• Berita
  • Aksi Kamisan Bandung Mempertanyakan Urgensi Penataan Gedung Sate dan Gasibu

Aksi Kamisan Bandung Mempertanyakan Urgensi Penataan Gedung Sate dan Gasibu

Aksi Kamisan Bandung mengkritik kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi terkait penataan halaman Gedung Sate dan Gasibu. Di mana skala prioritas pembangunan Jawa Barat?

Aksi Kamisan Bandung menolak penataan halaman Gedung Sate dan Gasibu karena bukan skala prioritas pembangunan Jawa Barat, Bandung, Kamis sore, 23 April 2026. (Foto: Prima Mulia/BandungBergerak)

Penulis Muhammad Jadid Alfadlin 24 April 2026


BandungBergerak - Deru kendaraan alat berat terdengar di balik papan putih setinggi dua meter yang membentang menutup penuh halaman depan Gedung Sate dari arah Jalan Diponegoro, Bandung, Kamis sore, 23 April 2026. Pada waktu yang sama, sekelompok warga yang tergabung dalam Aksi Kamisan Bandung berkumpul dan berorasi tepat di seberang halaman Gedung Sate yang tertutup tadi.

Mereka menolak penataan halaman Gedung Sate dan Gasibu karena akan berdampak pada hilangnya sebagian jalanan umum yang saat ini memisahkan keduanya. Mereka berorasi terkait penolakan perampasan hak Jalan Diponegoro, menilai keputusan revitalisasi yang mendadak, hingga deretan urgensi atau prioritas lain yang bisa diselesaikan terlebih dahulu oleh Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat.

Salah satu warga Bandung, Ricky N. Sas, 53 tahun, bahkan telah membuat petisi publik yang ia sebarkan melalui akun media sosial pribadinya guna mengetahui respons publik terkait revitalisasi ini.

“Setelah berdiskusi dengan beberapa teman, kita perlu sebuah petisi untuk mengukur bagaimana partisipasi publik memahami masalah yang ada terutama terkait masalah revitalisasi Gedung Sate dan Gasibu yang akan menghilangkan fungsi Jalan Diponegoro. Itu yang akhirnya kenapa diputuskan perlu membuat petisi,” ujar Ricky, ditemui selepas orasi di Aksi Kamisan Bandung.

Namun, meski pertanyaan terkait urgensi dan penolakan terus berdatangan dari beberapa pihak serta petisi yang dibuat oleh Ricky telah ditandatangani oleh lebih dari 2.400 orang, pekerjaan revitalisasi halaman depan Gedung Sate terlihat tetap berlangsung hingga hari ini. Perdebatan dan pembahasan yang terjadi ternyata belum cukup untuk dapat mengusik dan mempengaruhi keberlangsungan pekerjaan revitalisasi itu.

Selain karena tak memiliki urgensi yang kuat serta perencanaan yang matang, penolakan terkait revitalisasi halaman Gedung Sate dan Gasibu juga berangkat dari keresahaan warga yang setiap hari menjalani rutinitasnya berlalu-lalang melintasi Jalan Diponegoro.

“Adanya keresahan saya sebagai pengguna jalan, sebagai warga Bandung, saya lahir dan besar di sini, cukup tahu banyak lalu lintas di sekitar sini. Kita tahu kan kawasan ini tuh kawasan sibuk, bila jalan dihilangkan artinya ada fungsi jalan yang berkurang. Apalagi dengan apa yang disampaikan oleh Dedi di media juga menunjukan tidak adanya perencanaan yang jelas,” ungkap Ricky.

Namun, abainya pemerintah dalam mendengar suara penolakan terhadap revitalisasi Gedung Sate dan Gasibu ini bukanlah suatu yang mengagetkan dan justru telah diprediksi oleh Ricky. Ia berpendapat memang akan sulit mengharapkan kebijakan revitalisasi ini berubah karena suara penolakan warga.

“Ya memang saya yakin dia akan terus jalan, projek ini akan tetap selesai. Ya karena mereka tidak pernah mempertimbangkan suara warga gitu. Apalagi kalau itu adalah ambisi pribadi, yaudah bodo amat,” ujar Ricky.

Ia menambahkan, meski Aksi Kamisan Bandung hari ini belum membuahkan perubahan kebijakan, termasuk terkait pengurangan ruang jalan publik, masih ada langkah lain yang bisa ditempuh ke depan. Salah satunya adalah membangun koalisi masyarakat sipil.

“Langkah ke depan mungkin kami berusaha membangun koalisi masyarakat Kota Bandung untuk menyelamatkan Jalan Diponegoro ini,” tutupnya.

Baca Juga: Gelombang Protes untuk Proyek Plaza Gedung Sate-Gasibu: Mengabaikan Keterbukaan, Mengesampingkan Kebermanfaatan Penulis Yopi Muharam24 April 2026
Ratusan Ribu Warga Jabar Mengalami Kemiskinan Ekstrem

Aksi Kamisan Bandung menolak penataan halaman Gedung Sate dan Gasibu karena bukan skala prioritas pembangunan Jawa Barat, Bandung, Kamis sore, 23 April 2026. (Foto: Muhammad Jadid/BandungBergerak)
Aksi Kamisan Bandung menolak penataan halaman Gedung Sate dan Gasibu karena bukan skala prioritas pembangunan Jawa Barat, Bandung, Kamis sore, 23 April 2026. (Foto: Muhammad Jadid/BandungBergerak)

Perencanaan Dinilai tak Matang

Sejalan dengan pernyataan Ricky, Matahari, 21 tahun, yang juga turut hadir dan mengikuti kegiatan Aksi Kamisan Bandung, menyatakan masih banyak urgensi lainnya yang lebih bermanfaat yang bisa Dedi Mulyadi lakukan dalam perannya sebagai Gubernur Jawa Barat.

Selain itu, ia juga menilai berubah-ubahnya alasan Dedi Mulyadi dalam menjawab pertanyaan terkait urgensi dilakukannya penataan Gedung Sate dan Gasibu. Hal ini menunjukan tidak adanya perencanaan yang matang dalam pengambilan keputusan pekerjaan revitalisasi.

“Itu artinya secara perencanaan gak bener, urgensi dia teh kepentingan yang dipaksakan kalau yang aku lihat. Kalau misalnya memang jelas, tentu ya sebelum membuat kebijakan ya harusnya pemerintah tahu dulu gimana kondisi objektifnya,” terang Matahari.

Dalam beberapa kesempatan, saat menjawab pertanyaan tentang urgensi revitalisasi ini, peserta Aksi Kamisan Bandung menilai Dedi Mulyadi kerap memberikan alasan yang berubah-ubah, mulai dari memudahkan demonstrasi agar tidak lagi menutup jalan, hingga alasan keamanan terkait keberadaan bangunan tinggi di seberang Gedung Sate yang dinilainya berpotensi dimanfaatkan penembak jitu dan mengancam gedung tersebut.

Sementara itu, melalui keterangan resmi Jumat, 17 April 2026, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, salah satu tujuan penataan halaman Gedung Sate yaitu agar aktivitas masyarakat bisa berlangsung lebih leluasa dan lancar. Penataan tersebut diklaim akan memperlancar lalu lintas depan Gedung Sate atau Jalan Diponegoro.

Dedi mengatakan, selama ini, aktivitas seperti demonstrasi di depan Gedung Sate kerap mengganggu lalu lintas. Jalan Diponegoro harus ditutup saat terjadi demonstrasi sehingga mengakibatkan kemacetan.

Kondisi seperti itu tidak akan terjadi setelah penataan halaman Gedung Sate. Masyarakat tetap bisa menyuarakan aspirasinya di depan gedung pemerintahan Jawa Barat tersebut tanpa hambatan kendaraan.

Di sisi lain, lalu lintas pun tidak akan terganggu oleh aktivitas masyarakat di depan Gedung Sate karena akan dialihkan memutar ke depan Hotel Pullman. Kendaraan tidak dapat lagi melintas di depan Gedung Sate.

"Nanti ke depan Jalan Diponegoro tetap terbuka, tidak akan terganggu oleh kegiatan di depan Gedung Sate," ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi.

KDM memastikan, penataan halaman Gedung Sate tidak akan mengubah elemen penting yang sudah ada. Penataan halaman Gedung Sate juga akan menambah estetika area tersebut. Tinggi halaman Gedung Sate akan dibuat sama dengan halaman Gasibu sehingga terlihat lebih menyatu.

"Halamannya nanti terbuka lebih luas dan lebar," kata KDM. 

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB

Editor: Iman Herdiana

COMMENTS

image
//