BandungBergerak.id – Setiap musim hujan, banjir kembali datang. Jalan tergenang, rumah terendam, aktivitas lumpuh. Penjelasan yang paling sering muncul adalah curah hujan tinggi dan cuaca ekstrem. Hujan dijadikan tersangka utama. Padahal, hujan adalah peristiwa alam yang berulang dan dapat diprediksi. Yang seharusnya dipertanyakan adalah mengapa hujan yang sama bisa berubah menjadi bencana yang sama setiap tahun. Jawabannya tidak terletak di langit, melainkan pada kebijakan di darat.

Banjir bukan peristiwa mendadak. Ia adalah akumulasi dari keputusan-keputusan yang diambil jauh sebelum air meluap. Tata kota yang abai terhadap daya dukung lingkungan, alih fungsi lahan yang masif, dan pengelolaan sampah yang buruk adalah penyebab utama. Hujan hanya pemicu terakhir dari sistem yang sudah rapuh.

Di banyak kota, ruang hijau terus menyusut. Lahan resapan berubah menjadi perumahan, pusat perbelanjaan, dan jalan beton. Sungai dipersempit, bantaran dibangun, dan daerah rawa ditimbun. Dalam kondisi seperti itu, air hujan tidak lagi memiliki tempat untuk meresap. Ketika hujan turun deras, air mengalir cepat ke permukaan dan mencari jalan keluar yang semakin sempit. Banjir menjadi keniscayaan.

Masalah ini diperparah oleh sistem drainase yang tidak dirancang untuk menghadapi perubahan lingkungan. Saluran air sering kali dangkal, tersumbat sampah, dan tidak terhubung dengan baik. Perawatan minim karena dianggap tidak prioritas. Anggaran lebih banyak dialokasikan untuk proyek-proyek besar yang tampak di mata, bukan untuk infrastruktur dasar yang menentukan keselamatan warga.

Sampah memainkan peran penting dalam lingkaran ini. Pengelolaan sampah masih bertumpu pada pola kumpul–angkut–buang. Pemilahan dari sumber tidak berjalan, tempat pembuangan sementara menumpuk, dan sungai menjadi alternatif terakhir bagi sebagian warga. Ketika saluran air tersumbat, banjir tidak lagi soal volume hujan, tetapi soal kegagalan sistem.

Namun, menyalahkan warga semata juga tidak adil. Perilaku masyarakat dibentuk oleh kebijakan dan fasilitas yang tersedia. Sulit menuntut disiplin memilah sampah jika layanan pengangkutan tidak mendukung. Sulit meminta kepatuhan terhadap aturan ruang jika hunian layak tidak terjangkau. Dalam banyak kasus, warga miskin dipaksa tinggal di kawasan rawan karena tidak ada pilihan lain.

Baca Juga: MAHASISWA BERSUARA: Inovasi Sensor Hidrostatis sebagai upaya Deteksi Dini Terjadinya Banjir, Sebuah Konsep Fisika
MAHASISWA BERSUARA: Kata yang Bersuara dan Kebijakan yang Bisu
MAHASISWA BERSUARA: Tren Menjamurnya Lapangan Padel dan Aspek Keselamatan Jangka Panjang

Kebijakan Reaktif

Alih-alih membenahi akar masalah, kebijakan yang muncul sering bersifat reaktif. Penggusuran dilakukan atas nama penataan dan pengendalian banjir. Permukiman di bantaran sungai diratakan, warga dipindahkan, dan sungai terlihat bersih untuk sementara. Namun, tanpa perubahan pada tata ruang hulu, sistem drainase, dan pengendalian pembangunan, banjir tetap kembali. Yang berubah hanya lokasi korbannya.

Di balik itu, kepentingan ekonomi kerap menjadi penentu arah kebijakan. Proyek pembangunan yang menguntungkan investor lebih mudah mendapat izin, meski berdampak pada lingkungan. Analisis dampak sering menjadi formalitas. Ketika terjadi banjir, biaya sosial ditanggung warga, sementara keuntungan telah lebih dulu dinikmati segelintir pihak.

Korupsi memperparah situasi. Anggaran penanggulangan banjir dan pengelolaan lingkungan tidak jarang bocor. Proyek normalisasi sungai, pembangunan drainase, dan revitalisasi kawasan rawan sering tidak sesuai spesifikasi. Hasilnya, infrastruktur cepat rusak dan tidak efektif. Banjir lalu dijadikan alasan untuk proyek berikutnya, menciptakan siklus tanpa akhir.

Dalam situasi ini, bencana menjadi sesuatu yang dinormalisasi. Banjir dianggap bagian dari kehidupan kota tropis. Warga diminta bersabar dan beradaptasi. Bantuan darurat disalurkan, posko didirikan, dan janji perbaikan diucapkan. Namun, setelah air surut, ingatan publik ikut surut. Tidak ada evaluasi serius, apalagi perubahan kebijakan mendasar.

Solusi Tidak Harus Rumit

Padahal, solusi tidak harus rumit. Kota perlu dikembalikan pada fungsi ekologisnya. Ruang hijau dan daerah resapan harus dilindungi, bukan dikorbankan. Tata ruang harus ditegakkan secara konsisten, tanpa pengecualian bagi kepentingan tertentu. Pengelolaan sampah harus dimulai dari sumber dengan dukungan infrastruktur dan insentif yang jelas. Drainase harus dirancang berdasarkan kondisi terkini, bukan asumsi lama.

Yang tidak kalah penting adalah partisipasi warga. Perencanaan kota tidak boleh dilakukan secara tertutup. Warga yang paling terdampak harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya teknokratis, tetapi juga adil dan kontekstual.

Banjir juga menuntut perubahan cara pandang. Selama hujan terus dijadikan kambing hitam, tanggung jawab akan selalu dialihkan. Mengakui bahwa banjir adalah hasil kebijakan berarti mengakui adanya kesalahan dan keberanian untuk memperbaiki. Tanpa itu, setiap musim hujan akan selalu diikuti musim janji.

Pada akhirnya, banjir bukan sekadar air yang meluap, tetapi tanda bahwa kota dibangun tanpa menghormati batas alam dan hak warga. Selama kebijakan lebih mementingkan pertumbuhan cepat daripada keberlanjutan, bencana akan terus berulang. Hujan akan tetap turun, tetapi apakah ia menjadi berkah atau bencana sepenuhnya bergantung pada keputusan manusia.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB