BandungBergerak - Ledakan bom di SMA Negeri 72 Jakarta yang melukai 92 orang, beberapa waktu lalu, mengguncang perhatian publik. Pelakunya diketahui merupakan siswa sekolah tersebut yang diduga pernah mengalami perundungan.

Dari sudut pandang kesehatan mental, peristiwa ini menjadi peringatan serius bahwa perundungan bukan persoalan sepele. Ia kerap berlangsung tersembunyi, menumpuk dalam diam, dan dapat berdampak luas jika tidak ditangani secara memadai.

Dosen Psikologi Universitas Islam Bandung (Unisba), Indri Utami Sumaryanti, menjelaskan bahwa korban perundungan berpotensi menjadi pelaku kekerasan apabila tidak mendapatkan penanganan sejak dini. Luka psikologis yang tidak dipulihkan dapat berubah menjadi kemarahan yang terpendam.

Melihat kasus di SMA Negeri 72, Indri menilai pelaku kemungkinan menyimpan rasa marah yang sangat dalam, tidak mampu mengelolanya dengan baik, serta tidak memiliki sistem pendukung yang cukup untuk membantu proses pemulihan.

Indri menambahkan, individu yang memiliki kecenderungan melakukan kekerasan perlu belajar memahami dan mengendalikan dirinya. Berdasarkan pengalamannya, pelaku kekerasan sering kali kesulitan mencari pertolongan dan enggan mengakui masalah yang mereka hadapi.

"Orang-orang yang pelaku kekerasan itu kan jarang ya datang ke psikolog," kata Indri kepada BandungBergerak, Jumat, 28 November 2025.

Sementara itu, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan bahwa kelompok usia 13–17 tahun menjadi kelompok dengan jumlah korban kekerasan yang tinggi. Tercatat sebanyak 10.884 remaja menjadi korban kekerasan.

Menurut Indri, remaja merupakan kelompok usia yang rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Pada fase ini, individu sedang mencari jati diri, fungsi otak belum berkembang sempurna, emosi cenderung labil, dan perilaku masih impulsif.

"Kalau misalnya di usia ini anak enggak dapat pendidikan yang cukup, enggak dapat arahan dari orang tua yang cukup, tidak ada internalisasi nilai-nilai positif dan baik dalam hidupnya. Ya udah dia forever. Kayak gitu, pikirannya tidak akan pernah dewasa," ujar Indri.

Pandangan serupa disampaikan Lydia Arderiana Mantik, Konselor WCC Pasundan Durebang yang tengah menempuh pendidikan Magister Psikologi Profesi Klinis Dewasa di Universitas Maranatha. Lydia menilai persoalan perundungan dari tahun ke tahun tidak menunjukkan perbaikan signifikan.

Menurut Lydia, perundungan erat kaitannya dengan relasi kuasa. Orang-orang yang memiliki posisi lebih kuat kerap tidak menyadari bahwa kekuasaan semestinya dikelola dan dibagikan, bukan digunakan untuk menekan.

Ia menekankan pentingnya memahami bahwa kekuasaan bersifat seperti pedang bermata dua. Ia bisa digunakan untuk melindungi, tetapi juga bisa melukai orang lain jika disalahgunakan.

Dalam konteks sekolah, Indri melihat banyak kasus perundungan terjadi akibat praktik senioritas, seperti relasi kakak kelas dan adik kelas. Senioritas yang dinormalisasi menunjukkan adanya relasi kuasa yang kuat dan berisiko melahirkan kekerasan.

"Saya enggak bilang semuanya adalah pelaku, tapi semuanya punya potensi jadi pelaku, karena punya kekuatan yang lebih," kata Lydia.

Karena itu, menurut Lydia, penting bagi setiap individu untuk merefleksikan posisi dirinya—apakah sebagai pelaku, korban, atau saksi—serta memahami kondisi kesehatan mentalnya sejak dini, sebelum perundungan terjadi atau disadari.

Baca Juga: Bias Penanganan Gangguan Kesehatan Mental di Jawa Barat, Terkendala Stigma dan Masalah Struktural
Edukasi dan Masalah Kesehatan Mental pada Remaja

Gangguan Kesehatan Mental

Peristiwa memilukan yang masih terkait kesehatan mental lainnya di Bandung. Tanggal 31 Oktober 2025, seorang pemuda berusia 19 tahun meninggal di kawasan Jembatan Layang Pasupati. Informasi yang beredar menyebutkan korban diduga mengalami gangguan kesehatan mental dan meninggalkan pesan yang menunjukkan kelelahan dalam menjalani hidup.

Lydia menegaskan bahwa setiap orang berpotensi mengalami gangguan kesehatan mental. Kebutuhan untuk dicintai, merasa aman, dan diterima merupakan kebutuhan dasar manusia. Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, terutama dalam jangka waktu panjang, risiko munculnya perilaku berbahaya pun meningkat.

"Semua orang punya kerentanan masing-masing secara psikologis dalam persoalan kesehatan mental," kata Lydia.

Data menunjukkan Jawa Barat berada di posisi tertinggi dalam jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan total 2.808 kasus. Sebagian besar korbannya adalah perempuan, yakni sebanyak 2.340 orang.

Lydia menilai tingginya angka tersebut tidak lepas dari budaya yang menormalisasi kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Pola pikir semacam ini sulit dikendalikan dan membuat kekerasan terus berulang.

Ia mengapresiasi keberadaan lembaga dan layanan aduan kesehatan mental yang disediakan pemerintah. Namun, menurutnya, upaya ini perlu menjadi kerja jangka panjang yang konsisten.

Meski demikian, Lydia menekankan bahwa fokus utama seharusnya bukan pada peringkat atau jumlah kasus, melainkan pada bagaimana negara hadir dan melindungi warganya.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah akses layanan kesehatan mental. Biaya konseling dan layanan psikolog atau psikiater masih tergolong mahal dan belum sepenuhnya terjangkau.

"Sebagai nakes harusnya bisa di-cover BPJS kesehatan gitu biaya untuk konseling dan sebagainya," ungkap Lydia.

Sebagai langkah awal, Lydia menyarankan praktik sederhana seperti mengenali diri sendiri, tidak menyangkal kondisi emosional, dan mencari bantuan. Edukasi mengenai pengelolaan emosi, termasuk melalui pendekatan mindfulness, kini juga semakin mudah diakses melalui media sosial.

"Jangan sendirian, jangan enggak cerita ke siapa-siapa kalau enggak baik-baik aja. Itu sangat berisiko, cari teman atau orang yang bisa dipercaya," tutupnya.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB