BandungBergerak.id - Tiga tahun menjadi waktu yang singkat untuk mengukur sebuah kemajuan atau capaian yang diraih pemerintahaan Wali Kota Bandung Oded M. Danial dan wakilnya Yana Mulyana. Apalagi di tengah jalan, mereka dihambat pandemi Covid-19. Tetapi pandemi juga tak bisa menjadi dalih untuk menggugurkan penilaian.

Pakar Hukum Tata Negara Unpar, Asep Warlan Yusuf, mengatakan pagebluk membuat kinerja pemerintahan Oded-Yana sulit diukur. Di luar pandemi, misi dan program yang dijanjikan Oded-Yana baru berjalan satu tahun setengah mengingat pada tahun berikutnya pandemi keburu menjelang.

"Selebihnya ada refocusing anggaran sehingga ada program yang ditunda. Mereka mendayagunakan semua perangkat untuk menanganai Covid-19. Secara umum ada yang dijalankan dan ada yang tertunda problemnya lagi-lagi ada di persoalan Covid-19," ujar Asep Warlan Yusuf, dalam siaran pers Pemkot Bandung, Jumat (17/9/2021).

Pengamat sosial Universitas Padjadjaran (Unpad), Budi Rajab punya pandangan lain pada pemerintahan Oded-Yana. Menurutnya, pandemi Covid-19 justru menjadi ujian bagi pemerintahan, sejauh mana mereka bisa menangani pandemi sekaligus memfasilitasi kebutuhan warganya yang terdampak pagebluk.

Salah satu tantangan terbesar Oded-Yana kini adalah mendongkrak perekonomian warganya yang lama terpukul pagebluk. Menurut Budi, Oded-Yana seharusnya siap menghadapi segala kondisi.

Pagebluk yang tengah menghambat hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat merupakan sebuah tantangan besar sekaligus momentum untuk menunjukkan integritasnya sebagai pemimpin. Budi juga melayangkan kritik terhadap sejumlah kebijakan pengendalian pagebluk yang menurutnya terlambat.

Hal yang paling krusial adalah terlambatnya pengambilan keputusan penyediaan ruang isolasi mandiri, fasilitas rumah sakit, dan percepatan vaksinasi Covid-19. Pasalnya, keterlambatan itu semakin memperburuk kondisi warga yang sulit berkutik karena berbagai kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan.

Namun, kebijakan pembatasan itu sendiri tidak diiringi dengan solusi. Sedangkan bantuan sosial (bansos) dinilai belum menjawab keresahan warga Kota Bandung.

“Vaksinasi jelas telat, imbasnya ke mana-mana, sekolah (tatap muka) misalnya. Kalau bansos itu dari dulu selalu bermasalah, gak ada yang pernah tahu betul permasalahannya di mana karena gak terbuka,” tutur Budi Rajab, ketika dihubungi BandungBergerak.id.

Permasalahan di Kota Bandung perlu mendapatkan kawalan bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Warga Kota Bandung diminta aktif menyuarakan pendapatnya. Budi Rajab mengatakan, kritik warga terhadap pemimpinnya merupakan elemen penting yang tak bisa dikesampingkan.

Baca Juga: Tiga Tahun Oded-Yana, Berkutat dengan Bom Waktu Sampah
CERITA ORANG BANDUNG (31): Sri Jamrud di antara Kopi, Bunga, dan Jerat Utang

Oded-Yana Silent Worker

Asep Warlan menilai karakter pemerintahan Oded-Yana sebagai 'silent worker'. Sehingga wajar ada masyarakat yang belum mengetahui pergerakan mereka. Padahal, sambung Asep, kinerja Oded-Yana telah membuahkan apresiasi, seperti Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Oded-Yana juga telah mendapatkan 265 penghargaan level regional, nasional maupun internasional.

"Nah ini Mang Oded dan Kang Yana yang tidak terlalu bombastis dalam publikasi keberhasilan. Tapi yang mengukur ada orang yang memberikan penghargaan. Itu artinya ada orang, instansi atau organisasi yang menghargainya," jelas Asep Warlan.

Sementara itu, Budi Rajab menyarankan pasangan Oded-Yana agar menggenjot lagi kinerjanya. Setiap pemerintahan pasti mengalami masalah pandemi, termasuk minimnya APBD. Namum APBD yang minim seharusnya bisa dioptimalkan untuk kebutuhan masyarakat.

Budi mengingatkan bahwa pagebluk di Kota Bandung belum berakhir, sehingga diperlukan langkah nyata agar Covid-19 benar-benar terkendali.

Ruang Publik yang Minim

Salah satu tolok ukur capaian pemerintahan adalah memfasilitasi warganya dalam mengakses ruang-ruang publik. Hal ini yang dinilai menjadi salah satu kelemahan pemerintahan Oded-Yana.

Anggota Divisi Riset dan Kampanye Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Wisnu Prima menilai ruang-ruang publik yang ada di Kota Bandung masih sangat minim pemanfaatnnya.

“Ruang-ruang yang dibangun memang ada tapi tidak diperuntukkan kepada publik. Pemerintah sibuk memoles mukanya tapi lupa memberikan terhadap publik,” tuturnya, kepada BandungBergerak.id, Kamis (23/9/2021).

Contoh paling mencolok terjadi pada kawasan Tamansari yang menjadi lokasi pembangunan rumah deret. Wisnu Prima menilai, Tamansari seharusnya sudah jadi ruang publik namun tak diakui Pemkot Bandung. Banyaknya komunitas dan solidaritas masyarakat yang muncul di Tamansari mestinya difasilitasi. Akan tetapi fenomena ini tak mendapat respons dari Pemkot Bandung.