BandungBergerak.id - Dalam sebulan terakhir publik dibuat heboh dengan simpang-siur informasi terkait pembangunan Masjid Al Jabbar di Gedebage, Kota Bandung yang menelan dana lebih dari 1 triliun rupiah. Megaproyek bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat ini bahkan dituding rentan dengan aroma kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Ada, misalnya, proyek 'pembuatan konten' senilai 20 milyar rupiah. 

Salah satu suara kritis tentang pembangunan Masjid Al Jabbar datang dari para pegiat isu anggaran yang bergabung dalam Beyond Anti Corruption (BAC). Yang menggawanginya adalah empat nama yang sudah tidak asing dalam dunia gerakan sipil di Bandung. Salah satunya, Dedi Haryadi yang dulu populer sebagai pentolan BIGS (Bandung Institute of Governance Studies).  

Selasa 87/2/2023) petang BandungBergerak.id mengajak Dedi berbincang di ruang kerja di Jalan Kayu Agung. Ia memaparkan penelusuran BAC di situs web Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Diketahui ada puluhan proyek terkait pembangunan Masjid Al Jabbar dan nilai keseluruhannya jauh melewati 1 triliun rupiah. "Itu belum termasuk anggaran pembebasan lahan," katanya. 

Dedi Haryadi menyodorkan sedikitnya dua gagasan penting. Yang pertama, menjelang tahun politik 2024, banyak kepala daerah di Indonesia, mulai dari wali kota, bupati, hingga gubernur, memikirkan segala cara untuk memperpanjang kekuasaan mereka. Yang kemudian sering terjadi, APBD dilihat sebagai cara cepat memperoleh modal yang dibutuhkan untuk bertarung lagi di pilkada. 

Kedua, Dedi mengajak publik untuk terlibat secara aktif dalam pengawasan setiap proyek-proyek besar yang digulirkan pemerintah. Akses bagi mereka harus disediakan. Aktivis dan jurnalis bisa mengambil peran di sini. 

Penasaran seperti apa obrolan lengkapnya? Silakan tengok lagi kanal Youtube BandungBergerak.id.