BandungBergerak - Gerakan sosial tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Di tengah represi negara dan kejenuhan massal, Fatia Maulidiyanti melalui buku Aktivisme di Persimpangan Jalan menawarkan strategi bertahan sekaligus memperkuat pengaruh gerakan di ruang publik.

Di diskusi buku yang berlangsung di Perpustakaan Bunga di Tembok, Bandung, salah satu konsep yang dipaparkan Fatia adalah “lingkaran imunitas”. Konsep ini membangun sinergi antara aktivis akar rumput, NGO, dan influencer agar tercipta narasi publik yang konsisten dan saling menguatkan.

"Kita harus menciptakan lingkaran imunitas, supaya jaringan informasi antara NGO, gerakan, dan influencer ini enggak beda gitu loh," jelas Fatia, Rabu, 18 Februari 2026.

Menurutnya, influencer memiliki jangkauan audiens luas di ruang digital. Namun, mereka kerap terbatas pada produksi wacana daring. Sebaliknya, gerakan akar rumput kuat dalam membangun basis dan konsolidasi lapangan.

Lingkaran imunitas menghubungkan keduanya. NGO memperkuat riset, advokasi kebijakan, dan mitigasi risiko. Aktivis membangun basis sosial. Influencer memperluas jangkauan pesan. Ketiganya berbagi informasi dan strategi agar tidak berjalan terpisah.

Model ini, menurut Fatia, penting untuk membangun daya tahan gerakan di tengah situasi represif sekaligus memperluas dukungan publik di luar gelembung digital.

Konsep lingkaran imunitas menegaskan bahwa kekuatan gerakan tidak hanya terletak pada keberanian turun ke jalan, tetapi pada kemampuan membangun ekosistem: jaringan informasi yang solid, narasi yang terkoordinasi, dan solidaritas lintas peran.

Di tengah tekanan yang kian kompleks, sinergi itu menjadi prasyarat agar aktivisme tidak sekadar bertahan, tetapi juga mampu membentuk arah percakapan publik.

Fatia mengakui, risiko yang dihadapi aktivis sering tidak sebanding dengan kondisi finansial mereka. Ia sendiri pernah mengalami kejenuhan dan keinginan mundur dari dunia aktivisme.

Selain represi terbuka, ia menilai ada bentuk pembungkaman yang lebih halus: kooptasi melalui jabatan atau posisi strategis. Negara, katanya, semakin adaptif dalam meredam kritik.

Di sisi lain, ia mengkritik sebagian organisasi non-pemerintah (NGO) yang terlalu programatik. Agenda sering ditentukan oleh skema pendanaan, bukan kebutuhan riil di akar rumput.

Menurut Fatia, gerakan dan NGO memiliki porsi berbeda. Gerakan bersifat fleksibel dan berada di garis depan. NGO seharusnya menjadi pendukung—menyediakan sumber daya, riset, dan perlindungan—bukan selalu menjadi pemantik utama narasi.

Baca Juga: Percik Api Haris Fatia untuk Bandung
Historiografi Gelombang Demonstrasi di Kota Bandung 2025

Aktivisme di Tengah Normalisasi Ketidakadilan

Fatia juga menyoroti saat ini ketidakadilan kian dinormalisasi. Aktivis menghadapi ancaman fisik, kriminalisasi, hingga kelelahan berkepanjangan. Di kampus, mahasiswa didorong menjadi tenaga kerja siap pakai, bukan warga kritis. Stigma bahwa aksi protes identik dengan kerusuhan masih kuat.

Padahal, menurutnya, sejarah menunjukkan sebaliknya. Reformasi 1998 dan pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) lahir dari tekanan gerakan masyarakat sipil.

Dalam bukunya, Fatia sengaja menghindari bahasa teori yang rumit. Ia ingin istilah HAM dan demokrasi kembali menjadi bahasa sehari-hari agar mudah dipahami dan dihidupi. 

Ia juga tidak menawarkan resep tunggal. Buku itu lebih merupakan dorongan agar orang muda menemukan cara beraktivisme yang relevan dengan konteks komunitas masing-masing.

Kritik: Gerakan Reaktif dan Rimpang

Dalam diskusi tersebut, Cindy Veronica Rohanauli, pemenang Sayembara Esai Mahasiswa Bersuara 2025, menilai gerakan mahasiswa saat ini cenderung reaktif, rimpang, dan moralis.

Gerakan disebut reaktif karena hanya merespons kebijakan yang dianggap merugikan, tanpa agenda proaktif jangka panjang. Rimpang karena mobilisasi bersifat sesaat dan tidak mengakar, dipengaruhi keterbatasan waktu serta tekanan sistem akademik.

"Kita enggak punya agenda kita sendiri gitu, jadi ketika misalnya ada kebijakan yang dirasa merugikam kita atau apa pun yang dirasa tidak sesuai dengan kepentingan kita. Kita hadir untuk merespons itu," kata Cindy.

Ia juga menyoroti minimnya mekanisme perawatan kolektif. Beban dan risiko sering ditanggung segelintir orang, memicu burnout dan padamnya gerakan.

Selain itu, pendekatan yang terlalu moralis—menempatkan ketidakadilan sebagai soal benar-salah individu—dinilai mengabaikan analisis struktural atas relasi kuasa. Kritik berhenti pada kecaman, bukan perubahan sistemik.

Cindy juga mengungkapkan, mahasiswa tidak dapat terhubung secara intens dengan isu-isu sosial yang lebih luas, seperti persoalan petani atau buruh. Mereka dibuat sibuk oleh sistem akademik yang menuntut. Akibatnya, gerakan menjadi ekslusif dan hanya berputar pada kepentingan diri sendiri, bukan perubahan sosial yang lebih besar.

"Gerakan kita rimpang gitu. Emang itu kita mampunya hari ini gitu kayak alih-alih mengakar kita menyebar kayak mobilisasinya sangat sesaat," ungkapnya.

Terlebih lagi, kurangnya mekanisme perawatan kolektif, aktivisme yang eksklusif membuat beban dan risiko hanya ditanggung oleh segelintir orang, menyebabkan burnout dan padamnya gerakan.

"Enggak ada mekanisme perawatan kolektif di kerja-kerja gerakan hari ini," tegas Cindy.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB