BandungBergerak.id – Kekuasaan adalah jalan panjang yang terbentang tiada habis. Jika kekuasaan ada, maka ada yang berkuasa dan ada yang diperintah. Terkadang penguasa membuat kebijakan seenaknya sendiri tanpa memedulikan nasib rakyatnya alias yang diperintah. Sehingga rakyat banyak yang menganggur dan terjadi krisis sosial. Maka jangan salahkan rakyat jika ada maling dan rampok, karena pemerintah yang membuat kebijakan seenaknya sendiri dengan menaikkan harga sembako. Sehingga orang-orang miskin yang tidak berkesempatan memiliki nasib baik di dunia ini mengambil jalan alternatif.

Thomas Hobbes, dalam karyanya Leviathan, berpendapat bahwa negara membutuhkan kekuasaan yang mutlak (absolut) untuk menjaga perdamaian dan ketertiban. Menurutnya, manusia dalam "keadaan alamiah" akan terus berperang satu sama lain, sehingga perlu menyerahkan hak-hak mereka kepada penguasa berdaulat (Leviathan) yang tak terbatas kekuasaannya demi menghindari kekacauan.

Manusia perlu memiliki penguasa untuk mengatur roda pemerintahan agar negaranya berjalan dengan tertib dan baik. Tetapi menerapkan ketertiban dan kedisiplinan semakin membuat manusia melarat dan tidak memiliki arti apa-apa dalam hidup. Mereka memandang kesenjangan sebagai nasib yang tidak dapat ditolak. Pepatah mengatakan, orang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya. Terkadang yang miskin dikucilkan oleh masyarakat karena dianggap tidak dapat memberi manfaat apa-apa.

Meskipun sering dianggap pragmatis daripada normatif, pemikiran Niccolò Machiavelli dalam Il Principe (Sang Pangeran) sering diinterpretasikan sebagai dukungan terhadap penguasa yang melakukan segala cara, termasuk tindakan keras, untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan demi stabilitas negara. Moralitas sering dikesampingkan demi realitas politik.

Pemerintah menaikkan harga pajak, harga sembako naik seenaknya sendiri. Cobalah berpikir, seberapa besar gaji wong cilik jika hanya cukup untuk makan sehari-hari. Terkadang untuk membayar sekolah anak harus nyicil bahkan berutang dulu dari koperasi. Ratusan ribu dibandingkan dengan puluhan juta jelas kesenjangan yang amat jelas dan nyata.

Jean Bodin mendefinisikan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi atas warga negara dan rakyat yang tidak dibatasi oleh hukum, mendukung konsep supremasi kekuasaan negara yang berdaulat secara penuh. Daulat kekuasaan dianggap hanya menguntungkan penguasa dan antek-anteknya. Daulat kekuasaan bukan lagi amanah membangun kesejahteraan masyarakat, tetapi ladang kerja untuk membangun kemakmuran penguasa itu sendiri. Rumahnya bagus-bagus, mewah-mewah sehingga tidak peduli rakyatnya tidur di kolong-kolong jembatan, di atas ladang dan tanah keras. Kedinginan tiap malam mencari selimut yang bahkan buat beli selimut saja tidak mampu, itulah wong cilik.

Baca Juga: Jalan Panjang Sosialis-Humanisme
Merenungkan Yabe Lale
Menakar Pancasila Keagamaan

Kedaulatan Rakyat

Jean-Jacques Rousseau mengembangkan konsep kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat secara kolektif (kehendak umum). Pemerintah adalah pelaksana mandat rakyat. 

Mandat dapat dielakkan begitu saja, menganggap sumpah dan janji hanya sebagai jalan politik untuk menipu rakyat. Membodohkan rakyat yang memang tidak pernah layak mendapatkan pendidikan dan tidak pernah diberi kebebasan untuk menentukan jalannya demokrasi. Seolah demokrasi milik beberapa kelompok dan perorangan saja. Demokrasi tetap demokrasi, dia fleksibel dan tidak kaku.

Mau dibawa ke mana pun negara berkiblat, jika pemerintahnya seenaknya sendiri, maka rakyat akan menjadi tumbal politik. Banyak yang mati kelaparan dan dalam kemiskinan. Banyak yang bodoh dan tidak mendapatkan pekerjaan. Karena moral yang dibentuk untuk merundung orang lain. Perundungan adalah bentuk dari refleksi kearogansian manusia yang didapat dari pemimpin-pemimpin yang sableng dan seenaknya sendiri.

Foucault melihat kekuasaan lebih sebagai dimensi dari setiap relasi sosial, bukan hanya milik negara atau penguasa tertentu. Kekuasaan tersebar di mana-mana dan membentuk realitas sosial. Kekuasaan saya tegaskan sekali lagi, adalah ladang pencarian uang dan bukan untuk mengemban amanah. Kekuasaan adalah kesewenang-wenangan itu sendiri. Seperti preman yang sewenang-wenang pada rakyat lemah dan miskin, begitu juga pemerintah yang sewenang-wenang kepada rakyat cilik, wong cilik.

Pati, 21 Desember 2025

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB