BandungBergerak.id – Sebagai jurnalis, penulis sudah terbiasa mencatat setiap tahun angka-angka statistik peserta yang diberikan sejenis panitia penyelenggara mudik. Berapa panjang jalan, berapa jumlah moda, berapa yang bergerak, berapa persen kenaikan, apa cara bertindak untuk antisipasi kepadatan, dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang tidak pernah dihitung: berapa besar beban sosial yang ikut pulang bersama koper dan kardus berisi oleh-oleh pemudik. Dan yang lebih penting lagi siapa yang sesungguhnya diuntungkan dari ritual tahunan sebesar ini.

Mudik bukan sekadar perpindahan manusia dari kota ke desa. Ia adalah peristiwa sosial terbesar di Indonesia, sebuah momen ketika kelas pekerja secara massal meninggalkan ruang produksi dan kembali ke ruang asal-muasalnya. Pada musim mudik Lebaran 2025, tercatat 154,62 juta orang bergerak–angka resmi yang disampaikan Menteri Perhubungan di depan Rapat Kerja bersama Komisi V DPR  pada 23 Maret 2025. Setara 54,89 persen dari total penduduk Indonesia. Luar biasa. Penulis jadi bertanya-tanya apakah ini prestasi dalam pemerataan ekonomi, yang katanya Indeks Gini tercatat sebesar 0,381 (Badan Pusat Statistik Indonesia, September 2024), karena begitu tingginya angka migrasi penduduk Indonesia.

Mudik adalah event tahunan yang jadi agenda resmi negara, sebuah alasan untuk membuat panitia, bikin rapat-rapat, bikin posko-posko, dan belanja-belanja demi melayani pemudik, agar bonus macet dan tiket mahal tidak tampak seperti janji palsu iklan kuota internet. Di balik kelancaran arus mudik yang diklaim negara, ada ekosistem ekonomi yang berputar, seperti perusahaan transportasi, operator seluler, operator tol, perusahaan platform pesan tiket dan hotel, agen perjalanan, pusat oleh-oleh, hingga merek minuman berenergi dan mobil atau motor yang logonya terpampang di setiap posko. Mereka semua menunggu. Setiap tahun. Dengan sabar. Karena mereka tahu, pekerja pasti pulang.

Baca Juga: Teror Pertanyaan Kapan Nikah Menjelang Lebaran
Pilih Bayar atau yang Gratis?
Dari Lidah Turun ke Kibor

Mudiknya Kelas Pekerja

Jika melihat publikasi BPS berjudul Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2025, jumlah tenaga kerja formal mencapai sekitar 55–60 juta orang, termasuk pekerja di sektor manufaktur, jasa, dan pemerintahan. Jumlah tenaga kerja informal seperti pekerja swalayan waralaba, pelayan restoran cepat saji, pengemudi ojek online, pekerja rumah tangga, pekerja bangunan, bisa mencapai jumlah yang lebih besar. Sementara merujuk data BPS yang lain, tentang jumlah pengusaha di Indonesia Tahun 2025 yang tidak lebih dari 3,5 persen populasi, maka kaum pemudik dapat disimpulkan didominasi kelas pekerja formal, informal, dan wirausaha kecil.

Mereka bukan sekadar ingin bertemu keluarga. Mereka sedang mengikuti protokol negara, ritual pulang ramai-ramai lalu kembali pergi lagi ramai-ramai meninggalkan kampung ketika masa cuti bersama yang ditetapkan pemerintah habis. Kembali ke unit produksi masing-masing. Pemerintah menyebutnya tradisi. Penulis menyebutnya commodification of existential fragility, komodifikasi kerapuhan eksistensial. Karena manusia pada dasarnya sangat rapuh, dan pemerintah bersama oligarki bisnisnya tahu betul itu.

Mudik bukanlah pilihan irasional para pekerja seperti yang dibingkai dalam spiritualitas religius. Mudik itu karena para pekerja sudah lelah mental. Ilmu psikologi sosial sejak lama sudah menjelaskan bahwa manusia tidak hanya membutuhkan upah, tetapi juga validasi. Cacioppo dan Patrick dalam buku Loneliness: Human Nature and the Need for Social Connection (2008) memaparkan, kesepian kronis yang didefinisikan bukan sebagai ketiadaan orang di sekitar, melainkan sebagai ketiadaan koneksi yang bermakna, secara fisiologis meningkatkan kadar kortisol, mengganggu kualitas tidur, dan mempercepat penurunan kognitif. Tubuh manusia mencatat ini sebagai ancaman, bukan sekadar ketidaknyamanan. Jadi mudik adalah panggilan biologis terhadap akumulasi kekosongan relasi selama sebelas bulan bekerja di tempat yang tak menganggap mereka ada meski hadir setiap hari.

Lihatlah, meski di era video call bisa kapan saja, para pekerja tetap memilih mudik. Rosita (2016) dalam penelitiannya tentang dimensi sosio-psikologi mudik menemukan bahwa komunikasi jarak jauh, seberapa pun intensnya, tidak memperkuat kedekatan emosional, yang terjadi justru sebaliknya. Semakin lama seseorang merantau dan hanya berkomunikasi secara digital, semakin menganga jarak psikologis di antara anggota keluarga. Video call tidak bisa menggantikan sensasi pertanyaan orang tua di kampung: "Kapan nikah?" atau "Kapan punya cucu?". Atau pandangan kagum warga kampung atas barang bawaan dari kota, padahal itu barang sewaan atau nyicil sebelum Lebaran dan setelahnya digadaikan kembali. Sensasi itu lebih berasa daripada simbol jempol di WhatsApp. Dan lebih penting lagi, sensasi itu mengalihkan sejenak rasa frustrasi atas upah yang stagnan dan kontrak kerja yang tidak jelas.

Kerentanan psikologis inilah yang dimonetisasi. Negara menyediakan infrastruktur dan menyelenggarakan event-nya, oligarki bisnis menyediakan tiket, bensin, dan makanan instan kemasan. Kerapuhan eksistensial pekerja bukan diatasi, ia dikemas, dijadwal, lalu dijual kembali kepada pemiliknya.

Mudik sebagai Ilusi

Mudik bukan sekadar soal pertemuan keluarga. Ia adalah simulasi rekonsiliasi yang menutupi luka struktural. Riset Azzahra dan Muliji (2024) menyebut mudik sebagai pemulihan identitas sosial, momen ketika seseorang melepas semua identitas yang dibangun di kota dan kembali ke identitas yang paling mendasar. Di kantor, para pekerja hanyalah jajaran angka di tabel excel absensi, setiap hari berganti kepribadian agar bos senang, menanggung stigma: ingin gaji tinggi tapi pemalas, tak becus kerja, tanpa tanggung jawab. Di kampung, mereka kembali jadi anak, adik, ayah, teman masa kecil yang dulu bersama mengejar layangan putus. Di sana mereka kembali ada.

Tapi pemulihan itu hanya berlangsung di ruang tamu rumah masa kecil di kampung. Hanya di event tahunan itu saja. Di ruang rapat perusahaan, identitas itu kembali ke setting industri. Mudik tidak mengubah struktur ekonomi-politik yang menindas para pekerja, hanya melupakannya sejenak, itu pun jika tidak di-WA oleh orang kantor pas mudik.

Pekerja pulang kampung seolah semua baik-baik saja, sukses, dan membuat warga kampung ingin ikut serta ke kota. Padahal begitu kembali ke kota, mereka adalah tenaga kontrak yang digaji murah, sehingga tagihan sewa kos dan token listrik lebih menakutkan ketimbang pasal subversif dalam KUHP baru. Ini bukan pemulihan, ini intermission. Jeda babak dalam drama yang naskahnya sudah ditulis pihak lain dan wayangnya adalah para pekerja.

Di kampung, orang-orang saling bersalaman, saling memaafkan di lapangan usai salat Id. Di ruang publik, negara tidak pernah minta maaf. Pekerja yang menuntut hak asasi yang dijamin konstitusi terus dikalahkan oleh aturan ketertiban umum. Inilah satire terbesar dari event tahunan ini, kita memaafkan tetangga yang pernah pinjam uang namun tidak pernah kembali, seperti memaafkan negara yang lupa memenuhi janji-janji kemerdekaannya.

Nurcholish Madjid (wafat 2005), dalam buku Karya Lengkap Nurcholish Madjid: Keislaman, Keindonesiaan dan Kemodernan (2019), selain memaparkan dimensi keadilan sosial, menafsirkan Idulfitri sebagai tobat sosial. Indah sekali. Tapi mari tambahkan satire, tobat sosial ini berhenti di meja makan bersama ketupat dan opor. Karena negara terus bekerja tanpa henti menyiapkan regulasi baru yang nyaman untuk investor, bukan untuk pekerjanya. Idulfitri mengajarkan kita memaafkan sesama, tapi tidak pernah mengajarkan negara untuk berhenti berbuat zalim.

Pulanglah dan Jadi Ada

Pekerja yang mudik diawasi di terminal, di jalan tol. Panitia Arus Mudik di depan rapat kerja DPR mengakui mengumpulkan informasi mobile positioning data (MPD) dari perangkat bergerak seperti HP, meski tidak menyebut apakah sudah mendapat consent. Ratusan CCTV dipasang di sepanjang jalur. Semua demi memastikan ritual ini berjalan lancar, tanpa berubah menjadi protes politik. Negara tahu, mudik bisa jadi obat frustrasi sosial, dan seperti obat, dosisnya harus ditakar. Jangan sampai overdosis sehingga kumpul-kumpul di kampung berubah menjadi agenda konsolidasi gerakan.

Pulanglah dan jadi ada, tapi jangan subversif. Hadir di ruang keluarga boleh, hadir di ruang politik itu bahaya. Negara hanya mengizinkan kehadiran yang aman, yang tidak ada efek samping terhadap struktur kekuasaan. Oligarki bisnis hanya membutuhkan pekerja yang segar untuk kembali produktif, bukan yang cukup sadar untuk mempertanyakan mengapa mereka harus pergi jauh dari kampung halaman hanya agar bisa hidup pada level “bertahan hidup”.

Obat ini bekerja dengan cara sederhana, buruh pulang kampung, bersenang-senang, lupa sejenak bahwa mereka ditindas. Negara tenang, oligarki untung, lalu semua kembali ke rutinitas. Tahun depan, resep yang sama akan diberikan lagi dengan harga tiket yang lebih mahal.

Selamat mudik. Selamat sampai tujuan. Jangan lupa bawa oleh-oleh senyum, opor, dan ilusi bahwa semua baik-baik saja. Karena di balik semua itu, strukturnya tetap sama. Pekerja tetap buruh, yang kuasa yang punya uang amat banyak. Mudik tetap jadi obat frustrasi yang dijual murah, supaya kecemburuan sosial akibat timpangnya kesejahteraan tak mengganggu yang tak boleh diganggu. Seperti Fitri.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB