• Opini
  • Di Balik Statistik Pertumbuhan Ekonomi: Mengapa Kelas Pekerja di Indonesia Sangat Rentan?

Di Balik Statistik Pertumbuhan Ekonomi: Mengapa Kelas Pekerja di Indonesia Sangat Rentan?

Jika kelas pekerja tetap hidup dalam ketidakpastian, maka pertumbuhan ekonomi berpotensi hanya memperlebar kesenjangan sosial.

Pinggala Adi Nugroho

Lulusan Jurusan Sastra Inggris Universitas Teknokrat Indonesia. Mencoba kembali menulis setelah setahun vakum. Dapat dihubungi di instagram n_adingrho

Ilustrasi buruh. (Ilustrator: Bawana Helga Firmansyah/BandungBergerak.id)

19 Maret 2026


BandungBergerak – Setiap kali pemerintah mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi, narasinya hampir selalu sama: Indonesia tumbuh stabil, ekonomi tetap tangguh, Indonesia emas, dan masa depan terlihat menjanjikan. Angka pertumbuhan sekitar lima persen sering muncul dalam konferensi pers, laporan resmi, maupun pemberitaan media. Di atas kertas, semua tampak baik-baik saja.

Namun jika kita sedikit menjauh dari panggung statistik tersebut dan melihat kehidupan sehari-hari kelas pekerja, gambaran yang muncul sering kali berbeda. Banyak orang bekerja dari pagi sampai malam, tetapi rasa aman secara ekonomi justru terasa semakin tipis. Upah terasa stagnan, pekerjaan tidak selalu pasti, sementara biaya hidup terus merangkak naik.

Di sinilah ironi pembangunan sering terlihat. Pertumbuhan ekonomi memang terjadi, tetapi tidak selalu berarti kehidupan kelas pekerja menjadi lebih baik. Bagi banyak orang, bekerja keras tidak otomatis membawa mereka menuju stabilitas ekonomi. Kadang rasanya justru seperti berlari di tempat.. Lelah, tapi tidak benar-benar maju. Apa yang sebenarnya terjadi?

Baca Juga: Affan Kurniawan, Pekerja Informal, dan Problematika Kota
Di Balik Harapan Besar pada AI, Ada Eksploitasi Pekerja dan Masalah Etika
Mudik: Ritual Komodifikasi Kerapuhan Kelas Pekerja

Struktur Pasar Kerja yang Rapuh

Salah satu penyebab utama kerentanan kelas pekerja di Indonesia adalah struktur pasar kerja yang masih sangat rapuh. Sebagian besar pekerja berada dalam kondisi kerja yang tidak stabil. Kontrak jangka pendek, sistem outsourcing, hingga pekerjaan berbasis proyek menjadi praktik yang semakin umum di berbagai sektor.

Bagi perusahaan, sistem ini sering dipandang sebagai cara meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas. Tetapi dari sudut pandang pekerja, fleksibilitas itu sering kali berarti ketidakpastian. Seorang pekerja kontrak bisa saja bekerja selama bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar memiliki kepastian status kerja. Lebih menyedihkan nya lagi adalah status karyawan tetap kini telah menjadi barang langka di Indonesia. Kini, sulit sekali rasanya untuk mendapatkan pekerjaan yang mana sebuah pekerjaan tersebut didapatkan tanpa dihantui kata “ kontrak”, “project“ , ataupun “outsourcing”.

Dalam situasi seperti ini, pekerja sering berada dalam posisi tawar yang lemah. Mereka sulit menuntut perbaikan kondisi kerja karena statusnya tidak permanen. Jika terlalu vokal, kontrak bisa saja tidak diperpanjang.

Kondisi tersebut menciptakan siklus ketidakpastian yang panjang. Banyak pekerja akhirnya hanya fokus pada satu hal: bagaimana bertahan. Bicara soal perencanaan masa depan, membeli rumah, menabung untuk pendidikan anak, atau membangun usaha, kini semua itu sering terasa seperti kemewahan yang sulit dijangkau.

Fenomena ini sebenarnya telah lama dibahas dalam kajian ekonomi politik tenaga kerja. Dalam analisisnya tentang kapitalisme modern, pemikir ekonomi politik terkenal, Karl Marx, pernah menulis bahwa the worker becomes poorer the more wealth he produces. Kutipan tersebut terasa relevan ketika melihat bagaimana banyak pekerja tidak selalu menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi yang mereka bantu ciptakan.

Selain persoalan kepastian kerja, masalah lain yang cukup krusial adalah kesenjangan antara peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Dalam beberapa dekade terakhir, produktivitas tenaga kerja di berbagai sektor memang meningkat. Teknologi berkembang, sistem produksi semakin efisien, dan perusahaan mampu menghasilkan lebih banyak nilai ekonomi.

Namun peningkatan produktivitas tersebut tidak selalu diikuti oleh kenaikan upah yang sepadan. Upah minimum memang mengalami penyesuaian setiap tahun, tetapi kenaikan tersebut sering kali tidak mampu mengejar laju kenaikan biaya hidup.

Kemudian dari sisi harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, dan sewa tempat tinggal di kota-kota besar terus meningkat. Pada akhirnya, banyak pekerja merasa bahwa penghasilan mereka hanya cukup untuk bertahan dari bulan ke bulan.

Dalam percakapan sehari-hari, situasi ini sering digambarkan dengan kalimat yang sederhana tetapi jujur: kerja terus, tapi hidup tetap seret. Kerja sampai mampus, tapi duit hangus. Banyak orang bekerja penuh waktu, bahkan lembur, namun tetap merasa berada di posisi ekonomi yang rentan.

Tidak sedikit pula yang masuk dalam kategori yang sering disebut sebagai kelas menengah rentan. Secara statistik mereka tidak miskin, tetapi sedikit saja terjadi guncangan ekonomi seperti kehilangan pekerjaan atau kenaikan biaya hidup, posisi mereka bisa langsung goyah.

Bahkan saking menyedihkannya pasar kerja di Indonesia. Pekerja full time pun bahkan harus mencari kerja sampingan atau side income. Ini membuat persaingan kerja semakin ketat dan sulit, dan hal ini juga berdampak pada mereka yang masih berstatus fresh graduate ataupun yang belum pernah bekerja sama sekali. Pasalnya, mereka harus bersaing dengan pekerja full time yang sudah memiliki pengalaman kerja jauh di atas mereka.

Gig Economy dan Kemunculan Prekariat

Banyak pekerja platform tidak memiliki jaminan sosial yang memadai. Penghasilan mereka bergantung pada permintaan pasar yang fluktuatif dan sistem algoritma yang sering kali tidak transparan. Jika permintaan turun, pendapatan ikut turun. Jika terjadi perubahan kebijakan platform, pekerja tidak memiliki banyak ruang untuk menolak.

Sosiolog Inggris, Guy Standing, menyebut fenomena ini sebagai kemunculan kelompok sosial baru yang ia sebut prekariat. Dalam salah satu tulisannya, ia menyatakan, “The precariat is defined by insecurity of labour, income, and identity.”

Konsep tersebut menggambarkan kelompok pekerja yang hidup dalam ketidakpastian ekonomi yang terus-menerus. Jika melihat kondisi pasar kerja Indonesia saat ini, gambaran tentang prekariat terasa semakin relevan.

Narasi pembangunan di Indonesia selama ini sering berfokus pada angka makroekonomi: pertumbuhan, investasi, dan stabilitas fiskal. Indikator tersebut tentu penting. Namun jika pembangunan hanya diukur dari angka pertumbuhan, realitas sosial yang dialami kelas pekerja bisa dengan mudah terabaikan.

Kelas pekerja adalah tulang punggung aktivitas ekonomi. Mereka bekerja di pabrik, kantor, jalanan, pasar, hingga berbagai sektor lain yang menjaga roda ekonomi tetap berputar. Tanpa mereka, pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi.

Karena itu, pertanyaan yang lebih mendasar sebenarnya bukan hanya seberapa tinggi ekonomi tumbuh, tetapi juga siapa yang menikmati hasil pertumbuhan tersebut. Jika kelas pekerja tetap hidup dalam ketidakpastian, maka pertumbuhan ekonomi berpotensi hanya memperlebar kesenjangan sosial.

Sudah waktunya pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan kualitas kehidupan kerja yang lebih baik. Upah yang layak, perlindungan tenaga kerja, dan jaminan sosial yang kuat seharusnya menjadi bagian penting dari agenda pembangunan.

Tanpa itu semua, statistik pertumbuhan mungkin akan terus terlihat impresif di atas laporan ekonomi. Namun bagi banyak pekerja yang menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh ketidakpastian, angka-angka tersebut bisa terasa jauh dari kenyataan.

 

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB

Editor: Ahmad Fikri

COMMENTS

image
//