BandungBergerak - Sirine meraung di Monumen Bola Dunia dan Jalan Palestina, Alun-alun Kota Bandung, Jumat, 13 Maret 2026. Ratusan peserta aksi membentangkan poster-poster kritikan terhadap pemerintah Indonesia karena bergabung dengan Board of Peace (BoP) dan menyerukan kemerdekaan Palestina. Di tengah padatnya arus lalu lintas, bendera Palestina berukuran 4x5 meter berkibar di atas kepala massa aksi.

Sejak pukul 16.00 WIB, peserta berkumpul di Monumen Dasasila, lokasi yang dipilih karena simbolisme historisnya dalam perjuangan Indonesia menentang kolonialisme. Menjelang pukul 17.00, massa bergerak menuju Monumen Bola Dunia. Di sana, mereka berteatrikal sambil membentangkan poster yang diarahkan ke pengguna jalan. Aksi ini digelar oleh komunitas Bandung Protest, sebuah inisiatif yang aktif menyuarakan isu Palestina dan negara-negara yang masih dijajah.

Bertepatan dengan Hari Quds Internasional, massa menyoroti penutupan Masjid Al-Aqsa oleh pasukan Zionis Israel. Aktivis kemanusiaan sekaligus seniman pantomime Wanggi Hoed, mengecam pembatasan ibadah umat Muslim di Palestina, terutama saat bulan suci Ramadhan. Menurut Wanggi, tindakan ini menunjukkan umat Muslim masih dibelenggu dan terancam dalam menjalankan keyakinannya.

“Ini menandakan bahwa Gaza masih belum berakhir dan juga munculnya penutupan Masjid Al-Aqsa ini juga menandakan bahwa kita umat Islam masih dibelenggu, masih diancam untuk tidak bisa beribadah sesuai dengan keyakinannya,” ujar Wanggi kepada BandungBergerak di sela-sela aksi.

Wanggi menekankan pentingnya warga Bandung memahami sejarah perjuangan di Dasasila Bandung dan Konferensi Asia-Afrika, yang melahirkan semangat perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Menurutnya, semangat ini harus dihidupkan kembali dalam menghadapi Zionisme saat ini.

Penutupan Masjid Al-Aqsa mendapat kecaman dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada 12 Maret, Indonesia bersama delapan negara lain — Arab Saudi, Yordania, UEA, Qatar, Pakistan, Mesir, dan Turki — mengutuk pembatasan akses ke Masjid Al-Aqsa selama Ramadan.

Dalam unggahan di akun X/Twitter @Kemlu_RI, para menteri menegaskan bahwa pembatasan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, termasuk hukum humaniter, dan mengganggu status kuil suci serta prinsip akses tanpa batas ke tempat ibadah. Mereka menuntut Israel, sebagai kekuatan pendudukan, menghentikan penutupan gerbang Masjid Al-Aqsa dan mencabut pembatasan akses ke Kota Tua Yerusalem.

Baca Juga: Solidaritas Lintas Batas: Palestina sebagai Isu Global yang Melampaui Konflik Agama
Mengingat Palestina Lewat Layar, Menuntut Kemerdekaan dengan Turun ke Jalan

Desakan Keluar dari Board of Peace

Kontroversi juga muncul terkait keanggotaan Indonesia dalam BoP. Pada 22 Januari 2026, Prabowo Subianto menandatangani dokumen keanggotaan BoP yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Swiss. Keputusan ini memicu protes karena dianggap tidak mewakili perjuangan rakyat Indonesia maupun Palestina.

Wanggi menyebut BoP sebagai “perdamaian palsu” yang sering diiringi serangan tentara Zionis ke Gaza.

“BOP ini adalah salah satu perdamaian palsu, perdamaian yang didamaikan yang di mana pada peluncuran BOP ternyata tentara Zionis lain menyerang Gaza. Nah, jadi itu tidak ada perdamaian di sana,” ungkap Wanggi.

Sebelumnya, penolakan serupa datang dari sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Islam Indonesia, yang menuntut pemerintah menarik diri dari BoP karena dianggap bertentangan dengan nilai anti-penindasan yang tercantum dalam UUD 1945.

Suara Aktivis dan Peserta Aksi

Selain Wanggihoed, beberapa peserta aksi menekankan pentingnya kesadaran publik terhadap isu Palestina. Salma Khairunnisa, salah satu peserta, menilai aksi ini berfungsi untuk mengedukasi masyarakat agar terus mengingat penderitaan rakyat Palestina, Sudan, dan negara-negara lain yang masih terjajah.

“Aksi-aksi itu jadi penting buat terus-terusan naikin awareness kita gitu. Terus nyebarin awareness orang-orang juga buat ya terus ingat sama Palestina dan Sudan dan negara-negara yang teropresi lainnya gitu,” ujarnya kepada BandungBergerak.

Salma menambahkan bahwa aksi juga menjadi sarana solidaritas, termasuk boikot produk-produk Zionis sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan.

“Intinya mah sebenarnya ngenyebarin awareness kalau ya Zionism itu musuh kita semua gitu,” ungkapnya.