BandungBergerak - Alethe, warga Jalan Garuda, hampir setiap hari menyeberang di bawah Flyover Nurtanio untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di kawasan Husein Sastranegara. Jalur gorong-gorong yang ia lewati rusak, menanjak, dan berlumpur saat hujan. Saat kereta melintas, jaraknya sangat dekat, angin dari kereta membuatnya ragu untuk menyeberang.

Ia terpaksa melewati jalur itu karena tidak ada pilihan lain yang lebih dekat. Untuk menggunakan akses lain, ia harus memakai jalan yang memutar dengan jarak yang cukup jauh. Keperluannya di kawasan Husein Sastranegara antara lain ke ATM dan lain-lain.

“Jujur, enggak bijak sama sekali. Tapi kalau disuruh muter jalan kaki sih, enggak dulu ya. Makasih, jauh banget soalnya. Sedangkan kebutuhannya cuma nyebrang doang dikit buat lewat ke husein. Jadi tetap milih jalan lewatin jalan kecil yg jelek itu,” kata Aletha.

Kokom, warga Jalan Abdurahman Saleh, juga rutin melewati gorong-gorong di bawah rel untuk ke Pasar Andir. Saat kondisi kering, ia masih merasa aman, tetapi ketika hujan jalur menjadi licin dan berbahaya.

“Kalau kering sih aman, tapi kalau hujan bahaya,” kata Kokom.

Jalur sempit itu menjadi satu-satunya akses terdekat baginya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski menyadari risiko terpeleset atau tertabrak kereta, mereka tetap menyeberang karena tidak ada alternatif yang masuk akal.

Pada awal pengoperasian flyover, PT KAI sempat menutup total akses penyeberangan di bawah rel, memasang poster mengacu pada Permenhub Nomor 94 Tahun 2018, dan meminta warga memutar jauh atau menaiki flyover untuk menyeberang.

Kebijakan tersebut memicu protes dari warga yang aktivitas sehari-harinya bergantung pada mobilitas berjalan kaki. Tekanan membuat petugas PT KAI melonggarkan penutupan beton sehingga warga membuka celah untuk menyeberang, tanpa ada pengumuman resmi, fasilitas penunjang, atau pengawasan. Saat ini, warga masih menyeberang di bawah flyover, mempertaruhkan keselamatan sendiri.

Abdullah Putra Ghandara dari komunitas Edansepur mengatakan pejalan kaki adalah kelompok paling rentan di jalan raya. Persoalan akses ini sudah dibahas bersama Transport for Bandung dan disampaikan dalam forum Expose Disiplin Perlintasan 2025 yang digelar Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Edansepur mendukung pembangunan perlintasan tidak sebidang seperti flyover dan underpass, tetapi menekankan pentingnya fasilitas aman bagi pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna gerobak, termasuk JPO atau TPO.

“Kayaknya enggak ada agenda edukasi ke lokasi, agak riskan dengan penolakan beberapa warga,” ujar Abdullah. ketika ditanya perihal edukasi langsung kepada warga di nurtanio.

Selain pejalan kaki, pengendara dari arah Maleber dan Stasiun Andir menghadapi masalah baru. Akses langsung ke Jalan Abdurahman Saleh kini ditutup beton, memaksa mereka putar balik di titik yang tidak dirancang untuk manuver tersebut. Kondisi ini membuat arus kendaraan tidak teratur, saling memotong jalur, dan meningkatkan risiko kecelakaan.

“Kita muter balik di dekat flyover yak arena emang ini satu satu jalan, walaupun ada plang dilarang muter balik tapi kan emang udah ini jalannya ke sini,” kata Adit, pengendara yang melewati lokasi.

Aktivitas ekonomi kecil di bawah flyover juga terdampak. Seorang tukang pangkas rambut yang membuka lapak di lokasi sejak 25 tahun lalu mengatakan pelanggan berkurang sejak proyek dimulai, diperparah pandemi Covid-19, dan kondisi belum membaik setelah flyover selesai.

“Sekarang yang datang cuma langganan lama,” ujarnya.

Baca Juga: Mengurai Perkara Parah Kemacetan Bandung di Mata Orang-orang Muda
Bandung Sebagai Kota Paling Macet Nomor 1 di Indonesia, Menguras Waktu dan Sumber Penghasilan Warga

Tentang Flyover Nurtanio

Flyover Nurtanio dibangun pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan BBPJN DKI-Jabar. Panjangnya sekitar 550 meter, melintasi perlintasan sebidang yang selama ini menjadi titik kemacetan di dekat Stasiun Andir dan Bandara Husein Sastranegara. Berdasarkan GAPEKA 2026, frekuensi kereta di Stasiun Andir mencapai 165 perjalanan per hari, rata-rata setiap 10–15 menit saat jam sibuk, meski jadwal bervariasi tergantung jenis kereta (Lokal, Komuter, Jarak Jauh, Feeder Whoosh).

Kepala Satker PJN Wilayah III Jawa Barat, Dedy Haryadi, menyebut flyover bertujuan mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan, dan menekan tundaan akibat tingginya frekuensi kereta. Infrastruktur ini juga mendukung percepatan operasional Kereta Cepat Indonesia–China.

Dari sisi anggaran, konstruksi proyek memakan 74,9 miliar rupiah, ditambah 120 miliar untuk pembebasan lahan seluas 4.565 meter persegi di Kelurahan Garuda, Dunguscariang, dan Husein Sastranegara. Pembangunan fisik dimulai akhir 2023, sempat ditargetkan rampung November 2024, tetapi baru beroperasi Desember 2025 karena kendala pembebasan lahan, kontrak, dan pembayaran pekerja.

Selama pembangunan, kemacetan di lokasi ini termasuk yang paling parah di Kota Bandung. Jalan rusak, berdebu, dan tergenang air saat hujan. Selain karena intensitas kendaraan, pemberhentian kereta dan terganggunya infrastruktur penunjang mobilitas juga memperparah kemacetan.

Kini, arus kendaraan memang lancar, tetapi pejalan kaki tetap mempertaruhkan keselamatan setiap hari karena akses penyeberangan yang aman belum tersedia.