BandungBergerak.id - Kasus penularan Covid-19 di Kota Bandung sudah melandai pascalonjakan tinggi yang terjadi antara Juni-Juli 2021 lalu. Momentum ini perlu dikawal bersama oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung maupun warganya agar pagebluk benar-benar terkendali.

Seiring melandainya penyebaran virus infeksius tersebut, level PPKM yang berlaku di Bandung diturunkan. Dampaknya, mobilitas warga Kota Bandung kembali sibuk seperti semula. Euforia warga terjadi di beberapa pusat keramaian Kota Bandung, mulai di Jalan Asia Afrika, hingga pusat-pusat kuliner.

Pemandangan mengkhawatirkan terjadi pada pasar kaget di kawasan Cilaki, Bandung, Jawa Barat, Minggu (26/9/2021). Pasar kaget diizinkan setelah Pemerintah pusat mengizinkan keramaian di area-area publik seiring turunnya kasus Covid-19 di Indonesia.

Adanya keramaian-keramaian yang menjuruk ke euforia itu dikhawatirkan berpotensi memicu gelombang ketiga penularan Covid-19. Meski demikian, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengunkapkan pihaknya meninjau dengan ketat mobilitas warga Kota Bandung yang mulai meningkat akhir-akhir ini.

Ia juga mengimbau agar kelonggaran PPKM bisa ditanggapi dengan bijak oleh seluruh elemen masyarakat, khususnya di sektor pariwisata dan perindustrian.

“Kami ini tak pernah tahu tamu-tamu kita ini datang dari zona yang mana, apakah hitam, merah, kuning. Satu-satunya cara kita untuk mengantisipasi (penularan Covid-19) harus melindungi diri sendiri. Kita gak bisa cuma mengandalkan Satpol PP di lapangan, misalnya,” ungkapnya di Auditorium Balai Kota Bandung, Senin (27/9/2021).

Saat ini, kasus penyebaran Covid-19 di Kota Bandung dinyatakan telah surut dan memasuki kategori zona risiko rendah. Indikator tersebut dijadikan landasan untuk mendongkrak ekonomi yang melemah selama berbagai kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.

Data Bandung.go.id menunjukkan, masih ada 184 kasus aktif positif (dirawat). Total kasus positif sejak awal pagebluk hingga Minggu (26/9/2021) mencapai 42.412 orang. Dari jumlah tersebut, 40.809 kasus dinyatakan sembuh, dan 1.419 orang meninggal dunia.

Lima kecamatan dengan kasus aktif tertinggi diduduki Kecamatan Coblong 23 kasus, Kiaracondong 15 kasus, Sukajadi 13 kasus, Sukasari 12 kasus, dan Astana Anyar sebanyak 10 kasus.

Yana menambahkan, salah satu strategi mengendalikan Covid-19 Kota Bandung adalah dengan mempercepat vaksinasi Covid-19. Selama proses vaksinasi ini berjalan, warga Kota Bandung diimbau agar tetap memperketat protokol kesehatan (prokes).

“Selama kita punya keyakinan dan vaksinnya ada, kita bisa menghadapinya (pagebluk). Tapi, gak boleh kita euforia, jangan abai dengan prokes. Meskipun vaksinasi ini cara ikhtiar kita, tapi kita belum tahu kapan pandemi ini selesai,” imbuhnya.

Merujuk laporan Bandung.go.id,capaian vaksinasi Covid-19 Kota Bandung berada di angka 1.952.358 jiwa. Di antaranya, 1.596.007 (81,75 persen) dosis pertama, dan 1.056.501 (54,11 persen) dosis kedua, dan 21.150 (1.08 persen) dosis ketiga atau booster khusus untuk tenaga kesehatan.

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Bandung Raya: Masih ada Kasus Aktif, Tetap Disiplin Prokes
Vaksinasi Covid-19 pada Anak di Bawah 12 Tahun masih Tunggu Uji Klinis

Riwayat Penanganan Covid-19 Pemkot Bandung

Kasus penularan Covid-19 di Kota Bandung petama kali ditemukan pada 17 Maret 2020. Pemkot Bandung menyatakan Bandung dalam status siaga dan turut menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB berjalan hingga sekitar tiga jilid sampai menuju akhir tahun 2020.

Sayangnya, produksi kebijakan pembatasan sosial yang terus berulang ini membuat masyarakat semakin abai terhadap prokes yang diwajibkan. Kebijakan tak diiringi bantuan ekonomi yang memadai sehingga banyak warga yang kesulitan mencari nafkah.

Warga Kota Bandung sempat mendapatkan angin segar lewat bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada pertengahan 2020, namun bantuan ini tidak mengentaskan akar persoalan. Tak sedikit kritik yang yang menyatakan bansos kurang mengenai sasaran. Adanya warga yang tak tersentuh bansos ini diakui Wali Kota Bandung Oded M. Danial.

“Saya sangat sedih karena kita mencatat ada sekitar 80 ribu warga miskin yang terdampak (pagebluk). Terus, ada sekitar 23 ribu warga yang belum tercover (bansos). Sementara, PAD kita gak seberapa,” tutur Oded.

Jangkauan bansos Kota Bandung yang terbatas tak lepas dari minimnya APBD Kota Bandung. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung pada tahun 2020 hanya mencapai sekitar 700 miliar Rupiah dari jumlah target 2,7 triliun Rupiah. Sementara pada tahun 2021, PAD Kota Bandung mencapai angka tak jauh berbeda per Juli lalu dengan jumlah target yang sama.

Kehilangan hampir Rp 1 Triliun

Pemkot Bandung cukup kewalahan dalam mengatasi pagebluk. Apalagi gelombang penularan kedua terjadi pascalebaran Mei lalu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna, menyatakan pihaknya tak pernah menyangka bakal menghadapi bencana nonalam sehingga terjadi perombakan besar-besaran pada APBD Kota Bandung.

“Untuk pertama kalinya selama 33 tahun saya mengabdi (sebagai) ASN, ada kebijakan refocusing APBD untuk menanggulangi. Kita sempat tertekan, PAD kita bisa dihitung hampir kehilangan satu triliun (Rupiah),” ujar Ema.

Pemkot Bandung telah mengeluarkan dana sebesar 118 miliar Rupiah untuk intensif di sektor kesehatan. Kebijakan ini merupakan pengeluaran terbesar selama pagebluk Covid-19. Sementara itu, aliran dana untuk pembangunan di sektor infrastruktur kota yang semula dianggarkan sekitar lebih dari 800 miliar Rupiah untuk tahun 2020-2021 pun terpotong sebanyak 40 persen.

Pemkot Bandung juga menganggarkan dana 30 miliar Rupiah sebagai bansos. Dana itu disalurkan sebesar 500 ribu rupiah kepada lebih dari 40 ribu keluarga penerima manfaat. Namun, masih banyak warga yang mengaku belum menerima dan bahkan tidak mendengar informasi tersebut hingga programmya selesai pada akhir Agustus 2021.