BandungBergerak - Protes mewarnai peluncuran buku dan seminar Prabowonomics, Demokrasi, dan Arah Republik ke Depan di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis, 5 Maret 2026. Sejumlah mahasiswa dari berbagai jurusan memasuki aula dan menyatakan penolakan terhadap acara tersebut.

Seminar yang dimulai pukul 15.30 itu dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh publik, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, pengamat politik Rocky Gerung, selebritas Raffi Ahmad, serta Rektor ITB Tatacipta Dirgantara.

Sekitar pukul 16.30, mahasiswa yang mengenakan jaket jurusan mulai memadati aula. Tiga mahasiswa kemudian maju ke depan dan secara bergantian membacakan pernyataan penolakan di hadapan para hadirin.

Salah satu mahasiswa, Sekar Ayuningtias dari Teknik Fisika ITB, mengatakan dirinya kecewa dengan penyelenggaraan seminar tersebut. Ia menilai pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih menyisakan banyak persoalan, mulai dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), bencana ekologis, hingga keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Dengan kondisi Indonesia kayak sekarang gini tuh, kami takutkan yang di-framing seakan-akan di ITB tuh pro dengan apa yang di-frame sama pemerintah gitu,” terang Sekar, usai aksi.

Ia juga menilai sektor pendidikan belum menjadi prioritas. Menurutnya, pelaksanaan program MBG berdampak pada pemotongan anggaran pendidikan sehingga sejumlah program beasiswa ikut terdampak.Sekar mengaku tidak dapat mendaftar program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA).

“Beasiswa IISMA dan program lain sekarang sudah tidak ada karena MBG,” ujarnya.

Ia berharap kampus tetap menjaga independensi sebagai ruang akademik yang kritis.

Selain aksi protes mahasiswa, polemik lain muncul terkait dugaan pencatutan logo Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Perkumpulan Studi Ilmu Kemasyarakatan (PSIK) ITB dalam poster acara. Sejumlah anggota PSIK menyatakan tidak terlibat dalam penyelenggaraan seminar yang dihadiri para pejabat tersebut.

Presiden PSIK ITB, Syauqi Albayani, menjelaskan bahwa awalnya kegiatan bedah buku tersebut dirancang sebagai kolaborasi antara alumni PSIK dan PSIK ITB. Namun, menurutnya, konsep awal itu tidak melibatkan tokoh politik sebagai narasumber.

Kejanggalan mulai dirasakan ketika sejumlah nama politisi muncul dalam susunan acara, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Syauqi mengatakan pihak mahasiswa tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan kegiatan tersebut.

“Bahkan kami pun dari PSIK atau dari mahasiswa tidak ada yang memang diajak diundang untuk merancang acaranya,” ujar Syauqi.

Ia menambahkan, pihak PSIK baru mengetahui penggunaan logo organisasinya sekitar dua hari sebelum acara berlangsung. Saat itu poster kegiatan sudah beredar dengan mencantumkan logo PSIK, sementara susunan acara dan daftar narasumber telah ditentukan.

Menurut Syauqi, diskusi publik yang selama ini diselenggarakan PSIK selalu menekankan prinsip objektivitas dan membuka ruang perdebatan akademik.

Ia juga menegaskan bahwa PSIK ITB memiliki tradisi panjang dalam menjaga independensi akademik dan bersikap kritis terhadap kekuasaan.

“Ini harusnya jadi peringatan untuk mereka semua bahwasanya kami mahasiswa itu masih melihat, memperhatikan, dan peduli. Kami bukan mahasiswa yang hanya hanya belajar dalam kelas tapi kami juga komitmen untuk menjaga kedaulatan intelektual-intelektualitas kita sendiri seperti itu,” tandasnya.

Baca Juga: Andaikan Kampus Setuju Menerima Konsesi Tambang
Lampu Sengaja Dipadamkan Ketika Diskusi Film Dirty Vote di UIN SGD Bandung masih Berlangsung, Kebebasan Akademik Diintervensi

Kekhawatiran Politisasi Kampus

Isu lain yang disorot mahasiswa adalah potensi politisasi kampus. Presiden Keluarga Mahasiswa (KM) ITB periode 2025–2026, Farell Faiz Firmancia, menyampaikan kekhawatiran bahwa seminar tersebut dapat menjadi pintu masuk kepentingan politik ke dalam ruang akademik.

Menurut Farell, kehadiran sejumlah pejabat dalam forum tersebut berpotensi mengikis independensi kampus.

“ITB bisa kehilangan independen khawatirnya kami kalau misalkan sudah ada banyak kepentingan yang masuk entah kebijakan-kebijakan yang ada di ITB atau bahkan riset-riset dari ITB itu sendiri itu dilakukan hanya untuk untuk menguntungkan rezim saja,” ujarnya saat diwawancarai BandungBergerak.

Ia juga menyoroti komposisi pembicara dalam seminar yang dinilai didominasi tokoh politik tanpa menghadirkan pakar independen.

“Tidak ada satu pun yang merupakan pakar independen,” kata Farell.

Farell menambahkan, mahasiswa tidak ingin ITB menjadi kampus yang menormalisasi politisasi oleh pejabat negara. Apalagi tema seminar secara langsung menggunakan nama Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memberikan legitimasi akademik bagi agenda politik tertentu.

Farell menilai politisasi kampus dapat mengancam kebebasan akademik serta tanggung jawab intelektual perguruan tinggi.

“Mahasiswa ITB itu bersikap kalau misalnya kampus itu enggak boleh dipolitisasi oleh pejabat-pejabat publik gitu,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Farell juga menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Ia menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya masih menyisakan berbagai persoalan, mulai dari kualitas gizi hingga ketidaksesuaian klaim kandungan nutrisi.

“Ini sudah pembohongan publik dan manipulasi,” katanya.

Ia juga mengkritik langkah pemerintah yang terlibat dalam Board of Peace terkait isu Palestina. Menurutnya, kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai strategi dan rencana keluar yang jelas.

Selain itu, ia menyinggung persoalan tahanan politik yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.

Tuntutan Mahasiswa ITB

Melalui pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan peserta seminar, KM ITB menilai kondisi Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan, mulai dari ketidakstabilan ekonomi, politik, hingga masalah sosial dan lingkungan.

Atas dasar itu, mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan utama:

1. Menolak upaya politisasi dan kooptasi kampus oleh pemerintah.
2. Menuntut perlindungan terhadap ruang intelektual dan kebebasan akademik di perguruan tinggi.
3. Mendesak pemerintah mengevaluasi sejumlah kebijakan strategis, termasuk pembangunan institusi keamanan yang berpihak pada masyarakat sipil, penanganan bencana ekologis, pembelaan terhadap Palestina, keadilan ekonomi, serta perumusan ulang kebijakan pendidikan nasional.

Mahasiswa ITB menyatakan akan terus melakukan kajian kritis terhadap berbagai kebijakan publik. Hasil kajian tersebut, menurut Farell, akan menjadi dasar untuk mendorong dialog dan evaluasi kebijakan dengan pemerintah.

“Supaya nanti ke depannya dari kajian itu kami bisa melakukan eskalasi ataupun  audiensi gitu kepada pihak pemerintah yang terkait untuk bisa memperbaiki kebijakannya,” ungkap Faiz.