BandungBergerak.id – Beberapa pekan terakhir masyarakat Indonesia digemparkan oleh berita dari seorang anak SD berusia sepuluh tahun di NTT yang dikabarkan mengakhiri hidupnya. Bukan karena ia tidak ingin hidup, melainkan karena ia merasa hidupnya telah menjadi beban. Beban bagi ibunya. Beban bagi tetangganya. Beban bagi RT, kelurahan, desa, kecamatan–hingga, barang kali, bagi negara.

Sehingga ia memilih untuk mengakhiri hidupnya, kata “memilih” terasa tidak nyaman digunakan untuk anak seusia itu. Namun justru di situlah letak ironi paling telanjang pada usia ketika seorang anak seharusnya sibuk menghafal perkalian dan mengeja kata, namun di dalam benaknya ia memikul logika sosial yang bahkan gagal dipahami oleh para pengambil kebijakan. Ia begitu sadar bahkan mungkin dipaksa untuk sadar bahwa ekonomi keluarga tidak mampu untuk memiliki buku dan alat tulis yang seharga sepuluh ribu rupiah. Ini merupakan persoalan struktural keluarga yang berekonomi rendah bukan sekadar kekurangan pribadi. Dan dalam kesadaran yang terlalu dini itu, ia menarik kesimpulan paling tragis, ia memilih untuk menghilangkan diri agar ibu, adik-adiknya dan orang lain dapat bernapas lebih lega.

Ini bukan cerita tentang seorang anak yang “lemah”. Ini adalah kisah tentang negara yang terlalu sering mengajarkan warganya untuk berhemat pada hidup, tapi royal pada jargon.

Kita hidup di republik yang gemar berbicara tentang nasionalisme, patriotisme, dan masa depan generasi emas. Namun ironi di saat yang sama, seorang anak harus menegosiasikan eksistensinya sendiri karena negara tidak hadir dalam bentuk paling dasar yaitu keadilan sosial untuk mendapatkan pendidikan yang layak, bukan sekadar janji yang bermetamorfosis menjadi gumpalan ludah di ujung bibir. Buku dan alat tulis yang seharusnya menjadi hak paling elementer berubah menjadi barang mewah yang memalukan untuk diminta.

Lagi-lagi sebuah ironi, kita disuguhkan tontonan pahit bagaimana negara dengan mudah mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk program-program yang dipoles sebagai kepedulian, namun enggan membangun kemandirian ekonomi rakyat secara nyata. Memberi makan hari ini memang penting, tetapi memberi penghasilan dan martabat agar rakyat bisa memberi makan dirinya sendiri jauh lebih mendasar. Tanpa itu, bantuan hanya menjadi penunda lapar, bukan jalan keluar dari kemiskinan.

Baca Juga: Sistem Pendidikan Indonesia Kiwari yang Acakadut
Ngada: Buku, Pena, dan Pendidikan yang Rapuh

Dalam situasi seperti ini, sulit rasanya kita bandingkan dengan Tarja Halonen, mantan Presiden Finlandia yang tidak dikenal sebagai pemimpin dengan pidato berapi-api atau retorika nasionalisme yang menggelegar. Ia pun tidak perlu berteriak di podium tentang cinta tanah air. Tidak pula mencoba memberi angin segar bahwa rakyatnya bahagia. Ia hanya memilih bekerja dalam sunyi, memastikan keadilan sosial berjalan melalui kebijakan yang membumi: pendidikan yang setara, perlindungan sosial yang manusiawi, dan negara yang hadir sebelum warganya jatuh terlalu jauh. Tanpa banyak kata, Finlandia bergerak keluar dari ketimpangan.

Barangkali di situlah perbedaan paling mencolok: keadilan tidak membutuhkan suara tinggi, ia membutuhkan keberpihakan yang konsisten.

Tragedi seorang anak ini seharusnya menghentikan kita sejenak dari hiruk-pikuk wacana kenegaraan. Ia memaksa kita bertanya dengan jujur: untuk siapa sebenarnya republik ini bekerja? Jika seorang anak merasa hidupnya tidak layak dipertahankan karena negara absen, maka yang gagal bukanlah sang anak, melainkan sistem yang membiarkannya sendirian menghadapi kemiskinan.

Tidak ada satu pun tulisan yang bisa mengembalikan nyawa yang hilang. Namun diam adalah bentuk lain dari pembiaran. Dan republik yang membiarkan anak-anaknya berpikir bahwa mati adalah cara paling bertanggung jawab untuk hidup, adalah republik yang perlu bercermin–tanpa pembelaan, tanpa slogan.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB