetan dan Kritikan.
“Arifin, kamu tahu kan dampak globalisasi berarti rusaknya pasar lokal?”
“Tahu, pak!”
“Lalu, apa yang harus kita lakukan?”
“Menolak globalisasi dan mendukung lokalisasi”
Sebagai komik tentang Bandung, Erick S tak lupa menyajikan guyon yang menunjukkan Bandung sebagai kota beragam yang dihuni berbagai etnis dengan etnis Sunda sebagai penduduk lokalnya.
Dikisahkan ada percakapan orang Sunda dan orang Ambon di suatu kedai kopi.
Orang Ambon bertanya kepada orang Sunda.
“Bung, Bahasa Sundanya panas itu apa?”
“Hareudang.”
Tiba-tipa pelayan datang menyuguhkan kopi. “Punten, ini kopinya.”
Si orang Ambon langsung meneguk kopi sampai habis. “Bung, kopi beta kurang hareudang,” katanya. Orang Sunda kebingungan, karena "hareudang" dalam bahasa Sunda berarti gerah.
Buku komik “From Bandung With Laugh” sebenarnya lebih banyak berisi guyon dengan tema keseharian dan remeh-temeh. Ada yang lucu ada pula yang terasa garing.
Buku komik warna biru 156 halaman ini diterbitkan penerbit DAR! Mizan 2009. Isi komik terbagi ke dalam 9 bab. Tema korupsi masuk ke bab “Kripik Saran”.
Jilid depan komik ini memuat tokoh-tokoh kartun dengan latar belakang Gedung Sate. Jilid bagian belakang memuat bebrapa blurb, salah satunya dari Pidi Baiq.
“…Gambarnya bagus. Dibikin dengan serius. Seperti sengaja mau kasih tahu orang bahwa Erick gambarnya bagus dan serius. Ini dia karya Erick. Kalau dia anak saya, akan saya anjurkan untuk terus bikin komik,” tulis Pidi Baiq.
Masih di jilid belakang, tertulis tentang siapa Erick S. Saat menulis komik tersebut, dia bekerja sebagai pengajar di Fakultas Seni Rupa Desain Institut Teknologi Nasional (FSRD ITENAS), Bandung. Dia juga juga bekerja sebagai illustrator di Rumah Produksi Animasi Kumata Studio.
Di lembaran awal komiknya, Erick menyampaikan disclaimer bahwa, “Semua lelucon yang digambarkan murni bertujuan untuk mengundang senyum dan tawa, tidak dimaksudkan untuk menjelekkan pihak atuapun pribadi tertentu.”
Catatan korupsi di Bandung
Korupsi memang menjadi masalah di kota-kota di Indonesia, tak terkecuali di Bandung. Warga Bandung pun banyak yang jengkel pada prektek haram ini. Tak heran jika satir tentang korupsi muncul dalam percakapan sehari-hari, termasuk dalam komik.
Bahkan Transparency International pernah merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2017 di mana Bandung termasuk sebagai kota yang memprihatinkan praktek korupsinya. Total ada 12 kota besar di Indonesia yang disurvei, Bandung salah satunya. Responden survei adalah pengusaha dan pelaku usaha.
Ada 5 kategori korupsi yang disurvei Transparency International, yakni prevalensi korupsi; akuntabilitas publik; motivasi korupsi; dampak korupsi; dan efektivitas pemberantasan korupsi.
Nilai indeks Indeks Persepsi Korupsi diukur dalam skala 0 sampai dengan 100. Di mana angka 0 merefleksikan paling korup dan 100 dinilai sebagai bebas korupsi. Hasilnya, dari 12 kota yang disurvei, Bandung berada di urutan ketiga terendah dengan 57.9 poin.
Poin IPK Bandung di bawah rerata IPK 2017, yakni 60.8. Pada rentang 0–100, rerata 60.8 menandakan berada tipis di atas rata-rata. Artinya IPK Bandung di bawah rata-rata.
Bandung hanya satu tingkat di atas Medan sebagai kota yang menempati urutan paling bawah dengan nilai 37.4 poin. Nilai rendah ini berarti para pelaku usaha menilai masih banyak terjadi korupsi di kota tersebut.
IPK 2017 menunjukkan Jakarta Utara memiliki IPK paling tinggi dengan nilai 73.9 poin. Artinya, pelaku usaha di Jakarta Utara waktu disurvei menilai terdapat komitmen pemerintah daerah dalam memberantas korupsi sangat baik.
Selain survey IPK, Transparency International juga mengukur potensi suap. Berdasarkan nilai suap, kota yang memiliki persentase suap tertinggi adalah Kota Bandung sebesar 10.8% dari total biaya produksi. Kota yang memiliki persentase biaya suap terendah adalah Kota Makassar sebesar 1.8% dari total biaya produksi.
Menurut Transparency International, daerah dengan potensi korupsi tinggi dan potensi suap tinggi memiliki potensi dampak ekonomi yang tinggi. Sebaliknya, potensi korupsi dan potensi suap rendah memiliki potensi dampak ekonomi yang rendah.
Transparency International lantas mengukur hubungan integritas dengan potensi suap. Daerah dengan integritas bisnis yang buruk memiliki potensi suap yang tinggi. Integritas bisnis dihitung berdasarkan jumlah kompetisi bisnis yang terdistorsi oleh praktik suap.
Kota dengan praktik kompetisi bisnis yang terdistorsi suap tertinggi memiliki integritas bisnis yang buruk, sementara kota dengan praktik kompetisi bisnis yang terdistorsi suap terendah memiliki integritas bisnis rendah.
Kota dengan integritas bisnis buruk akibat terdistorsi suap tertinggi adalah Kota Pontianak (27%). Kota dengan kompetisi bisnis yang terdistorsi suap terendah adalah Kota Makasar (8.8%). Bandung masuk sebagai kota ketiga tertinggi terdistorsi suapnya dengan nilai 22.8.
Transparency International selanjutnya mengukur hubungan pemberantasan korupsi dengan daya saing lokal di masing-masing kota. Terdapat bukti empirik bahwa persepsi korupsi berhubungan erat dengan daya saing.
Disebutkan, kota dengan indeks persepsi korupsi tinggi memiliki daya saing tinggi. Sebaliknya, kota dengan indeks persepsi korupsi rendah memiliki daya saing rendah. Dalam hal ini, Kota Banjarmasin menduduki peringkat teratas sebagai kota dengan persepsi daya saing lokal tertinggi dengan nilai 72.6 poin.
Kota Medan menduduki peringkat terbawah dengan persepsi daya saing terendah. Bandung satu tingkat di atas Medan atau di urutan kedua terakhir dengan daya saing 63,3.
Dari sisi kemudahan usaha, Bandung lagi-lagi menempati urutan kedua terbawah dengan nilai 54,2. Paling bawah adalah Medan. Kota Banjarmasin menduduki peringkat teratas sebagai kota dengan persepsi kemudahan berusaha.
"Kota Bandung Bersiap Menjadi Kota Bebas Korupsi"
Pemkot Bandung merilis berita dengan judul "Kota Bandung Bersiap Menjadi Kota Bebas Korupsi", tentang Sosialisasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di Balai Kota Bandung, yang dibuka Wali Kota Bandung, Oded. M Danial, Selasa, 10 November 2020.
Mang Oded menegaskan bahwa Bandung komitmen pada pemberantasan korupsi, salah satunya dengan menjalankan tata kelola pemerintahan yang mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Oded bilang, kunci pemberantasan korupsi adalah terbangunnya sistem tata kelola pemerintah yang baik. Sistem ini menuntut adanya pemahaman dalam pelaksanaan 5 aspek fundamental, yakni akuntabilitas, transparansi, independensi, koordinasi, dan partisipasi.
“Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha dan berupaya keras untuk terus menerapkan tata kelola Pemerintahan yang baik tersebut dalam setiap tingkatan dan lembaga,” katanya.
Dalam hal ini, IEPK merupakan salah satu model pengukuran efektivitas pengendalian korupsi di instansi dan Badan Usaha Pemerintah dan upaya mengkuantifikasi kemajuan pengelolaan risiko korupsi di dalam organisasi.
Komponen IEPK terdiri dari kapabilitas, pengelolaan korupsi, penerapan strategi pencegahan korupsi, dan penanganan kejadian korupsi. Dengan IEPK, Oded yakin akan mengantarkan Pemkot Bandung terbebas dari tindak pidana korupsi.
Namun menurutnya IEPK hanya alat bantu. “Alat yang paling dasar adalah kesadaran, keteguhan hati dan komitmen dalam menyadari bahwa kita adalah bagian dari Hamba Allah yang menjaga amanah perintah-Nya,” ujarnya.
Komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi tentu ditunggu-tunggu warga Bandung yang sudah lama menyampaikan kekesalannya lewat percakapan sehari-hari maupun menulisnya lewat komik seperti yang dilakukan Erick S. Juga tercermin dalam survei IPK 2017 yang menyatakan Bandung sebagai kota dengan tingkat suap tinggi.
Informasi Buku
Judul: “From Bandung With Laugh”
Penulis: Erick S
Penerbit: DAR! Mizan 2009, Bandung
Cetakan: I, 2009