BandungBergerak - Suatu hari, Zen RS berziarah ke makam Sukarno dan Tan Malaka di Jawa Timur. Perbedaan keduanya mencolok. Makam Sukarno tampak megah dan ramai dikunjungi, sementara makam Tan Malaka berada di tengah sawah di Desa Selopanggung—terpencil, sederhana, dan sepi. Kontras itu menyisakan kegelisahan tentang cara sejarah mengingat para pahlawannya.

Berangkat dari pengalaman personal tersebut, pemimpin redaksi Narasi itu ingin mengenalkan Tan Malaka kepada generasi hari ini secara kontekstual. Ia kemudian menyusun buku Naar De Republiek Indonesia: Edisi Kritis 100 Tahun, yang diluncurkan dalam diskusi di Toko Buku Pelagia, Bandung, Minggu malam, 31 Januari 2026.

Zen memilih Naar De Republiek Indonesia (NDRI) karena isinya dinilai relevan dengan situasi politik setahun terakhir, terutama di tengah gelombang demonstrasi dan pembahasan RUU TNI.

“Dari semua buku Tan Malaka, Naar De Republiek paling relevan dengan situasi saat itu. Saya berpikir untuk mengeksekusi edisi kritis,” ujarnya, Sabtu, 31 Januari 2026.

Baginya, di antara seluruh karya Tan Malaka, Naar De Republiek Indonesia menempati posisi penting. Buku ini bersifat aksiologis dan revolusioner, menjembatani Madilog yang filosofis dengan Dari Penjara ke Penjara serta Gerpolek yang lebih praktis. NDRI dipandang sebagai fondasi untuk memahami bagaimana gerakan politik progresif dapat dibangun hari ini.

Dalam edisi kritis ini, buku setebal 108 halaman tersebut memuat sekitar 50 pokok pemikiran Tan Malaka dalam NDRI, disertai kurang lebih 50 catatan kritis yang mengaitkannya dengan peristiwa sejarah serta kondisi politik yang melingkupi kelahirannya.

Relevansi Hari Ini

Salah satu pokok yang disorot adalah gagasan Tan Malaka mengenai strategi gerakan, mulai dari perluasan wilayah ke daerah-daerah seperti Jambi dan Maluku hingga pembentukan kekuatan politik. Zen menjelaskan, Tan Malaka telah membaca bahwa perjuangan akan bermuara pada keputusan besar. Melalui NDRI, Tan Malaka merinci kekuatan yang perlu dibangun, serta kapan harus bersikap ofensif dan defensif.

“Seorang revolusioner itu bukan orang yang meluap-luap. Ia tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur,” kata Zen.

Ia menekankan, membaca buku ini secara komprehensif mengajarkan pentingnya pengorganisiran berbasis teritorial, bukan sektoral. Negara bekerja dengan logika teritorial; karena itu, perlawanan yang efektif pun harus berangkat dari basis yang sama.

Relevansi ini terasa di berbagai konflik akar rumput, seperti di Dago Elos. Di ruang-ruang tersebut, demokrasi tidak lagi dipahami sebagai prosedur formal. Demokrasi dianggap telah habis sebagai konsep abstrak; yang tersisa adalah pengalaman langsung atas ketidakadilan.

“Di tempat seperti Dago Elos, demokrasi sudah habis. Mereka menjadi sangat politis, menjadi subjek politik tanpa perlu membaca teori. Bersama mereka, kita punya kolega pejuang politik yang sudah masuk ke urat dan otot—bukan politik sebatas leher dan kepala,” ungkap Zen.

Kesadaran politik tumbuh dari tubuh keseharian, menyatu dengan perlawanan dan solidaritas, bukan sekadar wacana. Gagasan ini memang tidak disampaikan secara eksplisit dalam NDRI Edisi Kritis 100 Tahun, tetapi tersebar di berbagai bagian buku.

Peneliti sejarah Hanfa Azzahra menambahkan, relevansi Naar De Republiek Indonesia juga terletak pada konteks hilangnya persoalan ideologis dalam gerakan hari ini.

“Kita punya banyak luapan gerakan yang berapi-api, tapi basis ideologi yang kuat justru hilang. Ada konteks sejarahnya—ada kekerasan sejarah yang memutus kesatuan ideologis itu,” ujarnya.

Menurut Hanfa, membaca buku ini membantu memahami gerakan politik yang tidak berhenti pada kritik terhadap rezim, tetapi menelusuri akar sejarah serta kondisi sosial material yang melatarbelakanginya. Ia menambahkan, upaya membangun perubahan melalui revolusi—yakni perlawanan dengan front yang bersatu—perlu diawali dengan revolusi budaya. Pengorganisiran dipahami sebagai kerja membangun kesadaran kolektif agar masyarakat dapat bertindak secara terarah terhadap persoalan bersama.

Baca Juga: Jejak Revolusi Tan Malaka di Bandung
Di Balik Bayang-bayang Sang Proklamator, Kiri Revolusioner dan Sosialis Koperasi

Susup-Lurup Tan Malaka

Selain diskusi buku, acara ini juga menghadirkan pameran bertajuk Susup-Lurup sebagai Jalan Pergerakan, yang menelusuri cara hidup politik Tan Malaka di bawah pengawasan kolonial. Pameran tersebut menampilkan lini masa, kliping pers, berkas pemeriksaan, surat, serta fragmen korespondensi yang merekam jejak pergerakan Tan Malaka—saat nama digunakan berganti-ganti, alamat bersifat sementara, dan komunikasi kerap terputus.

Istilah susup-lurup merujuk pada cara bergerak melalui celah, sekaligus menarik diri dari keterbacaan. Bertahan bukan berarti tampil, melainkan bergerak sambil menyusut. Politik dijalankan dengan memecah jejak agar gagasan tetap hidup di tengah risiko.

Arsip-arsip dari periode 1922 hingga 1927 yang dipamerkan tidak hanya memperlihatkan penangkapan, pelarian, sensor, dan pengawasan, tetapi juga bagaimana situasi tersebut membentuk disiplin gerak Tan Malaka. Dalam konteks inilah pameran Susup-Lurup dan diskusi buku Naar De Republiek Indonesia: Edisi Kritis 100 Tahun ditempatkan sebagai arsip hidup, yang relevansinya diuji kembali hari ini.

Pahlawan Dilupakan

Tan Malaka adalah tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 28 Maret 1963 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 1963 yang ditandatangani Presiden Soekarno. Namun, peran dan pemikirannya kemudian tersingkir dari buku-buku pelajaran sejarah, terutama pada masa Orde Baru, bahkan hingga kini. Sejarah hidup dan jasanya seolah dilupakan, termasuk kejelasan mengenai makamnya.

Sejarawan Belanda Harry Poeze menegaskan pentingnya Tan Malaka dalam konteks sejarah politik Indonesia dan Asia Tenggara. Menurut Poeze, Tan Malaka bukan hanya tokoh gerakan kiri, tetapi juga inspirator bagi Soekarno dan kemerdekaan Indonesia. Ia menilai Tan Malaka layak dijadikan teladan sebagai politisi yang berjuang tanpa pamrih.

“Sangat cocok bagi model masyarakat Indonesia, terutama sebagai tokoh politik yang berjuang tanpa pamrih, bukan seperti tokoh politik kebanyakan di Indonesia sekarang ini,” tutur Poeze. 

Dalam perjalanan hidupnya, Tan Malaka mengalami pengasingan panjang. Pada Maret 1922, ia diusir dari Indonesia dan mengembara ke berbagai negara, antara lain Berlin, Moskwa, dan Belanda. Riwayat hidupnya berakhir secara tragis pada 21 Februari 1949, ketika ia ditembak mati oleh tentara republik di lereng Gunung Wilis, Desa Selopanggung, Kediri. 

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB