BandungBergerak.id - Pimpinan pemerintahan Kota Bandung terus berganti, masalah masih belum tertangani. Hingga kini, di masa pemerintahan Oded M Danial dan Yana Mulyana yang sudah berjalan tiga tahun, masalah sampah Kota Bandung tetap menjadi bom waktu.  

Seperti diketahui, Bandung, Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dengan luas 16.730 hektar, tidak memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sendiri. Sejak tragedi longsor sampah TPA Leuwigajah  yang menewaskan lebih dari 100 orang 21 Februari 2005 lalu, sampai sekarang Bandung mengandalkan TPA di luar wilayahnya.

Saat ini sampah Kota Bandung dibuang ke TPA Sarimukti yang sudah kelebihan kapasitas. Pengangkutan sampah Kota Bandung ke TPA di Kabupaten Bandung Barat itu akan berakhir pada 2023 atau tiga tahun lagi dari sekarang. Setelah itu, belum jelas Kota Bandung akan membuang sampah ke mana.  

Memang Pemkot Bandung tengah berancang-ancang membuang sampah ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka, Kabupaten Bandung. Namun sejumlah kendala teknis masih merundung TPA di daerah Nagreg itu.

"Mungkin beberapa tahun ke depan TPA Sarimukti habis dan tidak mungkin diperpanjang kembali, kalau pun ke Legok Nangka kelihatannya juga cukup berat," ucap Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana saat berkunjung ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST-3R) di Kelurahan Melong Kota Cimahi, dalam siaran pers, Selasa (21/9/2021).

Pengelolaan sampah Kota Bandung masih memanfaatkan teknologi usang open dumping, yaitu mengumpulkan dan mengangkut sampah dari sumber-sumber produksi sampah seperti permukiman, daerah komersil, perkantoran, industri, dan lain-lain. Selanjutnya sampah tersebut diangkut ke TPA. Setiap harinya, Kota Bandung sedikitnya memproduksi 1.500 ton sampah.

Di masa pemerintahan Oded-Yana, Pemkot gencar menyosialisasikan penanganan sampah menggunakan pola H2H (Hulu ke Hilir) untuk mengurangi metode open dumping. Program H2H itu bernama Kang Pisman, kependekan dari Kurangi Pisahkan Manfaatkan. Dengan Kang Pisman diharapkan sampah yang dibuang ke TPA semakin berkurang.

Tetapi pada paraktiknya, Kang Pisman belum membuahkan hasil signifikan. Pengelolaan sampah membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan warganya. Sejauh mana warga Bandung mengikuti kampanye Kang Pisman, yakni memilah sampah sejak dari rumah, belum diketahui tolok ukurnya. Yang jelas, sampah Kota Bandung yang dibuang ke TPA cenderung meningkat setiap tahunnya, seiring bertambahnya laju penduduk.

Teori meningkatnya sampah yang berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk sudah dikemukakan para ahli jauh-jauh hari. Wahyu Surakusumah dalam makalah ilmiah “Permasalahan Sampah Kota Bandung dan Alternatif Solusinya”, mengatakan peningkatan jumlah penduduk dan gaya hidup sangat berpengaruh pada volume sampah.

Misalnya saja, kota Jakarta pada tahun 1985 menghasilkan sampah sejumlah 18.500 m3 per hari dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 25.700 m3 per hari. Jika dihitung dalam setahun, maka volume sampah Jakarta tahun 2000 mencapai 170 kali besar Candi Borobudur (volume Candi Borobudur: 55.000 m3).

“Selain Jakarta, jumlah sampah yang cukup besar terjadi di Medan dan Bandung. Kota metropolitan lebih banyak menghasilkan sampah dibandingkan dengan kota sedang atau kecil. Dari data menunjukan bahwa kota Bandung setiap harinya menghasilkan sampah sebanyak 8.418 m3 dan hanya bisa terlayani sekitar 65 persen dan sisanya tidak dapat diolah,” papar Wahyu Surakusumah.

Sarjana Jurusan Biologi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) itu menyoroti pengelolaan sampah Kota Bandung yang masih sederhana (konvensional) dengan menggunakan teknologi open dumping, yaitu pengumpulan dan pembuangan. Pemilahan lebih banyak dilakukan oleh pemulung ketika sampah tiba di TPA atau TPS. Pemilahan di tingkat rumah tangga terbilang masih minim.

“Sampai saat ini pemerintah daerah kota Bandung masih terus berinovasi mencari solusi menangani permasalahan sampah. Permasalahan ini menjadi krusial karena ada kemungkinan Bandung menjadi “kota sampah” terulang kembali,” katanya, mengacu pada peristiwa Bandung lautan sampah pascaruntuhnya TPA Leuwigajah.

Ada sejumlah permasalahan yang belum terselesaikan yang dapat menyebabkan terulangnya Bandung lautan sampah. Pertama, kesadaran masyarakat Bandung masih rendah, indikatornya adalah produksi sampah Kota Bandung terus meningkat.

Kedua, masyarakat belum biasa memilah sampah organik dan nonorganik.Hal ini menyebabkan pengelolaan sampah menjadi lebih sulit dan tidak efesien. Sampah organik merupakan komposisi terbesar dari sampah kota Bandung. Ketiga, kemampuan pelayanan PD kebersihan Kota Bandung yang terbatas dan belum optimal.

Keempat, penegakan hukum (law inforcement) tidak konsisten. Pengelolaan sampah dan sanksi-sanksi bagi masyarakat yang melanggarnya telah diatur, akan tetapi pelaksanaan aturan ini tidak konsisten.

Baca Juga: Bandung Kota Rawan Bencana (3): Kang Pisman vs Bom Waktu Sampah
Jutaan Lembar Sampah Plastik Cemari Laut Indonesia
Cerita Orang Bandung (8): Hidup Oneng, Perempuan Pemulung Sampah Keliling
Selain Program, Masyarakat Butuh Edukasi Pengelolaan Sampah
Insinerator Cara Paling Akhir untuk Musnahkan Sampah Medis B3

Kang Pisman Perlu Monitoring dan Dievaluasi

Kang Pisman bergulir sejak Oded-Yana memimpin Bandung tiga tahun lalu. Sampai saat ini Kang Pisman terus dikampanyekan, walaupun hasil evaluasinya belum diketahui, terutama sejauh mana program ini merembes ke warga Bandung.

Koordinator Forum Sesa Nyaba, Rahmat Suprihat mengapresiasi program yang digulirkan oleh Pemkot Bandung tersebut. Namun ia mempermasalahkan monitoring dan evaluasi pada Kang Pisman.

"Seperti Kang Pisman itu sangat luat biasa, tapi kita sangat kurang istikamah. Saya melihat banyak fasilitasnya seperti bata terawang, keranjang takakura hanya bisa berjalan beberapa saat. Mungkin karena monitoring dan evaluasi kurang maksimal," kata Rahmat Suprihat, saat silaturahmi dengan Wali Kota Oded, pada siaran pers 10 Juni 2021.

Bom Waktu semakin Dekat

Koordinator Forum Bandung Juara Bebas Sampah (BJBS), David Sutasurya mengingatkan akan adanyanya bom waktu sampah di Kota Bandung, jika persoalan sampah ini tak ditangani dengan baik. Menurutnya, penyelesaian bom waktu sampah harus dengan cara zero waste yang melibatkan masyarakat.

"Kalau kita melihat, bom waktu sampah Kota Bandung sebetulnya sudah keliatan sekali. Pertama, TPS Sarimukti kondisinya seperti itu, rencana perluasan oleh provinsi terhambat oleh Covid-19, perizinan dari KLHK dan sebagainya," lanjut David Sutasurya.

Ia juga menyoroti TPA Legok Nangka yang masih memerlukan waktu untuk bisa beroperasi. Diperkirakan, operasional TPA Legok Nangka baru bisa berjalan pada 2025. Sementara TPA Sarimukti sudah habis pada 2023. Bandung pun terancam tidak bisa membuang sampah ke TPA. Itulah bom waktu tersebut.

TPPAS Regional Legok Nangka sendiri hingga kini masih dalam proses pembangunan. TPA ini berada di aera milik Pemerintah Kabupaten Bandung dan sebagian Kabupaten Garut. Pembangunan dilakukan di lahan seluas 78 hektare. Rencananya,TPPAS Regional Legok Nangka akan menampung sampah dari 6 kota/kabupaten di Jawa Barat. 

Sementara TPA Sarimukti sudah kewalahan menghadapi kiriman sampah dari wilayah Bandung Raya yang mencapai 2.000 ton per hari. Daya tampung TPA Sarimukti hanya 1.200 ton per hari.

Wali Kota Bandung Oded M. Danial mengatakan pengelolaan sampah memerlukan kerja sama dengan semua pihak, termasuk semua warga.

"Yang paling ideal dalam pengelolaan sampah, kita harus mengajak silaturahim semua stakeholder termasuk masyarakat secara personalnya agar dapat dibina, diedukasi, sehingga sampah bisa diselesaikan oleh kita semua, makanya ada program Kang Pisman," kata Oded M. Danial.

Mang Oded mengaku optimis bisa mengatasi masalah bom waktu sampah. Tentunya optimisme ini harus dibarengi komitmen dan konsistensi agar bom waktu tersebut tidak meledak dan menghasilkan Bandung lautan sampah jilid 2.