Memutus Wabah Campak di Leuwigoong
Di tengah status KLB campak di Garut, tenaga kesehatan Puskesmas Leuwigoong menembus kampung-kampung, mendatangi posyandu hingga rumah warga.
- Foto
- Memutus Wabah Campak di Leuwigoong
BandungBergerak - Hari masih pagi saat Anggun Pertiwi, Puri Suciati, dan Nina dari Puskesmas Leuwigoong, menapaki jalan kampung yang menurun. Langkah kaki mereka membawa ke Posyandu Delima, Kampung Cikukuk, Desa Margacinta, Kecamatan Leuwigoong, Garut, Senin, 6 April 2026. Hari itu merupakan kick off Outbreak Response Immunization (ORI) yang digagas pemerintah demi menanggulangi penyebaran wabah campak di Jawa Barat, khususnya di Garut.
Di posyandu, puluhan ibu-ibu bersama anak-anak balita mereka sudah menunggu kedatangan para petugas kesehatan tersebut. Salah satunya Imas yang mengaku anaknya belum mendapat imunisasi.
“Supaya tidak was-was kan katanya lagi wabah di Garut ya,” kata Imas, sambil menggendong sang buah hati.
Setelah screening kondisi dan data kesehatan anak oleh kader PKK setempat, ibu-ibu dan balita mereka memasuki ruangan posyandu sembari menunggu giliran. Sebelum vaksin anak-anak harus dipastikan tidak dalam kondisi demam.
“Ini sambil nonton film ya di hape,” kata seorang ibu, membujuk anak balitanya yang mulai rewel saat petugas kesehatan menyiapkan vaksin campak atau MR (measles rubella).
“Maaf ya, ini agak sakit, sebentar aja ya. Bu tolong dipegang kakinya sambil didekap ya,” kata bidan desa, Anggun Pertiwi.
Anak-anak yang terkena campak bukan hanya mengalami gejala demam dan ruam merah biasa, infeksi virus morbillivirus ini sangat menular dan bisa memicu komplikasi fatal seperti radang paru, diare berat, infeksi telinga, sampai radang otak.
Menurut salah seorang perawat desa, Nina, ia dan rekan-rekan sejawatnya terus melakukan upaya pemerataan layanan kesehatan dengan jemput bola langsung ke rumah-rumah atau posyandu.
Di hari kerja dalam sepekan, mereka bertugas satu hari di puskesmas dan satu hari ke lapangan. “Jadi di puskesmas terlayani, yang di permukiman juga bisa terlayani,” katanya.
Garut menyatakan status Kejadian Luar Biasa (KLB) campak setelah mengalami peningkatan kasus cukup banyak. Jawa Barat sendiri jadi salah satu provinsi KLB campak. Ada sekitar 102.000 anak belum mendapat imunisasi campak lengkap.
Setelah pelaksanaan ORI di berbagai Posyandu, Puskesmas Leuwigoong berencana melanjutkan upaya imunisasi dengan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah bagi anak-anak yang belum menerima vaksin. Sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, petugas akan terlebih dahulu melakukan pendataan terhadap sasaran yang belum terjangkau. Langkah ini dilakukan untuk memastikan cakupan imunisasi campak di wilayah kerja Puskesmas Leuwigoong dapat mencapai target 95 persen, sehingga rantai penularan penyakit dapat diputus.
“Ada jeda waktunya, jadi tidak langsung sekarang, akan kami data dulu,” kata Puri Suciati, salah seorang petugas kesehatan Puskesmas Leuwigoong.
Salah satu kendala yang masih dihadapi petugas kesehatan di lapangan adalah penolakan terhadap imunisasi yang dipengaruhi faktor budaya, keyakinan agama, serta beredarnya misinformasi. Keraguan masyarakat muncul mulai dari isu kehalalan vaksin, informasi keliru mengenai efek samping, hingga sikap antivaksin yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam kondisi ini, petugas kesehatan tidak dapat memaksa masyarakat untuk menerima imunisasi. Karena itu, edukasi dan kampanye kesehatan yang lebih luas, berkelanjutan, dan berbasis fakta perlu terus dilakukan.
Lilis, salah seorang warga, mengaku sempat ragu membawa anaknya untuk imunisasi karena terpengaruh informasi yang beredar di media sosial. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari petugas kesehatan, ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti program vaksinasi.
“Tadinya juga saya ragu, takut malah jadi kenapa-kenapa kalau habis vaksin. Di media sosial kan banyak informasi yang aneh-aneh soal vaksin. Setelah banyak dapat penjelasan dari bu bidan puskesmas, akhirnya saya bawa anak ke posyandu mumpung ada vaksin campak gratis. Apalagi di berita juga disebut Garut jadi daerah wabah campak,” kata Lilis.
Di sisi lain, keberhasilan program imunisasi sangat bergantung pada ketersediaan tenaga kesehatan. Mereka merupakan tulang punggung sistem kesehatan yang memastikan layanan dapat diakses masyarakat hingga ke tingkat desa. Tanpa jumlah dan distribusi tenaga kesehatan yang memadai, akses layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil dan tertinggal, akan semakin sulit.
Data yang dikutip dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menunjukkan bahwa sekitar 4,6 persen puskesmas di Indonesia belum memiliki dokter, sementara 38,8 persen lainnya belum didukung tenaga medis yang lengkap. Kondisi ini mencerminkan tantangan besar dalam pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.
Secara nasional, Indonesia diproyeksikan memiliki sekitar 2,25 juta tenaga kesehatan dengan rasio 7,9 tenaga kesehatan per 1.000 penduduk pada 2026. Angka tersebut berada di atas standar minimum yang ditetapkan World Health Organization, yakni 4,45 tenaga kesehatan per 1.000 penduduk. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi di lapangan. Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, keterbatasan tenaga spesialis, serta hambatan geografis di wilayah terpencil masih menyebabkan kesenjangan layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan wilayah pinggiran.
Ke depan, pemerataan tenaga kesehatan dan peningkatan kesejahteraan mereka diharapkan terus membaik seiring alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp244 triliun yang diarahkan untuk transformasi layanan kesehatan, penguatan fasilitas kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan dan tunjangan tenaga kesehatan.
*Foto dan Teks: Prima Mulia
COMMENTS
