BandungBergerak - “Hari ini kita menyaksikan pertandingan antara tim rakyat melawan tim elite,” ujar seorang mahasiswa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Selasa, 28 Oktober 2025. Di sana mereka membentuk tim Klub Rakyat dan Klub Elite. Seorang mahasiswa lain berperan sebagai komentator, melontarkan narasi penuh satire yang menyelipkan tuntutan dan kritik terhadap negara.

Para mahasiswa tersebut berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) SI Jabar yang melakukan aksi evaluasi satu tahun kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan tajuk “Bangun Ulang Indonesia Satu Tahun Penuh Malapetaka Rakyat Ambil Alih Kuasa” dengan tagline “Melawan dengan Berdendang”.

Tak ada bakar ban atau dorong-dorongan dalam demonstrasi ini. Massa aksi membalut unjuk rasa dengan bersenang-senang seperti bermain bola, bernyanyi, orasi, dan penampilan puisi.

"Ya, rakyat kemasukan dan RUU TNI disahkan," kata mahasiswa yang menjadi komentator, saat Klub Elite mencetak gol ke gawang Klub Rakyat.

Koordinator BEM SI Jabar Muhammad Risaldi mengatakan, aksi sepak bola ini dilakukan di sebagian Jalan Diponegoro, sebagai simbol pengambilalihan ruang publik oleh rakyat.

Menurutnya, aksi ini dikemas lebih menyenangkan karena menyampaikan aspirasi dengan membakar ban tak juga didengarkan. Oleh karenanya, mereka mencoba melakukan gaya baru dengan harapan bisa lebih didengarkan oleh penguasa. Bola sendiri mereka simbolkan sebagai keadilan.

"Boleh jadi dengan gaya yang baru ini, kita bisa lebih didengar dan apa yang menjadi tuntutan dari kita, bisa diterima dan di-deliver dengan baik oleh para pemerintah di sana," kata Risaldi kepada wartawan, Selasa, 28 Oktober 2025.

Risaldi mengatakan, mereka mendesak pemerintah untuk merealisasikan tuntut-tuntutan, antara lain evaluasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan mendorong anggaran pendidikan dimaksimalkan.

Aksi ini juga bersolidaritas terhadap 962 tahanan politik yang ditetapkan tersangka usai demonstrasi besar 29 Agustus-2 September 2025.

"Hari ini kita bersolidaritas untuk coba memberikan sebuah tuntutan kepada pemerintah bahwasannya hari ini kita ini ada negara yang demokratis, tapi faktanya jauh dari kata demokratis," ungkapnya

Perwakilan BEM SI Jabar Bandung Raya Abu Rosyid Al-Ghifari menambahkan, aksi ini masih dalam konteks mengevaluasi kepemimpinan Prabowo. Sebelumnya mereka juga telah melakukan aksi pada 20 Oktober 2025 lalu. Namun, tak ada atensi sehingga membuat mereka kembali turun ke jalan.

Dalam aksi ini mereka juga bersolidaritas terhadap warga Sukahaji yang bertahan di lahan sengketa. Melalui aksi ini, BEM SI Jawa Barat menyampaikan sejumlah tuntutan sebagai berikut:

Isu Agraria dan Lingkungan

o Sahkan RUU Masyarakat Hukum Adat.
o Desak pertanggungjawaban penuh atas proyek Food Estate yang telah menimbulkan kerugian besar bagi lingkungan dan masyarakat adat.
o Wujudkan Reforma Agraria Sejati dan tindak tegas terhadap perampasan ruang hidup serta berbagai bentuk konflik agraria, khususnya di wilayah Jawa Barat seperti Sukahaji, Tampomas, Dago Elos, Cicalengka, dan SMANSA Bandung.
o Kaji ulang kebijakan hilirisasi bahan pangan.
o Sahkan RUU Keadilan Iklim.
o Revisi kebijakan serta peraturan daerah yang menyimpang dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, dan lakukan pengawasan ketat dari Presiden terhadap pihak swasta maupun pejabat publik agar patuh pada peraturan tersebut.

Isu Hukum, HAM, dan Keamanan

• Kaji ulang RUU Polri dan RUU KUHAP.
• Bebaskan serta hentikan kriminalisasi terhadap massa aksi dan pejuang demokrasi yang ditahan.
• Pastikan jaminan hak asasi manusia bagi masyarakat sipil.
• Tarik militer organik dan nonorganik dari Papua, bebaskan tahanan politik Papua, serta buka akses jurnalis secara luas di Papua.
• Berikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua.
• Cabut UU TNI, lakukan demiliterisasi ruang sipil, dan kembalikan personel TNI ke barak.
• Tolak rencana penulisan ulang sejarah nasional.
• Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
• Bentuk Tim Independen Pengusutan Korban Demonstrasi dan tuntaskan pelanggaran HAM dari masa lampau hingga kini.

Isu Ekonomi dan Ketenagakerjaan

• Desak realokasi APBN agar berfokus pada sektor pendidikan.
• Lakukan pengawasan intensif dan evaluasi total terhadap proyek Danantara, Giant Sea Wall, dan Koperasi Desa Merah Putih, serta pastikan transparansi pelaksanaannya.
• Naikkan upah buruh dan hentikan PHK massal.
• Lakukan evaluasi total terhadap BUMN secara struktural dan fungsional.
• Revisi UU KPK untuk mengembalikan marwah dan independensi lembaga tersebut.
• Desak pengunduran diri pejabat publik yang merangkap jabatan.
• Dorong partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi RUU Perampasan Aset.
• Revisi UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Isu Politik dan Sosial

• Laksanakan reformasi sistem partai politik Indonesia.
• Tegur dan berikan sanksi tegas kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atas perilaku seksis.
• Lakukan evaluasi total kawasan pendidikan Jatinangor.
• Kaji ulang UU Cipta Kerja.
• Wujudkan pengelolaan sampah dan limbah yang optimal.
• Hentikan marginalisasi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, termasuk LGBT, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.

Baca Juga: Tersisa dari Demonstrasi di Bandung, Pesan Agar Suara Rakyat Didengar
Mahasiswa Bandung dan Massa Ojol Kembali Turun ke Jalan, Bawa Tuntutan 17+8

Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Taman Cikapayang

Selain di Gedung Sate, Taman Cikapayang Dago juga menjadi lokasi aksi demonstrasi yang dilakukan Front Mahasiswa Nasional (FMN), Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan (UKSK), Great UPI, dan BEM Unpad. Aksi ini menyambut peringatan Sumpah Pemuda, Selasa, 28 Oktober 2025.

Mereka mengangkat sejumlah isu, dari penangkapan massa aksi sepanjang demonstrasi Agustus-September hingga penggusuran. Aksi yang digelar mulai pukul 19.00 ini diisi dengan orasi, penyebaran pamflet peristiwa kebakaran Sukahaji ke pengendara di perempatan Dago, hingga bakar lilin sebagai bentuk solidaritas.

May, koordinator FMN cabang Bandung Raya menyampaikan kritiknya pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, penangkapan massal yang dilakukan aparat setelah demonstrasi sebagai bentuk ancaman terhadap demokrasi di Indonesia.

“Tindakan ini menunjukkan ancaman-ancaman terhadap aktivis yang semakin masif dilakukan,” ujar May, kepada BandungBergerak di sela-sela aksi.

Data Polri menyebutkan, terdapat 959 orang ditetapkan sebagai tersangka terkait aksi kerusuhan yang terjadi saat demonstrasi pada 25–31 Agustus 2025 di berbagai titik di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, hingga Bali. Dari jumlah tersebut, 664 tersangka merupakan orang dewasa dan 295 lainnya anak di bawah umur.

May menyebut satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran telah mengantarkan Indonesia menjadi negara otoriter. Hal itu ditunjukkan dengan pelibatan tentara dalam berbagai aspek. Ditambah adanya RUU TNI yang membuka peluang militer kembali menduduki jabatan sipil.

Hal senada diungkapkan oleh Kiral Destarata, Kepala Departemen Propaganda dan Aksi BEM Unpad yang mengatakan penahanan massa aksi dan menjadikannya sebagai tersangka adalah bentuk pemberangusan kebebasan berekspresi dan demokrasi.

“Hak-hak kita untuk menjadi warga Indonesia yang katanya ngaku sebagai negara yang demokratis itu omong kosong,” ujarnya. “Dengan adanya kriminalisasi-kriminalisasi yang masih terus terjadi bahkan terus bertambah.”

Ia menjelaskan, aksi Agustus-September merupakan luapan kemarahan rakyat terkait kematian pengemudi ojol Affan Kurniawan yang dilindas mobil taktis Brimob, serta perilaku dan kebijakan yang dibikin elite politik.

Mahasiswa Bersolidaritas untuk Warga Sukahaji

Peringatan Hari Sumpah Pemuda juga digunakan sebagai momentum solidaritas bagi warga Sukahaji. Pada Selasa, 28 Oktober dini hari, warga Sukahaji kembali mengalami nasib nahas kebakaran.

Sebagai bentuk solidaritas, mahasiswa meneriakan jargon: “Sukahaji Melawan, Usir Setan Tanah”. Bendera Sukahaji ikut dibentangkan di antara spanduk-spanduk protes.

Kiral, mahasiswa yang beberapa kali mendampingi warga Sukahaji dan sempat tinggal di sana, datang ke lokasi kebakaran bersama anggota BEM Unpad pada pagi hari kejadian. Ia mengaku peristiwa itu sangat menguras emosi.

“Saya sendiri tadi datang ke lokasi sungguh merasakan mirisnya, merasakan sedihnya, perihnya menjadi masyarakat yang di situ benar-benar merasakan penindasan secara langsung,” ungkap Kiral.

Menurutnya, konflik yang mengancam ruang hidup warga Sukahaji menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi hak dasar warganya.

Dedes, anggota Front Mahasiswa Nasional (FMN), dalam orasinya menyebut kebakaran di Sukahaji menjadi alarm bagi warga Bandung. Ia menilai tidak adanya tindak lanjut pengusulan setelah kebakaran pertama memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap warga.

“Kebakaran yang kedua ini membuktikan kalau warga Sukahaji masih terus diancam dan sampai hari ini mereka belum bisa tidur nyenyak,” ujarnya.

Aktivis yang juga aktif di Sanggar Anak Sukahaji itu menilai kebakaran tersebut sebagai bentuk intimidasi. Ia berharap masyarakat, khususnya pemuda Bandung, menumbuhkan empati dan solidaritas terhadap warga yang terancam tergusur, seperti di Sukahaji dan Dago Elos.

“Harapannya semoga warga Bandung untuk lebih peka kalau misalkan di Bandung itu masih ada warga yang mendapatkan penghisapan atau penindasan secara langsung,” harap perempuan berumur 22 tahun itu.

Aksi ini menyerukan sejumlah tuntutan, yaitu: mengecam segala intimidasi, teror, dan kekerasan pada warga Sukahaji. Menuntut pembebasan 6 warga Sukahaji karena bukan kriminal. Mendesak negara memberikan pengakuan dan memulihkan hak warga Sukahaji atas tanah dan ruang hidupnya, serta mendukung penuh perjuangan warga Sukahaji atas ruang hidup sebagai bagian dari perjuangan mewujudkan reforma agraria sejati.

***

*Reportase ini dikerjakan reporter BandungBergerak Muhammad Akmal Firmansyah dan Yopi Muharam. Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB