BandungBergerak - Transisi energi di Jawa Barat masih berjalan tanpa pijakan yang adil bagi warga terdampak. Dari Sumedang hingga Indramayu, masyarakat mengeluhkan ruang partisipasi yang minim, hilangnya mata pencaharian, hingga tekanan lingkungan yang kian besar, sementara kebijakan tetap diputuskan secara terpusat dan teknokratis.

Eme, warga Sumedang, menyampaikan keluhannya kepada perwakilan pemerintah di diskusi Festival Transisi Energi, Sabtu, 25 April 2026, di Urbane, Bandung. Selama 17 tahun ia menolak rencana geothermal di Gunung Tampomas, namun merasa suaranya tak pernah didengar.

“Dari 2009 saya bersuara tentang geothermal yang akan dibuat di Tampomas,” ungkap Eme.

Rodi dari Jatayu, mewakili masyarakat terdampak PLTU Indramayu, menggambarkan dampak yang mereka alami. Sebagai petani, ia menyaksikan alih fungsi lahan sejak PLTU beroperasi: sawah berubah menjadi permukiman dan kawasan industri. Ia mengingatkan, jika ekspansi terus berlanjut, kerusakan di Indramayu akan semakin parah.

“Kalau daerah gak punya kewenangan, kenapa gak minta bantuan ke warga kalau memang punya niat baik?” ujarnya, di acara yang sama.

Selain warga terdampak, diskusi ini menghadirkan narasumber lain dari aktivis lingkungan dan perwakilan pemerintah. Diskusi menyoroti kebijakan transisi energi di Indonesia yang timpang dan tersentralisasi, tapi tetapi dampaknya ditanggung langsung oleh masyarakat di sekitar proyek.

Klistjart Tharissa, dari Rhizoma Indonesia, mengatakan warga, termasuk petani dan nelayan, kehilangan mata pencaharian, sementara komunitas yang hidup berdampingan dengan infrastruktur energi menghadapi risiko kesehatan dan kerusakan lingkungan.

“Proses transisi energi harusnya mendorong ekonomi lokal. Jangan sampai masyarakat lokal (hanya) yang mendapatkan dampak dan beban, harusnya mereka bisa mengedepankan ekonomi keluarganya dari transisi energi,” ungkap Klistjart yang akrab disapa Caca.

Menurut Caca, pemerintah harus melibatkan masyarakat secara bermakna, mulai dari kebijakan hingga implementasi dari proyek transisi energi. Ia menyebut demikian lantaran suara masyarakat terdampak tidak pernah benar-benar tercerminkan dari substansi kebijakan.

Selain itu, masyarakat yang kehilangan lapangan pekerjaan karena proyek energi maupun potensi lapangan pekerjaan di proyek transisi energi belum benar-benar terpetakan. Caca menilai, pemerintah pusat dan provinsi tidak sinergis dan koordinatif, sementara perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak diabaikan.

Caca mendesak pemerintah daerah agar punya peran lebih aktif dalam merancang peta jalan dan implementasi transisi energi yang berpihak kepada masyarakat. Makanya ia mendorong adanya dokumen ini provinsi Jawa Barat sebagai fondasi pelaksanaan transisi energi yang adil dan berpihak untuk masyarakat.

“Yang menjadi catatan, tidak seperti beberapa provinsi lain, Jawa Barat hingga kini belum memiliki peta jalan transisi energi di tingkat provinsi yang jelas, padahal dokumen ini menjadi fondasi kebijakan yang sangat dibutuhkan agar perubahan sistem energi berjalan adil dan terencana,” ungkapnya.

Direktur Eksekutif Yayasan Keberlanjutan Indonesia (SUSTAIN), Tata Mustasya punya pandangan serupa dengan Caca. Kebijakan energi adalah sektor yang kebijakannya sangat terpusat. Ini menjadi ironi, karena dampaknya dirasakan di tingkat rumah tangga. Tetapi keputusannya diambil secara ekslusif oleh pemerintah pusat. Persoalan sentralisasi ini perlu dijawab dengan menyediakan ruang memadai bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan.

“Harus ada ruang bagi warga dan daerah untuk memutuskan,” tegas Tata.

Tata menyebutkan, Jawa Barat punya peluang besar untuk mengakselerasi transisi energi melalui pemanfaatan solar panel dan power wheeling. Jawa Barat punya potensi energi terbarukan mencapai 192 Gigawatt, namun yang dimanfaatkan baru 4 Gigawatt atau sekitar 2,1 persen dari total potensi.

Kajian SUSTAIN merumuskan lima langkah yang bisa diambil oleh Provinsi Jawa Barat dalam skema transisi energi. Pertama, mendorong penggunaan PLTS Atap bagi masyarakat di perumahan melalui pemberian insentif dan kemudahan perizinan. Kedua, skema power wheeling, yaitu membuka akses bagi industry untuk menggunakan jaringan transmisi dalam menyerap energi terbarukan melalui regulasi yang kompetitif.

Pemprov Jawa Barat perlu penguatan sebagai enabler yang memfasilitasi perencanaan dan proyek energi bersih. Keempat, investasi jaringan dengan memperkuat infrastruktur transisi dan distribusi agar mampu menyerap energi surya skala besar. Dan kelima, menghubungan transisi energi dengan pembangunan ekonomi daerah.

“Jawa Barat memiliki kebutuhan listrik yang meningkat signifikan, terutama dari sektor bisnis dan industri. Akselerasi energi surya bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga tentang ketahanan energi dan pembangunan ekonomi daerah,” ujar Tata.

Festival Transisi Energi diselenggarakan oleh Ruang Untuk Transisi Energi (RUTE) Berkeadilan Jabar, sebuah koalisi yang di dalamnya terdiri dari Ruang Eskalasi, Rhizoma Indonesia, dan Purpose. Festival ini delenggarakan selama dua hari, bertajuk “AKSI: Aktivasi Kolaborasi Solusi Iklim”, mencakup pameran foto, diskusi, penampilan seni, serta workshop.

Sementara itu, dosen hubungan internasional Universitas Parahyangan, Annisa Paramita menyebutkan, pemerintah cenderung melihat transisi energi hanya sebagai isu teknis. Padahal isu ini juga berbanding lurus dengan isu sosial, ekonomi, dan politik. Ia menekankan, standar paling minimal yang harus dipenuhi pemerintah dalam transisi energi adalah melibatkan masyarakat.

“Paling minimal sebenarnya melibatkan masyarakat,” Kata Ica, demikian ia akrab disapa. “Jadi yang dianalisi selama ini terkada hanya dari sisi teknis, padahal juga pelru dipahami pembangkit listrik ini dibuat, siapa yang menentukan, siapa yang terdampak, siapa yang dilibatkan dalam prosesnya.”

Ica membagikan tiga aspek yang menjadi tantangan transisi energi di Jawa Barat. Pertama, kebutuhan tinggi baik dari industri sampai populasi warga dan bonus demografi. Kedua, adanya potensi besar seperti panel surya, panas bumi yang belum termanfaatkan. Dan ketiga, banyaknya tekanan seperti lingkungan dan dampak sosial

“Transisi energi tidak bisa dilihat dari satu sisi saja,” tegas Ica.

Baca Juga: Studi Kasus di Sukabumi dan Indramayu: Transisi Energi Tersendat di PLTU
Transisi Energi dan Keadilan Sosial di Tengah Krisis Iklim

Kewenangan Pemda Terbatas

Rizka Adhiswara, Penelaah Teknis Kebijakan Dinas ESDM Jawa Barat mengakui keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam transisi energi. Kewenangan yang terbatas sekaligus keterbatasan fiskal pemerintah daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Ia menyebut, keluhan-keluhan masyarakat terdampak proyek energi, seperti yang disampaikan Eme dan Rodi, akan diteruskan kepada pemerintah yang berkepentingan.

Ia juga mengamini, Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 2018-2050 – dokumen kebijakan energi di daerah – belum menyasar solusi bagi masyarakat yang terdampak. “Untuk aspek perhatian konkret kepada masyarakat terdampak, ini akan menjadi masukan serius untuk kami dalam pemutakhiran dokumen ke depan,” kata Rizka.

Sementara Tsany Tisna dari Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat juga menyampaikan hal serupa. Penyusunan dan implemementasi kebijakan yang sangat terpusat menjadi kendala bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai inisiatif untuk masyarakat terdampak.  Ia menekankan perlu adanya kolaborasi lintas pihak untuk mewujudkan transisi energi yang berkeadilan.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB